Oleh : Alfisyah Dianasari)*
Pemilihan umum kepala daerah serentak yang akan dilakukan akhir tahun 2020 ini berbeda dari sebelumnya, karena dilakukan di tengah pandemi covid-19. Walau rakyat harus mencoblos di keadaan krisis kesehatan, namun harus demokratis dan tidak ada kecurangan. Misalnya seperti penggelembungan suara atau boikot calon pemimpin.
Pilkada serentak diundur dari jadwal awal yakni bulan september ke desember 2020 karena efek Corona. Namun jika melihat ke data jumlah pasien covid-19 yang semakin banyak, maka kemungkinan pandemi masih berlangsung. Jadi pemilihan umum kepala daerah serentak ini agak istimewa karena dilakukan di tengah masa prihatin.
Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa pemilihan kepala daerah serentak harus dilakukan secara demokratis, dan harus berjalan dengan LUBER (langsung, umum, bebas, rahasia), serta jujur dan adil. Walaupun pemilu diadakan di tengah pandemi covid-19. Hal ini dilontarkan beliau dalam rapat terbatas di Istana Merdeka.
Ucapan presiden ini perlu dijadikan peringatan, karena dalam kondisi pandemi, potensi kecurangan bisa terjadi. Ketika ada banyak orang yang kehilangan pekerjaan, maka mereka bisa dengan mudah memilih calon kepala daerah tertentu, karena sudah disogok uang oleh oknum di tim suksesnya. Bahkan ada pula yang mau mencoblos hanya dengan hadiah sembako.
Kondisi krisis di tengah pandemi ini memang bisa membuat celah dari para oknum pendukung calon kepala daerah untuk mematikan demokrasi dengan penyogokan. Selain memberi uang dan sembako, maka tim sukses calon kepala daerah juga bisa membuat black campaign. Misalnya menghembuskan isu bahwa keluarga dari saingannya terkena Corona.
Efeknya, masyarakat akan merasa takut dengan calon kepala daerah yang terkena fitnah tersebut, lalu memilih yang lain. Calon yang curang akan menang. Isu Corona memang mengerikan dan bisa dijadikan senjata untuk menjatuhkan saingan. Penghianatan demokrasi yang seperti ini, yang dikhawatirkan oleh Presiden Joko Widodo. Jangan sampai kecurangan terjadi.
Unsur kerahasiaan di azas LUBER dalam pemilihan umum kepala daerah serentak, sekarang sudah sering diabaikan. Banyak masyarakat yang memasang status atau foto calon kepala daerah yang akan dipilihnya, di media sosial. Padahal hal ini seharusnya dirahasiakan. Hal ini berbahaya karena menimbulkan ‘serangan’ dari tim sukses lawan.
Jika tim sukses tahu bahwa ia mendukung calon A, maka ia dipengaruhi untuk mendukung calon B. Caranya bisa dengan hadiah tes swab gratis, obat Corona, atau kado lain yang memanfaatkan momen pandemi covid-19. Jika gagal, maka ada ancaman dari para oknum tim sukses yang kecewa. Cara terakhir sangat bahaya, karena juga bisa mengancam nyawa.
Contoh lain dari ketiadaan demokrasi di saat pemilihan kepala daerah serentak adalah banyaknya kertas pemilih yang tidak tercoblos alias golput. Para golongan putih ini terprovokasi oleh ulah oknum, yang menjelek-jelekkan pemerintah, karena dianggap gagal mengatasi Corona. Mereka apatis dan menganggap remeh pemilu, padahal 1 suara sangat berharga.
Untuk mengatasi hal ini, maka KPU semakin sering mengadakan razia. Baik di dunia nyata maupun maya, karena lebih sering ada promosi calon kepala daerah di media sosial. Masyarakat juga diharap bekerja sama. Jangan mau jika disogok sembako atau uang kontan, walau kondisi keuangan sedang agak oleng.
Uang memang bisa membeli kebutuhan Anda tapi jika calon kepala daerah yang dari awal tidak jujur, tapi malah terpilih, akan sangat berbahaya. Karena jika sudah resmi menjabat, dikhawatirkan akan melakukan korupsi dan tindakan ketidakjujuran yang lain. Nasib rakyat akan makin sekarat.
Waspadalah kecurangan demokrasi saat pemilihan kepala deerah serentak. Jangan sampai 1 suara Anda tergadai hanya dengan 5 kilogram beras dan uang 50.000 rupiah. Hormatilah demokrasi saat pemilu dan pilih pemimpin yang jujur dan sesuai dengan hati nurani. Jangan malah golput dan menyia-nyiakan kesempatan untuk mencoblos.
)* Penulis adalah warganet tinggal di Depok
