Jakarta – Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) sebagai bagian dari strategi penguatan pengelolaan aset dan investasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Peluncuran ini menjadi implementasi dari UU No. 1 Tahun 2025 tentang BUMN, yang diperkuat dengan PP No. 10 Tahun 2025 dan Keppres No. 30 Tahun 2025 mengenai pengangkatan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana Danantara.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa Danantara bukan sekadar badan investasi.
“(Danantara) instrumen strategis dalam pembangunan nasional yang mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam,” tegasnya.
Pihaknya juga menambahkan bahwa pengelolaan Danantara akan dilakukan dengan prinsip transparansi, kehati-hatian, dan keberlanjutan demi kepentingan generasi mendatang.
Prabowo juga menyoroti transparansi Danantara yang dapat diaudit kapan saja oleh siapa pun, termasuk masyarakat, bukan hanya penegak hukum.
“Dana yang dikelola Danantara berasal dari rakyat, sehingga transparansi dijamin dengan keterbukaan audit dan pengawasan publik,” ujarnya.
Investasi awal sebesar $20 miliar telah dialokasikan untuk lebih dari 20 proyek strategis, meliputi sektor energi, kecerdasan buatan, pengolahan mineral, dan produksi pangan. Sumber dana ini berasal dari Rp300 triliun efisiensi anggaran pemerintah, pengurangan korupsi, dan optimalisasi belanja negara.
Menteri Investasi, Rosan Roeslani, menegaskan bahwa Danantara beroperasi secara terpisah dari Indonesia Investment Authority (INA) dan mengelola aset lebih dari $900 miliar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.
“Kepemilikan saham pemerintah di perusahaan BUMN besar seperti Bank Mandiri dan Pertamina akan berada di bawah pengelolaan Danantara,” kata Rosan.
COO BPI Danantara, Dony Oskaria, mengungkapkan bahwa seluruh aset BUMN akan dipindahkan ke Danantara sebelum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Maret 2025.
“Proses pemindahan aset BUMN ke Danantara harus selesai sebelum RUPS akhir Maret 2025,” tutur Dony.
Saat ini, tujuh BUMN besar, termasuk Pertamina, PLN, dan perbankan BUMN, telah resmi bergabung di bawah pengelolaan Danantara.
Dari sisi akademis, Eddy Junarsin, ekonom dari Universitas Gadjah Mada (UGM), menilai Danantara sebagai langkah strategis yang dapat memperkuat tata kelola aset negara secara transparan dan akuntabel.
“Konsep holding company dalam Danantara akan meningkatkan efektivitas koordinasi dan pengawasan terhadap BUMN yang selama ini dikelola secara terpisah,” jelasnya.
Sofyano Zakaria, Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi), menyoroti potensi Danantara sebagai katalis dalam mempercepat hilirisasi sumber daya alam di dalam negeri.
“Danantara diharapkan tidak hanya menjadi entitas bisnis, tetapi juga pilar utama ekosistem ekonomi nasional yang tangguh dan berkelanjutan,” katanya.
Bhima Yudhistira, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), menambahkan bahwa Danantara memiliki potensi mempercepat pengembangan energi hijau di Indonesia.
“Danantara bisa membangun skema investasi guna mengebut proyek transisi energi seperti perluasan PLTS,” ujarnya.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, menegaskan bahwa Danantara akan menjadi pintu gerbang menuju transformasi Indonesia menjadi negara industri, sejalan dengan visi Astacita Presiden Prabowo.
“Negara akan melakukan investasi besar-besaran di proyek hilirisasi dengan target membuka jutaan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen,” jelasnya.
Dengan peluncuran ini, pemerintah berharap Danantara dapat membawa Indonesia menuju era pengelolaan investasi yang lebih profesional, efisien, dan berkelanjutan, sejalan dengan target jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045.
