Oleh : Martha Enumbi )*
Papua, tanah kaya di ujung timur Indonesia, menyimpan potensi besar namun masih menghadapi tantangan mendasar dalam hal akses energi. Ketimpangan infrastruktur telah lama menjadi penghambat pertumbuhan wilayah ini. Namun, melalui Program Listrik Desa (Lisdes), pemerintah pusat melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama PT PLN (Persero) menunjukkan langkah progresif untuk mempercepat pemerataan akses listrik hingga ke desa-desa terpencil di Papua.
Akses listrik bukan hanya tentang menyalakan lampu, tetapi menjadi simbol kehadiran negara dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Melalui Lisdes, pemerintah menargetkan puluhan ribu titik desa, dusun, dan kampung dari Sabang hingga Merauke. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menyampaikan bahwa ada lebih dari 10.000 titik yang menjadi fokus elektrifikasi nasional, termasuk Papua yang menjadi salah satu prioritas utama.
Dalam konteks Papua, elektrifikasi bukan sekadar proyek infrastruktur, tetapi juga bentuk pengakuan terhadap hak dasar masyarakat untuk mendapatkan energi yang andal dan berkelanjutan. Upaya ini juga mempertegas orientasi pembangunan yang inklusif dan tidak meminggirkan masyarakat di wilayah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal). Di sinilah peran negara diuji untuk hadir tidak hanya di pusat-pusat kota, tetapi juga di wilayah pelosok yang sebelumnya belum terjamah listrik.
Program Lisdes juga mendorong sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Bupati Kepulauan Yapen, Benyamin Arisoy, menilai langkah elektrifikasi sebagai perhatian nyata pemerintah terhadap masyarakat. Ia menjelaskan bahwa kehadiran listrik akan sangat membantu masyarakat dalam menjalani aktivitas harian, mulai dari pendidikan, usaha kecil, hingga pelayanan kesehatan dasar yang selama ini terkendala karena keterbatasan energi.
Elektrifikasi desa-desa di Papua juga menjadi bagian dari strategi besar transisi energi nasional. Pembangunan pembangkit berbasis energi baru terbarukan (EBT), seperti Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), diintegrasikan ke dalam program Lisdes untuk mendukung ketahanan energi yang bersih dan ramah lingkungan. General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat, Diksi Erfani Umar, menyebutkan bahwa dua kampung di Kabupaten Kepulauan Yapen akan mendapatkan pasokan listrik dari sumber energi matahari.
Tidak hanya dari sisi teknologi, keberhasilan program Lisdes di Papua juga ditentukan oleh ketepatan perencanaan dan ketegasan eksekusi. Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menegaskan bahwa tidak boleh ada satu pun warga Papua yang hidup dalam kegelapan. Ia menekankan bahwa PLN akan memastikan setiap keluarga di desa terpencil pun harus mendapatkan hak yang sama untuk menikmati layanan listrik yang berkualitas.
Langkah konkret telah terlihat dengan telah hadirnya akses listrik di 36 desa di Papua sepanjang semester pertama 2025. Sebanyak 1.606 keluarga kini telah terhubung dengan listrik PLN, yang memberikan dampak besar dalam meningkatkan kualitas hidup mereka. Capaian ini menjadi pijakan penting dalam mengejar target elektrifikasi total di 4.310 lokasi dengan potensi lebih dari 280 ribu keluarga penerima manfaat di seluruh wilayah Papua.
Upaya elektrifikasi juga menyasar enam desa prioritas di Distrik Yapen Utara, yaitu Doreimanona, Tindaret, Sambrawai, Yobi, Kiriyou, dan Soromasen. Di wilayah tersebut, pembangunan infrastruktur kelistrikan dirancang untuk melayani sekitar 415 calon pelanggan. Strategi yang digunakan adalah perluasan jaringan listrik (grid) serta pemanfaatan teknologi PLTS dan SuperSUN di daerah yang tidak memungkinkan dijangkau jaringan utama.
Komitmen PLN tidak hanya berhenti pada pembangunan fisik. Diksi Erfani Umar menyampaikan bahwa perusahaan telah menyiapkan langkah teknis dan akan berkoordinasi erat dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, untuk memastikan program berjalan lancar dan selesai sesuai jadwal. Ini penting agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan dan agar kebutuhan masyarakat dapat ditangani secara cepat dan tepat.
Program Lisdes telah menunjukkan bahwa pembangunan Papua bukan sebatas retorika, melainkan realitas yang diwujudkan dengan kebijakan yang konkret. Energi yang selama ini menjadi kemewahan bagi sebagian masyarakat Papua, kini mulai menjelma menjadi kebutuhan dasar yang terpenuhi. Kehadiran listrik membawa serta perubahan sosial dan ekonomi. Anak-anak bisa belajar di malam hari, pelaku UMKM bisa mengembangkan usaha rumahan, dan layanan publik seperti sekolah dan puskesmas dapat beroperasi lebih optimal.
Penting juga dicatat bahwa pembangunan listrik desa di Papua membawa dampak psikologis positif. Ketika negara hadir dengan layanan dasar seperti listrik, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah pun meningkat. Program ini bukan hanya memperkuat infrastruktur energi, tetapi juga memperkuat integrasi sosial dan nasionalisme warga di daerah terluar.
Dengan terus bergeraknya pembangunan infrastruktur listrik yang terintegrasi dengan energi bersih dan terbarukan, Papua kini menjadi bagian penting dalam peta besar keadilan energi Indonesia. Sinergi antara teknologi, kebijakan, dan masyarakat lokal menjadi kunci keberhasilan. Pemerintah dan PLN telah menegaskan bahwa tidak ada satu jengkal pun wilayah Indonesia yang boleh tertinggal dari pembangunan.
Program Lisdes bukan hanya proyek teknis, tetapi bagian dari misi kebangsaan. Papua tidak lagi sekadar wilayah yang dikunjungi, tetapi menjadi pusat perhatian dalam pemerataan kesejahteraan. Energi bukan hak istimewa, melainkan hak setiap warga negara—dan di Papua, hak itu kini mulai terwujud, seterang cahaya yang kini menyinari desa-desa di ujung timur negeri.
)* Penulis merupakan Mahasiswa asal Papua di Manado
