Pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan di Papua telah menjadi fokus utama pemerintah dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat. Meskipun masih banyak tantangan dan masalah yang dihadapi, upaya ini telah membuahkan hasil yang cukup signifikan.
Masyarakat Papua secara perlahan mulai merasakan manfaat dari berbagai pembangunan yang dilakukan. Infrastruktur yang lebih baik telah mempermudah aksesibilitas ke berbagai daerah, membuka peluang ekonomi baru, dan meningkatkan konektivitas antar wilayah. Program-program pendidikan dan kesehatan juga memberikan akses yang lebih baik kepada masyarakat untuk mendapatkan pengetahuan dan layanan yang mereka butuhkan.
Pj Gubernur Papua Pegunungan, Velix Wanggai menekankan ada lima strategi utama dalam membangun provinsi Papua Pegunungan. Pertama, Pemprov Papua Pegunungan menekankan pentingnya kolaborasi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah 8 Kabupaten dalam membangun komunikasi sosial guna menguatkan rasa percaya (trust building) atas kehadiran DOB, membangun identitas jati diri dan kebanggaan daerah serta pentingnya afirmasi pembiayaan di tengah kemahalan harga di wilayah Pegunungan.
Berbagai program pelayanan dasar ini, ditujukan untuk mengangkat potensi sumber daya manusia masyarakat Pegunungan dalam kerangka transformasi pemikiran, budaya dan adaptasi atas kebijakan-kebijakan pembangunan yang berubah dari waktu ke waktu.
Kedua, dalam tiga bulan terakhir ini Pemprov Papua Pegunungan mengawal intens beberapa agenda prioritas Pemerintah di daerah Pegunungan, seperti penanganan inflasi, stunting dan pelayanan kesehatan, kemiskinan ekstrem, pengangguran, perijinan dan investasi daerah, penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang berkualitas dan tepat sasaran.
Dalam tiga bulan terakhir, dilakukan berbagai langkah terpadu dalam menangani inflasi, tingkat harga yang tinggi. Perhatian ditujukan ke perbaikan dan penataan sistem logistik dan konektivitas, baik pembukaan subsidi tol udara Timika – Wamena, peningkatan peran jalur sungai di Yahukimo, dan perbaikan akses jalan Trans Papua, hingga pembukaan sentra-sentra pertanian baru di Yalimo, Jayawijaya, dan Yahukimo. Selain itu, dilakukan operasi pasar murah dan distribusi Bantuan Cadangan Beras.
Agenda prioritas juga difokuskan ke pelayanan kesehatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat guna mengurangi angka kemiskinan dari 16,5 persen di 2022 menurun ke 16,1 persen di tahun 2023. Dalam pelayanan kesehatan, Pemprov Papua Pegunungan fokus ke peningkatan rumah sakit yang telah beroperasi di 8 Kabupaten. Perhatian utama kepada RSUD Wamena yang menjalankan pelayanan regional, serta perhatian ke RSUD Nduga yang 4 bulan terakhir tidak beroperasi. Karena itu, Pemprov membentuk tim terpadu stunting guna menyatukan langkah-langkah peningkatan pelayanan kesehatan dan langkah pendukung lainnya.
Ketiga, Pj Gubernur Velix Wanggai juga menekankan update perkembangan dari 12 Roadmap Provinsi baru. Saat ini, Pemerintah Provinsi telah menata struktur kelembagaan dan SDM pemerintah provinsi, menyelesaikan kesiapan lahan 137 Ha untuk Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) dan masterplan KIPP, serta menyelesaikan pembentukan Majelis Rakyat Papua (MRP).
Demikian pula, saat ini tengah berlangsung pengawalan proses Pemilihan Umum guna terbentuknya Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP). Pemprov juga memulai persiapan seleksi anggota DPRP dari jalur pengangkatan. Pemprov juga intens menyiapkan berbagai kerangka perencanaan, baik masterplan KIPP, AMDAL, dan penyiapan dokumen rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 sebagai panduan pemerintahan definitif hasil Pilkada.
Keempat, dalam mempercepat pembangunan daerah, Pj Gubernur Velix Wanggai menjelaskan langkah terobosan guna menyentuh aspek sosial budaya dan potensi masyarakat Pegunungan, serta sebagai simbol landmark pembangunan Papua Pegunungan. Sebagai terobosan awal, dilakukan deklarasi Papua Pegunungan sebagai Provinsi Festival. Untuk itu disusun kalender event dalam tahun 2024, diawali festival bahasa, festival rumput merah bulan Mei, festival kopi dan musik regae, festival budaya Lembah Baliem, festival Wamena Street Fashion, festival 12 suku Yahukimo, festival kuliner, festival 23 tahun Otsus serta diakhiri dengan Christmas Week Festival 2024.
Selain itu, kegiatan unggulan lainnya yang difokuskan untuk menyentuh sosial keagamaan dan keolahragaan, baik revitalisasi situs pekabaran Injil, perbaikan museum budaya Wamena, serta kolaborasi pengelolaan anjungan Papua Pegunungan di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), penataan kawasan Tugu Salib maupun penataan stadion olahraga Wamena.
Kelima, selain pendekatan sosial budaya, Pemprov Papua Pegunungan juga mengambil langkah terobosan dalam menata dan membenahi pendekatan ekonomi daerah, kota dan kampung sesuai kearifan lokal dan potensi sumber daya alam setempat.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Mimika, Papua Tengah, melalui Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) sedang menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mimika Tahun 2025 yang sudah memasuki tahap konsultasi publik dengan melibatkan lintas sektor.
Kepala Bappeda Mimika, Ir Yohana Paliling, mengatakan konsep pembangunan di Mimika harus inklusif, berkelanjutan dan partisipatif. Jadi semua pihak harus terlibat. Infrastruktur menjadi penting karena merupakan nadi pembangunan dalam rangka membuka akses. Untuk itu, infrastruktur di segala bidang bukan hanya jalan, tapi juga infrastruktur lainnya juga akan dibangun dan ditingkatkan.
Kepala Dinas PUPR Mimika, Robert Mayaut mengungkapkan tahun 2025 pihaknya akan fokus pada pembangunan sistem drainase perkotaan di empat distrik yakni Mimika Baru, Kuala Kencana, Kwamki Narama dan Wania. Pembangunan jalan untuk meningkatkan konektivitas dan akses bagi masyarakat akan dilakukan di Distrik Mimika Timur, Mimika Baru, Mimika Barat, Iwaka dan Tembagapura. Peningkatan kondisi kemantapan jalan juga akan dilakukan dalam kota, Distrik Agimuga, Iwaka, Kuala Kencana dan Mimika Timur.
Pemerintah terus berupaya mendengarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat setempat, serta memastikan bahwa pembangunan dilakukan secara berkelanjutan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan sosial. Karena bagi masyarakat di Papua, pembangunan yang dilakukan pemerintah merupakan bukti nyata bahwa mereka diakui dan diperhatikan sebagai bagian integral dari Indonesia. Dengan adanya apresiasi ini, diharapkan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat Papua dapat terus ditingkatkan demi kemajuan dan kesejahteraan bersama.
