Oleh : Abdul Razak )*
Skema Pemerintah untuk menyesuaikan harga BBM bersubsidi harus didukung secara penuh oleh seluruh elemen, karena hal tersebut merupakan salah satu solusi terbaik untuk mengatasi masalah subsidi energi yang selama ini terus membengkak dan dirasa kurang tepat sasaran.
Penganggaran APBN yang kurang tepat sasaran memang merupakan permasalahan yang bisa saja melanda suatu negara. Hal tersebut terjadi apabila ternyata anggaran mengenai subsidi akan suatu hal dianggarkan terlalu tinggi, sedangkan justru di lapangan, bisa terlihat kalau produk yang diberikan subsidi tadi malah banyak dimanfaatkan oleh kalangan orang-orang menengah ke atas, yang sebenarnya mereka sangat mampu meski tanpa perlu diberikan subsidi.
Hal tersebut sedang terjadi dalam permasalahan subsidi energi di Indonesia, yakni pada penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM). Sejauh ini pemerintah sudah memberikan anggaran sangat besar akan subsidi BBM tersebut, khususnya pada Pertalite dan Solar. Namun di lapangan, banyak masyarakat kelas menengah ke atas justru masih memanfaatkan subsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi kelas menengah ke bawah itu.
Sehingga yang terjadi adalah tidak meratanya subsidi yang diberikan oleh Pemerintah dan akan menimbulkan permasalahan tersendiri. Di sisi lain, Pemerintah diwajibkan oleh Undang-Undang untuk terus menjamin keadilan diantara seluruh rakyatnya, sehingga hal ini harusnya tidak terjadi.
Oleh karenanya sudah sangat tepat apabila Pemerintah mulai mengganti kebijakan subsidi BBM Pertalite dan Solar tersebut. Selain akan meringankan beban APBN, ke depannya masyarakat yang benar-benar membutuhkan saja dan bukanlah dari kalangan menengah ke atas.
Tentunya dengan problematika tersebut, membuat sinyal penyesuaian harga BBM bersubsidi menjadi semakin kencang berhembus. Keseriusan dari Pemerintah semakin diperlihatkan untuk melakukan penyesuaian ulang akan harga BBM demi bisa menekan biaya subsidi yang selama ini makin membengkak.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif saat rapat kerja bersama anggota Komisi VII DPR RI menyatakan bahwa sampai saat ini Pemerintah masih terus melakukan perhitungan dan juga pembahasan lebih lanjut mengenai kebijakan yang tepat serta solusi akan permasalahan subsidi energi yang meningkat pesat. Salah satu opsi yang terus dipertimbangkan, menurutnya adalah dengan penyesuaian harga BBM subsidi tersebut secara masif dan aktif. Bahkan pihak Kementerian ESDM akan terus melakukan koordinasi bersama Kementerian Koordinator Perekonomian demi mencari sebuah skema yang akan benar-benar tepat dan paling baik.
Menurutnya, selama ini pemerintah akan membahas beberapa hal sebagai opsi kebijakan menekan subsidi. Pertama adalah perencanaan program pembatasan BBM Subsidi, salah satunya adalah dengan melakukan digitalisasi di SPBU. Kemudian, yang kedua adalah kebijakan pemberian subsidi tepat sasaran berbasis orang.
Untuk program pertama nampaknya sudah mulai diberlakukan, yakni para pengunjung SPBU Pertamina yang hendak membeli Pertalite dan Solar harus melalui aplikasi MyPertamina. Langkah tersebut diharapkan sebagai salah satu upaya penyaringan masyarakat mana yang memang layak untuk diberikan BBM bersubsidi, ataupun mereka yang dirasa kurang layak mendapatannya.
Kebijakan ketiga penegakan hukum soal penyaluran subsidi di lapangan. Sementara opsi keempat, sampai saat ini memang masih terus dalam tahap perhitungan dari Pemerintah kira-kira harus naik hingga di harga berapa karena Pemerintah tidak ingin mengorbankan rakyatnya sehingga perhitungan tersebut akan terus dikaitkan dengan dampak inflasi sehingga memang membutuhkan koordinasi dengan beberapa kementerian lainnya.
Di hari yang sama pada kesempatan berbeda Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, jajaran menteri sedang mendiskusikan hal ini. Menkeu mengatakan, hasil diskusi itu akan dilaporkan ke Presiden Jokowi. Namun, Sri Mulyani menyebut belum ada rencana pencabutan subsidi.
Terkait dengan skema penyesuaian BBM subsidi yang mungkin akan benar-benar dilakukan oleh Pemerintah, Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto memberikan usulan bahwa setidaknya harga yang tepat adalah untuk Pertalite bisa naik hingga sekitar 30 persen, yakni menjadi sekitar Rp 10 ribu per liternya.
Menurutnya, meskipun melakukan penyesuaian sebesar itu, pemerintah tetap memberikan subsidi kepada masyarakat. Pasalnya, harga keekonomian Pertalite bisa mencapai Rp 17.000 per liter saat ini. Baginya penyesuaian harga bukan berarti penghapusan subsidi. Terlebih dengan adanya skema bantuan berupa subsidi langsung kepada masyarakat, maka akan jauh lebih bisa tepat sasaran sehingga anggaran negara yang seharusnya memang untuk warga membutuhkan benar-benar bisa tersalurkan dengan baik.
Penyesuaian harga BBM bersubsidi memang merupakan hal yang wajar untuk dilakukan, pasalnya harga minyak dunia sendiri saat ini terus naik. Selain itu apabila pemerintah tidak menaikkan harga BBM subsidi, justru APBN negara akan terus terbebani, karena selama ini yang mendapatkan manfaat akan subsidi tersebut justru masyarakat kelas menengah ke atas. Sehingga solusi atas permasalahan subsidi energi ini adalah adanya penyesuaian harga BBM, namun di sisi lain subsidi terus hanya diberikan untuk masyarakat membutuhkan saja.
)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute
