Peresmian Sekolah Rakyat Presiden Beri Harapan Baru untuk Pendidikan Indonesia

Oleh: Aulia Sofyan Harahap

Presiden meresmikan Sekolah Rakyat sebagai langkah tegas yang mengubah lanskap pendidikan Indonesia dengan menempatkan keadilan sosial sebagai poros kebijakan. Peresmian tersebut menandai hadirnya negara secara nyata di tengah kelompok masyarakat yang selama puluhan tahun berhadapan dengan keterbatasan akses pendidikan. Melalui Sekolah Rakyat, pendidikan tidak lagi diperlakukan sebagai privilese, melainkan sebagai hak dasar yang dilindungi dan dipenuhi secara menyeluruh.

Sekolah Rakyat dirancang sebagai jawaban atas persoalan struktural yang menghambat mobilitas sosial keluarga miskin dan miskin ekstrem. Pemerintah menghadirkan pendidikan gratis berkualitas lengkap dengan sistem asrama, pemenuhan gizi, seragam, layanan kesehatan, serta fasilitas penunjang pembelajaran modern.

Pendekatan tersebut menghapus hambatan ekonomi yang kerap memaksa anak-anak di pelosok menghentikan pendidikan sejak dini. Negara mengambil alih tanggung jawab yang selama ini membebani keluarga prasejahtera.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan Sekolah Rakyat merupakan gagasan Presiden Prabowo Subianto yang berangkat dari keprihatinan terhadap jutaan anak usia sekolah yang terpinggirkan dari sistem pendidikan formal.

Pemerintah membuka akses dan menyediakan akomodasi belajar dalam lingkungan yang tertata, sekaligus menghadirkan program pemberdayaan bagi orang tua siswa. Skema tersebut menempatkan pendidikan sebagai bagian dari strategi pengentasan kemiskinan yang terintegrasi, karena anak memperoleh pendidikan bermutu sementara keluarga mengalami peningkatan kapasitas dan kemandirian. Menurutnya, model tersebut menciptakan efek berlapis yang memperkuat daya tahan sosial masyarakat miskin.

Data Badan Pusat Statistik memperkuat urgensi kebijakan tersebut dengan menunjukkan lebih dari tiga juta anak berada dalam kondisi tidak sekolah, putus sekolah, atau berisiko putus sekolah.

Sekolah Rakyat hadir sebagai ruang pemulihan mimpi bagi kelompok tersebut. Sebanyak 166 Sekolah Rakyat rintisan telah beroperasi di berbagai wilayah Indonesia dan menjangkau lebih dari 15 ribu siswa. Pemerintah menyiapkan target pengembangan hingga ratusan sekolah tambahan untuk memastikan pemerataan pendidikan mencapai wilayah paling terpencil.

Evaluasi pelaksanaan program memperlihatkan dampak nyata pada kualitas hidup siswa. Saifullah Yusuf memaparkan kondisi fisik siswa menunjukkan peningkatan signifikan berkat sistem pendidikan berasrama dengan pemenuhan gizi terkontrol.

Kesehatan siswa membaik, anemia menurun, serta pertumbuhan fisik berlangsung optimal hingga sebagian siswa mengalami perubahan ukuran seragam. Dampak tersebut menegaskan bahwa pendidikan yang efektif memerlukan dukungan nutrisi dan lingkungan yang aman.

Kemajuan akademik juga tampak jelas. Sekolah Rakyat tidak menerapkan seleksi akademik awal sehingga anak-anak dengan ketertinggalan literasi tetap memperoleh kesempatan belajar. Melalui metode pembelajaran adaptif dan pendampingan intensif, siswa yang sebelumnya belum lancar membaca dan menulis mampu mengejar ketertinggalan dalam waktu relatif singkat. Minat membaca tumbuh seiring meningkatnya kepercayaan diri, menandai lahirnya budaya belajar yang sebelumnya terhambat oleh kemiskinan.

Perubahan karakter menjadi capaian penting lain. Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 13 Kupang, Felipina Agustina Kale, memandang Sekolah Rakyat sebagai wujud keadilan sosial yang konkret.

Menurutnya, sekolah tersebut tidak sekadar mengejar prestasi akademik, melainkan membentuk karakter anak-anak dari keluarga prasejahtera agar memiliki pola pikir baru. Banyak siswa datang dengan rasa minder akibat tekanan ekonomi, namun sistem asrama dan pendampingan penuh perlahan mengikis perasaan tersebut.

Pendidikan karakter berjalan sepanjang hari melalui rutinitas disiplin, pembiasaan spiritual, serta interaksi sosial yang sehat. Felipina melihat perubahan nyata pada keberanian berkomunikasi dan kemampuan bersosialisasi siswa, sekaligus meningkatnya kebanggaan orang tua terhadap perkembangan anak.

Dukungan terhadap peresmian Sekolah Rakyat juga mengalir dari organisasi masyarakat. Ketua DPP Garuda Astacita Nusantara, Muhammad Burhanuddin, menilai program tersebut sebagai gagasan visioner Presiden Prabowo Subianto dalam menjawab kesenjangan pendidikan yang menghambat kelompok miskin dan miskin ekstrem.

Kehadiran Presiden dalam peresmian memperlihatkan konsistensi antara komitmen dan tindakan. Burhanuddin menilai Sekolah Rakyat menandai dimulainya strategi nasional pengentasan kemiskinan melalui jalur pendidikan dan pemberdayaan keluarga, dengan tujuan menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi generasi muda.

Sebaran hingga sebanyak 166 titik Sekolah Rakyat di Sumatera, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, serta Papua mencerminkan adaya keseriusan yang sangat nyata dari pemerintah untuk dapat menghadirkan pemerataan akses pendidikan bagi seluruh rakyat tanpa terkecuali.

Dukungan dari berbagai hal, termasuk pada teknologi digital, tenaga pendidik, serta kurikulum yang adaptif mampu semakin memperkuat kualitas pembelajaran di Indonesia, yang mana hal itu berasal dari pelaksanaan Sekolah Rakyat.

Program tersebut sejalan dengan bagaimana visi pembangunan sumber daya manusia dan cita-cita untuk bisa mencapai Indonesia Emas 2045, karena pendidikan yang bermutu menjadi fondasi utama bagi keberlangsungan kemajuan bangsa ini.

Peresmian Sekolah Rakyat yang dilakukan oleh pemerintah tersebut telah memberi harapan baru bagi dunia pendidikan Indonesia dengan menunjukkan adanya keberpihakan yang sangat nyata dari negara terhadap seluruh masyarakat di Tanah Air tanpa terkecuali, termasuk dari mereka kelompok paling rentan.

Melalui kebijakan tersebut, pendidikan bukan hanya sekadar berkaitan dengan hal-hal yang akademis semata, namun kini tampil sebagai jalan transformasi sosial yang mampu mengangkat martabat, semakin menumbuhkan kepercayaan diri, dan membuka peluang kesejahteraan berkelanjutan bagi para generasi di masa depan. (*)

*) Pengamat Kebijakan Publik – Lembaga Kajian Kebijakan Publik Bentang Nusantara