Penyelenggaraan World Water Forum di Bali Buka Probabilitas Investasi
Bali – Penyelenggaraan Forum Air Dunia atau World Water Forum (WWF) ke-10 di Bali diharapkan akan membawa pertumbuhan bagi ekonomi dalam negeri dan menciptakan probabilitas investasi terkait pembangunan infrastruktur air.
Hal ini disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Nani Hendiarti. Menurutnya perkembangan investasi pada pipa air minum baru sekitar 20,6 persen. Untuk meningkatkan investasinya menjadi 30 persen saja, dana yang harus dikeluarkan mencapai sekitar Rp 123 triliun.
“WWF ke-10 akan dihadiri banyak negara, forum ini seharusnya bisa menarik investasi baru pada infrastruktur air. Untuk mencapai target akses air minum yang aman, adil, dan terjangkau pada 2030, dibutuhkan investasi pada pipa air minum,” kata Nani.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Mohammad Zainal Fatah mengatakan, Indonesia akan menawarkan sejumlah proyek strategis terkait air berada di kisaran 9,6 miliar Dollar AS atau Rp154 triliun dalam WWF ke-10. Daftar proyek tersebut saat ini sedang diseleksi dan dikumpulkan oleh Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN).
“Ini sudah menggabungkan banyak usulan, apakah itu berupa proyek yang sudah berjalan atau proyek baru yang pendanaannya sudah ada di situ,” ujar Zainal.
WWF adalah acara internasional utama yang berfokus pada isu-isu air di kancah global. Forum ini diadakan setiap tiga tahun sekali dan dihadiri oleh para pemangku kepentingan termasuk pemerintah dan sektor swasta. Tema WWF tahun ini adalah “Water for Shared Prosperity” (Air untuk Kesejahteraan Bersama), sejalan dengan komitmen global untuk mencari solusi peningkatan dan pengelolaan sumber daya air berkelanjutan untuk menghadapi perubahan iklim yang tidak pasti.
WWF di Bali juga mengangkat Sustainable Water Financing sebagai salah satu subtemanya, yang akan membahas soal mekanisme pembiayaan air minum berkelanjutan yang tidak hanya bersumber dari pemerintah tetapi juga badan usaha.