Oleh : Aldia Putra )*
Presiden RI Joko Widodo dikenal sebagai pemimpin negara yang getol melakukan pembangunan, hal tersebut dilandasi oleh keinginannya agar pemerataan di Indonesia bisa terwujud. Salah satu yang dilakukan oleh Jokowi dalam upaya mempercepat pembangunan adalah penyederhanaan Birokrasi.
Sejak periode pertamanya, Presiden Jokowi langsung tancap gas membangun proyek infrastruktur. Selain membangun infrastruktur besar seperti bandara, pelabuhan, jalan tol, maupun bendungan, Jokowi juga membangun infrastruktur kecil melalui dana desa di pelosok-pelosok.
Selain infrastruktur, untuk meningkatkan daya saing bangsa, maka pemerintah juga akan meningkatkan kualitas SDM Indonesia.
Indonesia sebagai bagian dari lingkungan global tentunya tidak dapat lepas dari segala perubahan dan perkembangan yang terus terjadi setiap saat. Arus deras globalisasi tentu akan terus mewarnai dinamika relasi antar bangsa.
Hal ini tentu saja akan berpengaruh pada segala aspek kehidupan bernegara pada bangsa-bangsa di dunia, baik pada tatanan ekonomi, politik dan sosial budaya.
Lingkungan geostrategis global yang bergerak begitu dinamis, menuntut Indonesia untuk segera beradaptasi dengan segala perubahan yang cepat, penuh risiko, kompleksitas dan kejutan. Dalam menyikapinya tentu menuntut upaya yang sungguh-sungguh dalam memacu laju reformasi birokrasi, melalui transformasi mindset dari zona nyaman ke zona kompetisi, mendorong terciptanya dynamic governance dalam mengimbangi perubahan yang semakin cepat, dan persaingan global yang semakin tajam pada berbagai sendi kehidupan.
Arus deras globalisasi telah mengubah lanskap dunia menjadi kampung global (global village), perubahan strategi yang diambil suatu negara dalam memenangkan persaingan global akan memberikan ‘resonansi’ ke bagian dunia lainnya.
Daya saing dan produktivitas hanya dapat diraih bila kita konsisten dan fokus pada penyederhanaan sistem birokrasi dan manajemen, rekayasa dan inovasi teknologi, peningkatan budaya produktif. Semua ini menjadi prasyarat guna menjawab tantangan dalam mengatasi masalah kemiskinan, pengangguran, ketimpangan dan kesenjangan.
Menyederhanakan birokrasi atau yang kerap disebut reformasi birokrasi menjadi salah satu upaya strategis yang sangat diperlukan untuk dapat meningkatkan daya saing bangsa Indonesia, peningkatan kualitas pelayanan dengan birokrasi yang efisien melayani akan menumbuhkan iklim investasi agar ekonomi tetap tumbuh dan mampu menciptakan lapangan kerja.
Reformasi Birokrasi merupakan salah satu dari lima sasaran prioritas dalam visi dan misi pemerintahan Jokowi – Ma’ruf, hal tersebut digagas sebagai jalan perubahan menuju pada sebuah negara yang lebih produktif, memiliki daya saing dan fleksibilitas tinggi dalam menghadapi perubahan-perubahan.
Dengan adanya birokrasi yang sederhana, tentu menunjukkan keberlanjutannya dengan komitmen yang tinggi untuk memastikan Reformasi Birokrasi dapat menjadi faktor pengungkit peningkatan investasi dan daya saing.
Presiden Jokowi juga menyampaikan perlunya perubahan mindset birokrasi yang adaptif, produktif, inovatif dan kompetitif. Tentunya guna menggukur kesuksesan dari reformasi tersebut perlu disertai dengan monitoring dan evaluasi secara rutin untuk mewujudkan visi Indonesia Maju.
Komitmen Pemerintah dalam mempercepat reformasi birokrasi juga tercermin dari penerapan good governance dan pemerintahan yang berbasis elektronik (e-governance). Dengan sistem tersebut, negara hadir dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.
Pada intiny, e-governance merupakan digitalisasi data dan informasi seperti e-budgeting, e-project, e-reporting hingga e-monev serta aplikasi custom lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tupoksi organisasi.
Selain itu, e-governance sejatinya merupakan perwujudan reformasi birokrasi yang kontekstual sebagai antitesis reformasi birokrasi prosedural.
E-governance diterapkan dengan membangun dashboard kepemimpinan pada masing-masing unit kerja yang akan berperan dalam mengukur performa pekerjaan yang dilaksanakan, siapa pelaksananya dan waktu pelaksanaan. Hasilnya akan dijadikan penilaian kinerja yang berimbas pada pemberian reward.
Hal ini tentu menunjukkan bahwa penyederhanaan Birokrasi tidak hanya sekedar birokrasi profesional yang mampu melayani rakyat, tapi secara on top menjadi faktor determinan dalam meletakkan fondasi yang diperlukan bangsa untuk memenangkan persaingan global.
Kedepannya birokrasi haruslah mampu memberikan kemudahan untuk mendukung produktivitas seluruh lapisan masyarakat agar dapat melaju jauh lebih maju dan sejahtera.
Kita tentu berharap agar dalam mewujudkan penyederhanaan birokrasi tersebut, dapat terjalin sinergi dari pemerintah pusat dan daerah serta komitmen semua pihak untuk berubah ke arah yang lebih baik.
Karena bagaimanapun juga, salah satu kunci dalam mewujudkan Indonesia yang memiliki kemajuan dalam pembangunan adalah dengan penyederhanaan Birokrasi.
)* Penulis adalah pengamat sosial politik
