Jakarta – Masyarakat Indonesia diimbau untuk semakin waspada terhadap penyalahgunaan sistem pembayaran digital yang dimanfaatkan oleh jaringan bandar judi daring. Pemerintah bersama lembaga-lembaga terkait kini terus memperkuat pengawasan demi memutus mata rantai transaksi ilegal yang merusak tatanan sosial dan ekonomi bangsa.
Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah memperketat regulasi dan pelaporan sistem pembayaran. Deputi Bidang Analisis dan Pemeriksaan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Danang Tri Hartono, mengungkapkan bahwa kini platform penyedia layanan pembayaran digital atau payment gateway sudah diwajibkan untuk melaporkan transaksi mereka kepada PPATK.
“Ada perubahan signifikan dalam pelaporan payment gateway. Kalau sebelumnya belum wajib, sekarang seluruh platform diwajibkan untuk melapor ke PPATK,” jelas Danang dalam program Profit CNBC Indonesia, Selasa (14/4/2025).
Selain itu, merchant aggregator atau pengumpul pedagang daring juga menjadi sorotan utama. Menurut Danang, pihak agregator harus memastikan bahwa seluruh merchant yang bergabung telah melalui proses validasi yang ketat. Bila ditemukan adanya transaksi yang berkaitan dengan aktivitas judi daring, maka hubungan bisnis harus segera dihentikan.
“Apabila ditemukan transaksi yang terkait dengan itu, mereka harus diputus hubungan bisnisnya. Sehingga sistem keuangan ini bersih dari perjudian online,” tegasnya.
Senada dengan itu, President Direktur Ovo, Karaniya Dharmasaputra, menekankan pentingnya peran pedagang atau merchant dalam memerangi praktik judi daring. Ia menjelaskan bahwa selain produk dan sistem pembayaran, para pedagang digital juga kerap dimanipulasi dan disalahgunakan oleh pelaku kejahatan.
“Pedagang ini atau merchant yang sekarang secara besar-besaran disalahgunakan, digunakan sebagai tempat bersembunyi oleh bandar-bandar judi daring,” ungkap Karaniya.
Lebih lanjut, Karaniya memaparkan modus yang sering digunakan yaitu penyalahgunaan transaksi dengan QRIS oleh merchant palsu. Para pelaku menyamarkan identitasnya dengan membuka usaha fiktif, seperti warung makan atau pedagang kaki lima.
“Aneh sekali jika warung bakso bisa ramai jam 1 malam dan transaksi mencapai miliaran. Kami terus mengidentifikasi ini bersama PPATK dan Bank Indonesia. Pola-pola seperti ini tidak bisa dibiarkan,” pungkasnya.
Dengan maraknya modus semacam ini, masyarakat diminta untuk tidak lengah terhadap fenomena judi daring yang menyusup melalui kanal-kanal digital. Penguatan pengawasan dan literasi digital menjadi kunci utama dalam menjaga ekosistem ekonomi digital yang sehat dan bebas dari aktivitas ilegal.
