Penutupan KTT ASEAN: Keketuaan Indonesia Bawa Kemajuan Bagi Negara Kawasan
Oleh : David Kiva Prambudi )*
Setelah sukses menyelenggarakan Presidensi G20 Indonesia, pada tahun 2023 ini Indonesia kembali dipercaya untuk menjadi Chairmanship ASEAN 2023. Dengan pertumbuhan ekonomi di kawasan ASEAN yang hampir selalu berada di atas rata-rata pertumbuhan dunia, Indonesia mengusung tema “ASEAN Matter: Epicentrum of Growth”.
Sebagai informasi, Indonesia telah empat kali memegang keketuaan Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), yaitu di tahun 1976, 1996, 2003, dan terakhir di tahun 2011. Di tiap periode keketuaan tersebut, Indonesia harus menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan politik Kawasan dan internasional yang tidak mudah. Keketuaan Indonesia untuk ASEAN di tahun 2023 memiliki tantangan dan permasalahan internasional yang cukup kompleks, baik dari segi geopolitik maupun ekonomi.
Tantangan datang dari persaingan negara besar, seperti antara Amerika Serikat dan Tiongkok dan Amerika Serikat dan Rusia. Tantangan juga datang dari keadaan ekonomi yang masih dalam kondisi pemulihan pasca pandemi Covid-19 yang kemudian menimbulkan berbagai krisis ekonomi, pangan, energi, hingga perang. Disamping isu Myanmar yang kembali menguji kapasitas dan efektivitas ASEAN dalam mengatasi permasalahan internal.
Berbagai tantangan berpotensi untuk mengancam stabilitas kawasan, melemahkan sentralitas, dan mengancam relevansi ASEAN sebagai aktor yang berperan dalam membentuk tatanan di kawasan Asia Tenggara dan Indo-Pasifik. Untuk itulah, keketuaan Indonesia pada tahun 2023 yang mengangkat tema ASEAN Matters: Epicentrum of Growth menjadi semakin relevan dalam menjadi jangkar stabilitas dan kemakmuran regional di Indo-Pasifik, dengan menjadi fasilitator menjadikan ASEAN relevan dan penting, tidak saja bagi rakyat Indonesia, tetapi juga bagi rakyat ASEAN dan rakyat di luar ASEAN.
Indonesia mengangkat tiga klaster utama agenda prioritas, yaitu recovery-rebuilding, digital transformation, dan sustainability. Hal ini sekaligus meresonansi agenda Presidensi G20 Indonesia di tahun 2022 serta diharapkan mampu menjadikan kawasan ASEAN sebagai pusat pertumbuhan yang stabil, damai, dan menjadi jangkar stabilitas perekonomian dunia.
Sementara itu, Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Dody Budi Waluyo menilai peran Keketuaan Indonesia dalam ASEAN 2023 merupakan bagian dari tahapan menuju terciptanya ASEAN Economic Community (AEC) 2025 yang saling terkoneksi, inklusif dan sejahtera pada 2025. Kepemimpinan Indonesia di tingkat global dalam Presidensi G20 Jalur Keuangan terus berlanjut melalui Keketuaan Indonesia di ASEAN 2023 dalam jalur ekonomi, khususnya pilar keuangan.
Dalam KTT ASEAN 2023 ini, Jokowi mengungkap beberapa hasil kesepakatan yang telah disetujui oleh semua negara anggota ASEAN, yakni pertama, ASEAN Leaders’ Statement on the Recent Attack on a Convoy of the AHA Centre and ASEAN Monitoring Team in Myanmar , yang mengutuk kekerasan yang dilakukan oleh Junta Militer Myanmar termasuk terhadap serangan kepada AHA-Centre di negara bagian Shan pada 7 Mei 2023 lalu.
Kedua, ASEAN Leaders’ Statement on The Development of The ASEAN Community’s Post-2025 Vision yakni kesepakatan terhadap upaya berkelanjutan terhadap perumusan Visi ASEAN Pasca-2025 yang akan menjadi panduan kawasan dan mempertahankan relevansi ASEAN dalam menghadapi tantangan regional dan global. Selanjutnya ketiga adalah ASEAN Leaders’ Statement on Strengthening ASEAN’s Capacity and Institutional Effectiveness, Keempat, ASEAN Leaders’ Declaration on Combating Trafficking in Persons Caused by The Abuse of Technology, yakni terkait perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pasca pandemi Covid-19 yang telah memfasilitasi kegiatan kriminal transnasional sehingga dibutuhkan upaya koordinasi dari ASEAN untuk memberantas sindikat perdagangan orang.
Kelima adalah ASEAN Leaders’ Declaration on Developing Regional Electric Vehicle Ecosystem, tentang pengembangan kendaraan listrik sebagai bagian dari upaya ASEAN untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, percepatan transisi energi, dekarbonisasi sektor transportasi darat di kawasan, sehingga dapat mencapai target emisi net-zero. Keenam, ASEAN Leaders’ Declaration on Advancing Regional Payment Connectivity and Promoting Local Currency Transaction, dan ketujuh ASEAN Declaration on The Placement and Protection of Migrant Fishers, yaotu perlindungan nelayan migran melalui kebijakan, mekanisme, dan proses migrasi, termasuk dengan mitra eksterna ASEAN dan entitas internasional yang relevan.
Selanjutnya terdapat juga ASEAN Declaration on The Protection of Migrant Workers and Family Members in Crisis Situations, penyesuaian kebijakan untuk memberi bantuan kepada pekerja migran dalam situasi krisis, termasuk dalam tahap respons cepat mapun pemulihan. Dan, ASEAN Leaders’ Declaration on One Health Initiative, membahas pembentukan ASEAN One Health didukung oleh Sekretariat ASEAN untuk mengembangkan dan memperkuat kerja sama serta koordinasi multisektoral untuk membentuk mekanisme nasional One Health Initiative di setiap negara anggota ASEAN.
Sementara itum terkait ASEAN Leaders Joint Statement on The Establishment of an ASEAN Villages Network, disepakati pembentukan ASEAN Villages Network dengan tujuan memfasilitasi kerja sama antar desa dan memberdayakan desa untuk mempercepat transformasi pedesaan.
Sebagai Ketua, Indonesia berkeinginan untuk memperkuat kapasitas dan efektivitas kelembagaan ASEAN agar mampu menjawab tantangan 20 tahun ke depan. Indonesia bertekad mengawal menuju ASEAN 2045, yang perlu senantiasa lebih adaptif, responsif, dan kompetitif. Semua itu harus diperjuangkan dengan cara “ASEAN way” yang sejalan dengan semangat kerja sama dan implementasi prinsip Piagam ASEAN.
Pemerintah yakin bahwa inisiatif yang disusun Indonesia akan mendukung ASEAN yang lebih terintegrasi pasca tahun 2025, tangguh terhadap tantangan krisis di masa datang, serta menjadikan ASEAN memiliki peranan penting di kancah global, terutama di kawasan Indo-Pasifik.
)* Penulis adalah Kontributor Yudistira Institute
