Peran Penting Humas Dalam Mengawal Program dan Kebijakan Pemerintah di Papua
Pemerintah berkomitmen untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat Papua melalui Otonomi Khusus Papua dan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua. Namun, program Pemerintah tersebut perlu dikawal oleh seluruh jajaran Humas Pemerintah pusat dan daerah, agar informasi positif terkait pembangunan Papua dapat diterima dengan baik oleh masyarakat khususnya masyarakat Papua
Untuk mendukung peran Humas Pemerintah, Badan Intelijen Negara menyelenggarakan Forum Tematik Bakohumas dengan mengambil tema “Peningkatan Peran Kehumasan untuk Mengawal Program dan Kebijakan Pemerintah di Papua”.
Hadir sebagai pembicara adalah Staf Khusus Kepala BIN, Sundawan Salya; Deputi-V Kantor Staf Presiden RI, Jaleswari Pramodhawardani; dan Staf Khusus Presiden RI, Billy Mambrasar. Kegiatan tersebut bertujuan untuk menyinergikan dan meningkatkan peran kehumasan pemerintah Pusat dan Daerah khususnya dalam mendukung pembangunan di Papua.
Dalam sambutannya, Dirjen Informasi Komunikasi Publik ( IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika, Usman Kansong, menyampaikan bahwa saling tukar pikiran sangat penting untuk mendukung pelaksanaan fungsi komunikasi publik dalam menjelaskan percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan di Papua. “Pembangunan Papua selalu menjadi perhatian Pemerintah. Papua menjadi prioritas pembangunan untuk mengentaskan kemiskinan dan krisis Indeks Pembangunan Manusia,” ungkap Usman Kansong.
Sundawan Salya mengatakan Pemerintah perlu memiliki narasi tunggal dalam mendukung kebijakan di Papua. Banyak sekali program pemerintah dalam melakukan pembangunan di Papua yang saat ini sedang berjalan seperti pembangunan infrastruktur dan Sumber Daya Manusia.
“Seluruh K/L harus mendiseminasikan dan mengamplifikasikan pembangunan Papua, serta membentuk forum-forum dialog yang membahas permasalahan Papua dan solusinya ” kata Sundawan. Jaleswari Pramodhawardani juga menyampaikan bahwa berbicara tentang Kehumasan maka membutuhkan koordinasi dan kolaborasi. Humas tidak bisa berjalan sendiri, karena membutuhkan kolaborasi dan jejaring secara konkret.
Di sisi lain, kerja humas juga perlu ditingkatkan, untuk menghadapi banyaknya narasi-narasi negatif terkait terbentuknya DOB di Papua. “Akun-akun media sosial yang mendukung separatisme Papua sering membuat narasi dari berbagai macam angle dan framing. Isu yang diangkat antara lain tentang pelanggaran HAM, marginalisasi, kekerasan dan lingkungan hidup,” kata Jaleswari.Sementara, Billy Mambrasar mengungkapkan jika Pemerintah terus berfokus untuk mewujudkan pembangunan di wilayah Papua, baik melalui kebijakan Undang-Undang (UU) Otonomi Khusus (Otsus), Daerah Otonomi Baru (DOB), dan pemangkasan regulasi atau birokrasi.
“Kebijakan DOB merupakan salah satu kebijakan yang memiliki urgensi cukup tinggi untuk mempercepat pembangunan dan memangkas disparitas pembangunan antar daerah. Kebijakan DOB memiliki tujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik, pemberdayaan dan keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan di Papua,” pungkasnya.
