Oleh : Rebecca Marian )*
Presiden Jokowi melaksanakan pertemuan dengan para tokoh dari Papua dan Papua Barat. Kegiatan dilangsungkan di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/9/2019) siang dalam rangka mendengar aspirasi masyarakat dan upaya mengatasi persoalan Papua.
Bertemunya 61 tokoh Papua dan Papua Barat dengan Jokowi di Istana Negara, ternyata menghadirkan desas desus yang tidak sedap. Dimana Gubernur Papua, Lukas Enembe mengatakan, semestinya apabila pemerintah pusat melibatkan pemerintah daerah jika ingin bertemu dengan tokoh – tokoh Papua.
Ia mengatakan tokoh – tokoh yang dilibatkan dalam menyelesaikan persoalan harus memiliki kapasitas yang jelas dan merepresentasikan rakyat Papua.
Gubernur Lukas mempertanyakan kapasitas 61 tokoh Papua yang dipertemukan dengan Presiden Jokowi di Istana Negara. Dirinya juga menduga akan adanya kepentingan lain di balik pertemuan pemerintah pusat dengan 61 tokoh Papua tersebut.
Padahal, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto mengatakan 61 tokoh Papua dan Papua Barat yang dipertemukan dengan Jokowi benar – benar telah disaring serta mewakili masyarakat dan tokoh adat.
Wiranto juga memastikan bahwa ke 61 tokoh yang bertandang ke Istana Negara tersebut, murni menyampaikan aspirasi masyarakat Papua, bukan karena untuk meminta jabatan.
Sementara itu, Pdt Albert Yoku, STh yang merupakan ketua tim 61 menegaskan, tanggal 10 September 2019 pihaknya datang atas undangan dari Bapak Presden bukan atas inisiatif pribadi dari masing – masing.
Albert mengatakan, bahwa hal tersebut merupakan hak perogratif Presiden untuk mengundang sapa saja ke Istana Negara, sehingga bagi tokoh yang belum diundang oleh Bapak Presiden semoga ada kesempatan lain untuk bertatap muka dan menyampaikan aspirasi murni Masyarakat Papua.
Ia menjelaskan, sebagai warga negara pihaknya mendapatkan undangan untuk bertemu Presiden di Istana Negara, dan ia juga tidak tahu siapa saja yang diundang.
Dirinya menegaskan, setidaknya point 9 yang kami sampaikan untuk kepentingan masyarakat Papua. Hal tersebut dinyatakan secara jelas dalam 9 aspirasi yang mengakomodir asli Papua.
Bahkan Presiden RI sendiri yang menanggapi langsung akan menyediakan bagi 1000 pemura dan pemudi asli Papua untuk dapat berkarya di BUMN – BUMN ternama di Indonesia.
Presiden juga sering menanggapi langsung akan menyediakan kesempatan bagi 1000 pemuda pemudi di BUMN – BUMN. Jokowi juga peduli akan kebutuhan masyarakat Papua sehingga beliau akan terus membangun Papua, tidak hanya infrastruktur, namun berusaha keras agar SDM di Papua terus Maju sehingga kesejahteraan dapat dinikmati bagi seluruh lapisan masyarakat asli Papua.
Presiden Jokowi dinilai peduli dan mengerti kebutuhan masyarakat Papua sehingga beliau akan terus membangun Papua tidak hanya infrastruktur, namun berusaha keras agar SDM di Papua terus maju sehingga kesejahteraan dapat dinikmati bagi seluruh lapisan masyarakat asli Papua.
Tentunya kita perlu memahami bahwa terdapat 4 hal pokok yang didiskusikan yaitu sejarah dan status politik integrasi Papua ke Indonesia (Pepera). Kekerasan dan pelanggaran HAM sejak 1965 yang nyaris diskriminasi dan marianalisasi OAP ditanahnya sendiri. Dan kegagalan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan, infrastruktur dan fasilitas telekomunikasi.
Pertemuan antara Jokowi dan Tokoh Masyarakat Asal Papua tersebut, dibuka oleh Kepala Badan Intelijen Nasional Budi Gunawan. Dalam sambutannya ia berharap agar melalui pertemuan ini para tokoh Papua dan Papua Barat dapat menyampaikan aspirasinya langsung kepada Jokowi untuk memajukan dan mewujudkan kesejahteraan di Tanah Papua.
Dalam awal perjumpaan tersebut, Jokowi sempat mengawali sambutannya dengan menunjukkan bahwa dirinya telah 12 kali ke Papua dalam 5 tahun terakhir. Tentu saja kedatangan Presiden Jokowi ke Papua merupakan salah satu prinsip “blusukan” yang sering ia lakukan sejak dirinya masih menjadi Walikota Surakarta.
Dalam pertemuan antara tokoh Papua dengan Joko Widodo Selasa 10/9 lalu. Banyak keluh kesah dan permintaan yang disampaikan tokoh dan Mahasiswa kepada Jokowi. Salah satunya adalah permintaan akan pemekaran 5 wilayah di Propinsi Papua dan Papua Barat.
Permintaan tersebut-pun mendapatkan ketok palu dari Jokowi sebagai tanda menyetujui usulan dari tokoh Papua terkait dengan pemekaran wilayah di Propinsi Papua. Ia juga menyetujui 2 atau 3 wilayah dari 5 wilayah yang diusulkan tokoh Papua. Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan mengatakan, dirinya mendukung pemekaran Papua Barat Daya dan Kabupatan / Kota Papua Barat.
Pertemuan tersebut merupakan hak prerogatif Presiden untuk dapat menerima siapapun yang ia kehendaki untuk menyelesaikan suatu perkara.
)* Penulis adalah mahasiswi Papua tinggal di Jakarta
