Pemekaran tiga provinsi atau daerah otonomi baru (DOB) di Papua dinilai bakal berdampak positif pada masyarakat dan pembangunan. Ketiga DOB tersebut, yakni Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Keberadaan DOB tersebut akan menjamin hak sosial dan ekonomi masyarakat Papua, karena terjadinya keadilan dan pemerataan pembangunan.
Hal tersebut merupakan substansi dari webinar bertajuk “Expansion of Papua Province for The Youth Generation”, Rabu (3/8/2022). Ketua Umum DPN Pemuda Adat Papua Jan Christian Arebo mengatakan pemekaran provinsi di Papua selaras dengan kebijakan percepatan pembangunan.
Menurut Christian, kebijakan pemekaran merupakan kebijakan luar biasa dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan wujud keseriusan pemerintah membangun kesejahteraan masyarakat Papua.
“Pemekaran ini perlu karena kondisi geografis Papua yang luasnya dua kali lebih dari Pulau Jawa, sehingga membutuhkan rentang kendali yang diperlebar supaya pelayanan publik kepada masyarakat yang tidak pernah atau jarang terlayani, bisa terwujud,” kata Christian dalam keterangannya, Kamis (4/8/2022).
Selain itu, menurut Christian, pemekaran bisa mengurangi anggaran khususnya transportasi dan akomodasi para aparat negara ketika menjalankan tugasnya. Pemekaran provinsi ini adalah cara pemerintah memperluas pelayanan publik kepada masyarakat supaya perhatian dari pemerintah itu betul-betul bisa merata.
“Tiga provinsi baru tersebut akan menyerap SDM-SDM, khususnya dari warga asli Papua yang tentunya menguntungkan generasi muda yang memiliki kemampuan di berbagai bidang,” ungkap pengacara muda asal Papua ini.
