RI–Bahrain Sepakat Perkuat Kerja Sama Parlemen, Bahas Kajian hingga Digitalisasi di PUIC 2025
Jakarta – Sidang hari pertama Konferensi ke-19 Persatuan Parlemen Negara Anggota OKI (PUIC) di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (12/5/2025), langsung diwarnai sejumlah pertemuan bilateral antardelegasi.
Salah satu pertemuan penting terjadi antara Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar dan Sekjen Parlemen Bahrain Mohamed Ibrahim Al Sisi Al Buainain.
Dalam pertemuan itu, Bahrain menyatakan keinginannya untuk mempererat hubungan kelembagaan dengan Parlemen Indonesia secara berkelanjutan.
“Mereka menyampaikan keinginan agar hubungan antara Parlemen Indonesia dan Bahrain dapat difasilitasi lebih lanjut, baik melalui pertemuan langsung maupun komunikasi digital. Tentu ini peluang positif yang akan kami tindak lanjuti,” kata Indra di Kompleks Parlemen, Senayan.
Indra menjelaskan bahwa kerja sama yang dijajaki mencakup berbagai aspek, mulai dari pertukaran kajian kebijakan hingga peningkatan kapasitas kelembagaan. Salah satu bidang yang disoroti adalah isu ibu dan anak, di mana Bahrain memiliki kajian mendalam yang bisa dikolaborasikan dengan Badan Keahlian DPR RI.
“Ini menjadi potensi kolaborasi kajian yang sangat penting, terutama dalam membangun kebijakan berbasis data dan pengalaman lintas negara,” ujarnya.
Kedua belah pihak juga menyoroti pentingnya digitalisasi komunikasi antarlembaga serta penguatan program peningkatan kapasitas (capacity building) bagi anggota dan staf parlemen.
Meski Parlemen Bahrain bersifat bikameral dan memiliki jumlah anggota relatif kecil, menurut Indra, struktur ini justru mempermudah konsolidasi dan efisiensi pengambilan keputusan.
DPR RI melalui Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) Indonesia–Bahrain akan menindaklanjuti hasil pembicaraan teknis dalam waktu dekat.
“Kami berharap kolaborasi ini bisa segera ditindaklanjuti dalam bentuk program nyata,” pungkas Indra.
Sementara itu, Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera, menegaskan bahwa PUIC ke-19 ini menjadi momentum penting untuk memperkuat solidaritas parlemen negara Islam melalui kerja sama konkret.
“Fokus utama dalam forum PUIC kali ini adalah mendorong perdamaian dan harmoni antarnegara anggota OKI, memperkuat kerja sama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya,” kata Mardani.
Mardani menyebut sejumlah isu strategis juga dibahas, mulai dari pembangunan berkelanjutan hingga partisipasi perempuan dan pemuda dalam politik.
“DPR juga akan membawa isu woman and youth participation, serta pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup antarnegara OKI,” ujarnya.*
