Jakarta, LSISI.ID – Kaderisasi politik untuk anggota-anggota Gerindra menjadi momok tersendiri dengan banyaknya kasus yang mengganjal mereka mulau dari kasus narkoba, korupsi hingga sekolah dibakar.
Kasus-kasus hukum yang menjerat kader Gerindra, antara lain:
- Kader Gerindra, Agus Sugianto dilaporkan Calon Walikota Palembang pada 2017 terkait kasus penipuan dan penggelapan uang Rp 3 M. Agus Sugianto juga merupakan mantan ajudan Ketum Gerindra.
- Kader Gerindra, Wakil Ketua DPRD Bali, Jero Gede Komang Swastika terjerat kasus narkoba. Rumahnya digeledah kepolisian karena menjadi tempat menyembunyikan narkoba.
- Kader Gerindra, Anggota DPRD Kalteng, Yansen Binti menjadi dalang dibalik peristiwa pembakaran SD di Palangka Raya, Prov. Kalteng dengan motif mendesak Gubernur Kalteng Sugianto Sabran agar memberikan proyek kepada Yansen Binti.
- Empat kader Gerindra di DPRD Kota Malang terlibat korupsi berjamaah dalam kasus suap APBD-P 2015.
- Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta sekaligus kader Gerindra, M. Taufik terlibat kasus korupsi logistik Pemilu saat menjabat Ketua KPUD DKI Jakarta.
- M. Sanusi yang pernah menjabat Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta terkena OTT KPK dalam kasus suap reklamasi dan dijatuhi hukuman 10 tahun penjara.
- M. Basuki yang pernah menjabat Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur menjadi tersangka suap setoran triwulan terkait pelaksanaan tugas pengawasan dan pemantauan DPRD tentang penggunan anggaran di Prov. Jatim.
Dengan kasus hukum menjerat kader Gerindra menjadi potret buruknya kaderisasi dan evaluasi terhadap di tubuh Partai Gerindra. Bahkan pada tahun 2014 cara-cara preman M. Taufik yang mengancam Husni Kamil Ketua KPU bahkan akan menculiknya adalah gambaran kader sontoloyo. Hingga akhir hayat meninggalnya Husni Kamil, M. Taufik adalah sosok politikus kotor.
Wajah Partai Gerindra betul-betul menampilkan sosok organisasi yang semata ditujukan untuk meraih kekuasaan lewat pemilihan umum tanpa kaderisasi yang baik. Parpol ini memang tidak memiliki tujuan lain daripada kendaraan menggapai kekuasaan dengan menanggalkan fungsi lain yang sesungguhnya melekat pada lembaga politik.
Dengan banyaknya kasus tersebut fungsi kaderisasi politik, sosialisasi politik, pendidikan politik, dan agregasi politik praktis tidak bisa dijalankan oleh parpol.
Ini tentunya akan mempengaruhi tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja parpol dalam merekrut dan mengendalikan anggota-anggotanya, memasarkan program-programnya, ataupun menangkap aspirasi masyarakat, mendapatkan kenyataan tingginya tingkat ketidakpuasan masyarakat
Kasus-kasus yang menjerat kader Parpol Gerindra ini tentu mempertontonkan hasrat kekuasaan, korupsi demi kemewahan di tengah penderitaan bangsa.
Kedudukan parpol yang begitu strategis dalam mengantarkan seseorang menuju puncak kekuasaan membuat lembaga ini selalu menjadi tumpuan bagi para pemburu kekuasaan.
Melalui parpollah para politisi di Indonesia bertarung untuk menggapai kekuasaan, terutama di lembaga eksekutif dan legislatif. Ironisnya, sebagai batu loncatan, partai identik dengan harga.
Harga inilah yang harus dibayar ketika kekuasaan tergapai. Tidak heran apabila politisi yang duduk di lembaga, baik eksekutif maupun legislatif, tetap menjalin hubungan ekonomis dengan partainya.
Sumber : bataraonline.com
