Oleh : Gede Satrya Wibawa*
Bank Dunia (World Bank) telah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini akan tetap terjaga pada angka 5%. Angka tersebut melambat jika dibandingkan dengan pencapaian pertumbuhan ekonomi tertinggi Indonesia selama 5 tahun, yaitu sebesar 5,2% pada tahun 2018. Namun, capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan akan terus tumbuh dengan capaian sebesar 5,1% pada 2020 dan 5,2% pada 2021. Kebijakan fiskal pemerintah juga diproyeksikan semakin akomodatif dan akan menggenjot pembangunan infrastruktur pada tahun-tahun ke depan. Walaupun pertumbuhannya cenderung lambat, investasi juga diproyeksikan terus bertumbuh pasca berakhirnya penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.
Kepala Ekonom Bank Dunia untuk Indonesia, Frederico Gil Sander, menyatakan bahwa tahun 2019 menjadi tahun yang cukup berat bagi ekonomi Indonesia karena gejolak ekonomi global menghambat laju investasi, juga mempengaruhi harga komoditas. Selain itu, Indonesia dihadapkan pada trade shock, dimana harga barang yang diekspor Indonesia turun dibandingkan dengan barang yang diimpor Indonesia. Demikian juga, konsumsi domestik yang menjadi motor penggerak utama ekonomi Indonesia juga tumbuh melambat, sehingga meski Indonesia mengalami surplus neraca perdagangan, hal tersebut lebih disebabkan impor yang merosot tajam. Di sisi lain, perang dagang antara Amerika Serikat dan China menjadi faktor utama yang membuat prediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat. Diperkirakan, perang dagang antar kedua negara tersebut akan terus berlanjut selama Presiden Donald Trump masih memimpin. Adapun harga minyak mentah dunia juga melatarbelakangi melambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia. Perekonomian global Indonesia dinilai bisa tumbuh melesat jika Trump tidak terpilih kembali dalam pemilihan Presiden Amerika pada 2020 mendatang, namun secara kans, vote untuk Trump masih begitu besar.
Tidak sedikit pihak yang memprediksikan bahwa pada tahun 2020 perekonomian Indonesia akan kembali stagnan bahkan terus melambat akibat perang dagang antara Amerika Serikat dan China yang menjadi penekan utama pertumbuhan ekonomi Indonesia dari sisi eksternal. Selain itu, ketidakpastian perdagangan dunia justru meningkat tajam sejalan dengan semakin meluasnya perang dagang dan proteksi yang dilakukan negara-negara maju dan berkembang. Bahkan, ada juga ancaman resesi yang dialami oleh negara-negara besar, terutama partner dagang Indonesia, termasuk potensi adanya perubahan arah kerjasama dagang global karena dipengaruhi oleh kebijakan kontroversial Donald Trump yang menyebabkan proses liberalisasi perdagangan berbalik arah.
Namun, pandangan berbeda disampaikan ekonom Morgan Stanley pimpinan Chetan Ahya yang justru memprediksikan bahwa perekonomian global akan membaik pada tahun 2020. Kombinasi meredanya ketegangan perang dagang dan pelonggaran kebijakan moneter diperkirakan akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi global mulai kuartal I 2020 mendatang. Meskipun demikian, masih ada sejumlah risiko penurunan pertumbuhan ekonomi global. Ini termasuk potensi penerapan tarif tambahan terkait perang dagang dan sejumlah tantangan di Amerika Serikat, antara lain risiko kredit korporasi dan ketidakpastian terkait Pemilu di negara tersebut. Para ekonom meyakini perbaikan skala kecil akan terjadi pada tahun depan. Interupsi pada siklus ekonomi global yang terjadi secara konstan pada satu dekade terakhir menjaga perekonomian global dari risiko overheating dan risiko resesi dalam.
Sementara itu, dalam laporan kuartalan edisi Desember 2019, Bank Dunia memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia akan berada pada angka 5,1% pada tahun 2020. Ketegangan perdagangan internasional diperkirakan akan menurun secara bertahap pada tahun depan. Hal ini juga akan ditopang dengan menurunnya ketidakpastian politik dalam negeri yang membuat pertumbuhan PDB riil akan mulai meningkat secara bertahap pada 2020. Konsumsi swasta pada 2020 akan mengalami sedikit penurunan dikarenakan inflasi yang diproyeksikan lebih tinggi. Inflasi diperkirakan meningkat seiring dengan kebijakan pemerintah menghapus subsidi listrik 900 VA rumah tangga mampu. Di sisi lain, pertumbuhan konsumsi pemerintah juga diprediksi relatif konservatif karena penerimaan yang diperkirakan rendah. Hal tersebut terjadi karena harga komoditas yang melemah dan nilai impor yang masih rendah, kendati reformasi pajak tengah berlangsung.
Bank Indonesiapun optimis pemulihan perekonomian global seiring kemajuan perundingan perdagangan Amerika Serikat dengan China bisa mendorong perbaikan pertumbuhan ekonomi nasional. Sementara dari sisi domestik, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo memprediksi perekonomian nasional 2020 akan dipengaruhi penyaluran bantuan sosial yang diproyeksikan lebih tinggi dari tahun 2019. Hal tersebut dapat menjaga konsumsi rumah tangga serta kinerja penyerapan belanja pemerintah untuk infrastruktur. Selain itu, perbaikan investasi terutama non bangunan, seperti dari hilirisasi nikel di Sulawesi, diproyeksikan akan mendorong kinerja investasi pada 2020. Peningkatan investasi diharapkan bisa terjadi seiring dengan transformasi kebijakan ekonomi untuk mempercepat perizinan dan meningkatkan keyakinan pelaku usaha. Permintaan bakal meningkat karena kegiatan perekonomian diperkirakan akan pulih pada 2020 seiring dengan membaiknya kondisi global. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sempat melambat akan kembali positif pada 2020. Menurutnya, hal ini tampak dari membaiknya penerimaan beberapa jenis pajak.
Dalam menyikapi perkembangan ekonomi global tersebut, Bank Indonesia merumuskan enam langkah untuk menjaga stabilitas dan memajukan perekonomian Indonesia pada 2020. Pertama, kebijakan moneter tetap akomodatif. Kedua, kebijakan makroprudensial yang akomodatif akan ditempuh untuk mendorong pembiayaan ekonomi. Ketiga, kebijakan sistem pembayaran difokuskan pada penguatan instrumen dan infrastruktur publik berbasis digital. Langkah ini akan dilakukan dengan melakukan 5 Inisiatif Sistem Pembayaran Indonesia (SPI), antara lain Pengembangan Open Banking, Penguatan konfigurasi sistem pembayaran ritel, Penguatan infrastruktur pasar keuangan, Pengembangan infrastruktur publik untuk data, dan Penguatan framework pengaturan, perizinan, dan pengawasan. Selain itu, sebagai dukungan BI dalam integrasi ekonomi dan keuangan digital secara nasional, BI juga mendiseminasikan arah kebijakan SPI ke depan melalui publikasi buku Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025: Menavigasi Sistem Pembayaran Nasional di Era Digital.
Keempat, Kebijakan Pendalaman Pasar Uang diperkuat untuk mendukung efektivitas kebijakan moneter dan makroprudensial yang akomodatif. Kelima, Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Syariah dan UMKM terus didorong agar menjadi sumber pertumbuhan baru ekonomi Indonesia. Keenam, memperkuat sinergi dengan fokus pada beberapa aspek, yakni sinergi kebijakan makroekonomi dan sistem keuangan untuk menjaga stabilitas, sinergi transformasi ekonomi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperkuat struktur ekonomi, dan sinergi dalam inovasi digital untuk mendukung integrasi ekonomi dan keuangan digital secara nasional.
Adapun tiga strategi utama pemerintah dalam rangka menghadapi kondisi perekonomian pada 2020 diungkapkan oleh Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartanto. Pertama, pemerintah akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui transformasi struktural untuk memperkuat permintaan domestik dan kinerja perdagangan internasional. Strategi kedua adalah menjaga stabilitas ekonomi makro dengan menjaga harga domestik dan nilai tukar pada tingkat yang stabil dan kompetitif. Selanjutnya strategi ketiga, melalui peningkatan inklusivitas dan ekonomi yang berkelanjutan, di antaranya dengan meningkatkan daya saing industri. Peningkatan daya saing juga menjadi satu hal yang menjadi fokus perhatian. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan pun diperlukan untuk bisa keluar dari garis kemiskinan dan mendorong pembangunan manusia. Menko Airlangga meyakini dengan menerapkan tiga strategi tersebut, ekonomi Indonesia diharapkan dapat tumbuh antara 5,3%-5,6%di tahun 2020.
Terkait investasi, pemerintah akan mengoptimalkan sistem Online Single Submission (OSS), meningkatkan efektivitas Satuan Tugas Percepatan Investasi, Relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI), dan pengesahan sektor prioritas investasi. Selain itu, implementasi tax holiday dan super deduction tax serta pengembangan Proyek Strategis Nasional (PSN), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Industri juga menjadi kebijakan andalan. Pemerintah juga tengah menyiapkan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, yang bertujuan untuk semakin menyederhanakan proses perizinan. Dari sisi makro, ekonomi Indonesia sebenarnya masih tumbuh berkualitas di tengah ketidakpastian ekonomi global. Pertumbuhan ekonomi ini juga diiringi dengan penurunan tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan rasio gini. Kondisi ini menandakan bahwa secara fundamental, kondisi perekonomian Indonesia cukup kuat dan stabil, tetapi juga senantiasa berhati-hati terutama dalam menyikapi gejolak ekonomi global belakangan ini.
)* Penulis adalah Mahasiswa S2 Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia
