Oleh : Bambang Lintang Susatyo )*
Beberapa hari ke depan, tepatnya tanggal 20 Oktober 2017, Pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla genap memasuki tiga tahun usia pemerintahannya. Meskipun belum semua janji kampanye terealisasi, namun banyak banyak sekali pencapaian yang perlu untuk diketahui. Mengacu kepada laporan Kantor Staf Kepresidenan Republik Indonesia, terdapat tiga hal utama yang menjadi fokus pemerintahan saat ini, yakni percepatan pembangunan infrastruktur, pembangunan manusia, dan kebijakan deregulasi ekonomi.
Di bidang percepatan infrastruktur, pemerintah Jokowi – JK terus menggenjot pembangunan ruas jalan, tidak hanya di pulau Jawa, namun juga di luar Jawa. Kelancaran proses mudik 2017 tersebut tercermin dari pelaksanaan momentum mudik di tahun 2017 yang relatif berjalan aman dan lancar jika dibandingkan tahun 2016. Hal ini dipertegas oleh pernyatan Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang mengevaluasi bahwa pelaksanaan mudik yang berjalan sesuai rencana disebabkan adanya penambahan ruas jalan. Di tahun sebelumnya, lonjakan kendaraan yang berujung pada kemacetan parah pernah terjadi di Brebes, Jawa Tengah. Tidak hanya menyebabkan kerugian, kemacetan parah tersebut bahkan hingga merenggut korban jiwa dari para pemudi. Namun, pemerintah dan setiap pihak terus berbenah agar kejadian serupa tidak terulang yang salah satunya diantisipasi dengan membangun 4 jalan layang di Kawasan Brebes.
Hingga saat ini, total ruas jalan yang dibangun oleh pemerintah Jokowi mencapai 176 Km dari total 568 Km jalan yang akan dibangun hingga akhir tahun 2017. Jika berkaca pada era sebelumnya, total pembangunan ruas jalan di era Pemerintahan Jokowi – JK tentu lebih banyak dibandingkan era Presiden Soeharto sepanjang 490 km dalam kurun waktu 20 tahun. Selain itu, Pemerintah Jokowi – JK juga terus mengakselerasi konektivitas antar daerah, yang dalam lima tahun pemerintahannya menargetkan pembangunan 1.260 km jalan tol. Pembangunan tersebut diharapkan dapat memicu percepatan pemerataan ekonomi.
Pembangunan di Papua juga tidak luput dari perhatian pemerintahan Jokowi – JK yang salah satunya tercermin dari pembangunan infrastruktur yang masif. Hari ini dengan jelas masyarakat dapat menyaksikan bahwa pemerintah telah berhasil membangun jalan Trans Papua yang berhasil menghubungkan Sorong hingga Merauke. Kendati perencanaannya sudah ada sejak zaman Presiden BJ Habibie namun pembanunannya semakin pesat dilaksanakan pada era Presiden Jokowi. Mengacu pada data Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR menyebutkan bahwa jalan Trans Papua kini terkoneneksi sepanjang 3.851,93 km dari total target awal sepanjang 4.330,07 km. Pembangunan ini merupakann bentuk perhatian pemerintah terhadap Papua yang pembangunannya infrastrukturnya relatif tertinggal dibandingkan dengan daerah lain, utamanya di daerah pedalaman. Dengan adanya pembangunan ini, insfrastruktur di Papua juga dapat bersaing seperti halnya di daerah lain yang dapat berimplikasi pada meningkatnya pelayanan publik.
Pembangunan yang saat ini masif dilakukan di berbagai daerah tentu saja memerlukan stabilitas di setiap lini sebagai modal utamanya. Namun kenyataanya, banyak sekali kegaduhan politik yang disusul oleh aksi massa dengan jumlah besar yang rawan ditunggangi oleh kepentingan tertentu. Simak saja kasus penistaan agama yang memicu aksi massa berjilid-jilid di akhir tahun 2016 dan aksi serupa di tahun 201 dengan agenda yang berbeda yang umumnya dikomandoi oleh ormas-ormas fundamental berbasis agama.
Tidak mau ketinggalan, menjelang tiga tahun pemerintahan Jokowi – JK, terdengar rencana elemen mahasiswa yang ingin turun ke jalan guna memperingati tiga tahun pemerintahan, tepatnya pada 20 Oktober 2017. Sebagian mahasiswa menilai bahwa aksi tersebut dilaksanakan guna menyikapi beberapa permasalahan seperti hutang negara yang mengesankan bahwa pemerintahan Jokowi – JK terkesan main-main dalam mengurus negara.
Generasi muda, khususnya mahasiswa merupakan agen sosial yang diharapkan dapat memberikan perubahan konkrit di masyarakat. Gerakan mahasiswa juga diharapkan mampu menjadi kontrol sosial yang mampu mengawal setiap pembangunan yang ada. Namun demikian, gerakan Mahasiswa perlu disoroti kembali, apakah aksi yang dilakukan kelompok mahasiswa merupakan murni gerakan mahasiswa atau justru pesanan kelompok kepentingan yang memiliki agenda terselubung.
Menurut Wasekjen Jaringan Aktivis Reformasi Indonesia (Jari 98) Ferry Supriyadi, dibalik aksi 20 Oktober tersebut ada unsur politik yang sengaja untuk memojokkan dan menjatuhkan citra pemerintahan Jokowi-JK. Ferry mensinyalir di balik aksi tersebut terdapat pihak yang memanfaatkan momentum agar suasana terus keruh sehingga dapat melemahkan kepercayaan publik terhadap Presiden Jokowi. Ferry juga menambahkan bahhwa segelintir kelompok tersebut bakal menjaga ritme dan opini itu dengan mempublikasikan dan memviralkan kegagalan pemerintahan Jokowi ketimbang keberhasilannya.
Atas itu tersebut, daya kritis mahasiswa menjadi taruhan, apakah aksinya tersebut benar-benar memperjuangankan kesejahteraan rakyat atau justru menambah penderiitaan rakyat dengan menciptakan kegaduhan di jalan raya. Mahasiswa juga diharapkan untuk lebih bijak dan cerdas dalam memilih sebuah gerakan atau isu guna menjaga marwah gerakan mahasiswa agar tetap pada derajat yang mulia. Gerakan mahasiswa juga idelnya berangkat dari diskursus ilmiah yang kaya akan literasi sehingga dapat memetakan kepentingan asing yang ingin menunggangi isu tersebut.
Di sisi lain, mahasiswa dalam menyampaikan aspirasinya juga tidak harus melalui gerakan parlemen jalanan. Kepekaan terhadap masalah nasional maupun internasional juga bisa dilakukan dengan cara yang jauh lebih bijak, yakni dengan menulis sebagaimana yang dilakukan oleh aktivis sekaligus pecinta alam Universitas Indonesia, Soe hok Gie. Melalui tulisan-tulisannya, Soe Hok Gie menginspirasi generasi muda untuk membentuk kelompok – kelompok diskusi dalam menyikapi isu-isu aktual yang terjadi di masyarakat. Tak berhenti disitu, Soe Hok Gie juga memilih jalan yang lebih efektif dengan mendirikan radio mahasiswa atau memilih berjuang melalui tulisan di pers mahasiswanya.
Berkaca pada hal diatas. mahasiswa mesti kembali mempertimbangkan kembali cara-cara penyaluran aspirasi yang diharapkan mampu memberikan efek yang masif ketimbang turun ke jalan dan menggangu pengguna jalan lain. Mahasiswa seyogianya tidak hanya mampu berunjuk rasa, melainkan juga mesti mampu mengekspresikan pikirannya melalui tulisan dan teori-teori ilmiah sebagai bahan masukan kepada pemerintah. Selain itu, mahasiswa juga merupakan makhluk akademis, ia harus mampu mengungkapkan argumen-argumen secara cerdas dan berbudaya baik dengan lisan maupun tulisan.
Rencana mahasaiswa untuk turun ke jalan pada 20 Oktober 2017 justru hanya akan menimbulkan apatisme rakyat terhadap perjuangan mahasiswa secara keseluruhan. Hal ini bisa dimengerti, manakala aksi yang umumnya berujung anarkis tersebut justru malah menimbulkan kerugian pada rakyat. Masyarakat Indonesia terlalu sering berpolemik, hingga lupa asyiknya bersatu membangun negeri.
)* Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia (LSISI)
