Percepatan pembangunan di Papua menjadi salah satu agenda penting pemerintah Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Wakil Presiden Republik Indonesia (RI) Ma’ruf Amin, dalam empat bulan menjelang akhir masa jabatannya, berkomitmen untuk menyelesaikan pekerjaan rumah yang krusial ini. Percepatan pembangunan di Papua bukan hanya masalah infrastruktur, tetapi juga menyentuh aspek kesehatan, pendidikan, dan produktivitas yang menjadi dasar kesejahteraan masyarakat.
Dalam upaya ini, Wapres Ma’ruf Amin memimpin Rapat Pleno Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP/BPP), yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan Papua guna mencapai tiga misi utama: Papua sehat, Papua cerdas, dan Papua produktif. Lembaga ini, yang melibatkan para menteri dan perwakilan dari setiap provinsi di Papua, berupaya memastikan bahwa pembangunan di Papua berjalan sesuai dengan Rencana Induk Pembangunan Papua.
Salah satu langkah konkrit yang diambil pemerintah adalah pengucuran dana otonomi khusus (Otsus) sebesar Rp 35 triliun dan dana transfer daerah senilai Rp 68 triliun. Dana ini diharapkan dapat menjadi katalisator nyata dalam mewujudkan berbagai program pembangunan di Papua. Namun, tantangan terbesar terletak pada implementasi dana tersebut secara efektif dan transparan agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Papua.
Masalah manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) dan penganggaran gajinya menjadi salah satu fokus utama. Penugasan ASN yang efisien dan transisi yang mulus antara provinsi dan Daerah Otonomi Baru (DOB) menjadi langkah penting untuk memastikan administrasi pemerintahan berjalan lancar. Selain itu, isu pendidikan, seperti tunggakan beasiswa Siswa Unggul Papua (SUP), juga mendapat perhatian khusus dan telah diselesaikan untuk memastikan kelangsungan pendidikan generasi muda Papua.
Pemerintah pusat juga telah menegaskan kesiapannya untuk mengeksekusi pembangunan di enam provinsi di Papua. Perubahan paradigma pembangunan dari fokus fisik ke peningkatan sumber daya manusia, terutama dalam aspek pendidikan dan kesehatan, diharapkan dapat membawa perubahan signifikan. Pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup ini harus dilakukan tanpa merampas hak dan habitat ekologis orang asli Papua, serta mendorong kemandirian mereka.
Senada dengan Wapres Ma’ruf Amin, Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo juga menegaskan bahwa pembangunan di Papua, terutama di daerah-daerah otonomi baru (DOB), merupakan langkah strategis yang krusial untuk mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat Papua.
Salah satu yang tengah dalam proses percepatan pembangunan adalah Papua Tengah, yang kini mulai terlihat secara fisik melalui kegiatan pembersihan lahan dan penyiapan drainase, merupakan wujud komitmen pemerintah pusat, DPR RI, dan berbagai pihak terkait. Pembangunan ini tidak hanya memenuhi kebutuhan infrastruktur pemerintahan, tetapi juga berperan sebagai simbol harapan baru bagi masyarakat Papua.
Wempi menekankan pentingnya persiapan drainase yang baik sebelum pembangunan infrastruktur dimulai. Ini menunjukkan perhatian pada detail teknis yang sering kali diabaikan, tetapi memiliki dampak jangka panjang yang signifikan. Jika drainase tidak diatur dengan baik, masalah yang lebih rumit dapat muncul di masa depan, menghambat perkembangan kota dan kualitas hidup masyarakat.
Selain pembangunan fisik, percepatan pembangunan di Papua harus mencakup penguatan kapasitas sumber daya manusia dan penyediaan sarana prasarana yang mendukung kehidupan sehari-hari masyarakat. Dalam hal ini, pembangunan perumahan untuk aparatur sipil negara (ASN) dan sarana pelayanan publik lainnya harus menjadi prioritas. Langkah ini tidak hanya meningkatkan efisiensi pemerintahan, tetapi juga memberikan kenyamanan dan stabilitas bagi para ASN yang bertugas di Papua Tengah.
Wempi juga menyoroti pentingnya pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan di seluruh DOB wilayah Papua guna mendukung proses Pilkada Serentak pada 27 November mendatang. Infrastruktur yang memadai akan memastikan bahwa proses demokrasi berjalan lancar dan siapa pun yang terpilih dapat melanjutkan pembangunan dengan lebih baik. Hal ini penting agar setiap langkah pembangunan berkelanjutan dan tidak terhenti oleh pergantian pemerintahan.
Pendekatan pembangunan yang berbasis pada masyarakat adat Papua dan mengutamakan dialog, bukan kekerasan, menjadi kunci dalam menciptakan keamanan yang memungkinkan pembangunan berkelanjutan. Pemerintah didorong untuk menggantikan pendekatan keamanan negara dengan pendekatan keamanan manusia, yang menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai prioritas utama.
Pentingnya pembangunan infrastruktur pemerintahan juga sejalan dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat Papua melalui program-program sosial dan ekonomi. Pembangunan yang berbasis pada masyarakat adat dan lingkungan lokal harus diutamakan, agar masyarakat Papua merasa memiliki dan mendapatkan manfaat langsung dari pembangunan tersebut.
Pendekatan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, yang melibatkan masyarakat adat dan mempertimbangkan aspek lingkungan, akan memastikan bahwa percepatan pembangunan di Papua tidak hanya menghasilkan infrastruktur fisik, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Papua secara menyeluruh. Percepatan pembangunan di Papua adalah upaya yang kompleks dan membutuhkan sinergi dari berbagai pihak. Dengan komitmen yang kuat dari pemerintah dan partisipasi aktif masyarakat Papua, diharapkan visi Papua sehat, cerdas, dan produktif dapat terwujud, membawa kesejahteraan yang nyata bagi seluruh lapisan masyarakat Papua. Percepatan pembangunan bukan hanya sebuah proyek fisik, tetapi juga perjalanan menuju kesejahteraan dan kemandirian masyarakat di Papua.
