Jakarta, Pemerintah menegaskan komitmennya menjaga mutu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui sistem verifikasi berlapis dari hulu ke hilir. Skema ini dirancang untuk memastikan setiap produk yang diterima peserta didik aman dikonsumsi, bergizi sesuai standar, serta tepat sasaran dan tepat waktu.
Auditor Kepolisian Madya Itwasda Polda Papua, Kombes Sandi Sultan mengatakan yayasan Kemala Bhayangkari Polda Papua memastikan produk MBG lolos uji kualitas dan layak dikonsumsi karena sebelumnya telah diperiksa tim gizi. Sekolah yang dilayani berada di wilayah Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, dan hingga saat ini makanan yang disiapkan memenuhi kebutuhan akan gizi.
“Pihaknya memastikan produk MBG lolos uji kualitas dan layak dikonsumsi karena telah diperiksa oleh tim gizi. Sekolah yang kami layani, sejauh ini menerima sajian yang memenuhi kebutuhan gizi para siswa” katanya.
Sementara itu, Badan Gizi Nasional (BGN) menjelaskan ada tiga lapis sistem untuk menjaga kualitas produk program MBG. Lapisan pertama mencakup pra-kualifikasi pemasok melalui pemeriksaan legalitas usaha, pemenuhan standar keamanan pangan, izin edar, serta kepatuhan terhadap sertifikasi kualitas dan kehalalan. Selain itu, dilakukan verifikasi sumber bahan baku, catatan asal-usul, dan kesiapan rantai dingin agar kualitas tetap terjaga sejak pengadaan hingga pengolahan.
Lapisan kedua berfokus pada proses produksi dan distribusi. Pemerintah menerapkan uji sampling berkala organoleptik, mikrobiologi, dan kandungan gizi di laboratorium terakreditasi. Setiap batch produk wajib memiliki chain of custody yang terdokumentasi dan dilengkapi kode QR untuk memastikan traceability hingga titik layanan di sekolah. Mekanisme ini memudahkan pelacakan cepat jika ditemukan deviasi mutu.
Lapisan ketiga adalah pengawasan lapangan. Tim lintas dinas melakukan audit rutin dan inspeksi mendadak, termasuk pengambilan sampel acak di dapur produksi, gudang, dan lokasi distribusi. Pemerintah menyiapkan kanal pengaduan terpadu dengan standar respons maksimal 1×24 jam, disertai sanksi bertingkat bagi pemasok yang melanggar, mulai dari peringatan hingga pemutusan kemitraan.
Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya mengatakan verifikasi berlapis ini untuk menjaga kualitas produk MBG agar tetap terjaga dan aman dikonsumsi. BGN akan terus memperluas jangkauan Program MBG ke daerah lain secara bertahap. Tahap berikutnya akan dibuka kembali dengan mekanisme yang lebih terarah berdasarkan hasil pemetaan kebutuhan nasional.
“Verifikasi berlapis berarti setiap produk MBG melewati rangkaian cek yang dapat ditelusuri kembali, sehingga tidak ada kompromi terhadap keamanan dan kandungan gizi,” ujarnya.
Untuk memperkuat transparansi, pemerintah menyiapkan dashboard ringkas yang menampilkan jumlah sampel yang diuji, tingkat kepatuhan, temuan audit, serta tindakan korektif. Sekolah, komite orang tua, dan puskesmas dilibatkan dalam edukasi higienitas, food handling, dan literasi gizi agar kualitas terjaga sampai ke peserta didik.
Sementara itu, Anggota Komisi VII DPR RI, Siti Mukaromah mengatakan program MBG tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan gizi anak, tetapi juga berpotensi menjadi penggerak ekonomi masyarakat. Bila konsisten menggunakan produk dalam negeri, dampaknya dinilai dapat dirasakan langsung oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
“Jadi harapan agar program MBG melahirkan multiplier effect dalam mengerahkan roda pertumbuhan ekonomi bisa terwujud,” tuturnya.
Pemerintah mengundang partisipasi publik dalam pengawasan bersama. Masyarakat dapat menyampaikan masukan dan laporan melalui kanal resmi yang tersedia. Dengan verifikasi berlapis, MBG ditargetkan memenuhi prinsip Aman, Sehat, Tepat, serta memberikan manfaat maksimal bagi generasi pelajar Indonesia.
