Presiden Prabowo Kawal Langsung Pemulihan Sosial dan Pendidikan Pascabencana di Sumatera
Oleh: Ardi Wirabuana )*
Presiden Prabowo Subianto mendorong percepatan normalisasi kehidupan masyarakat di wilayah Sumatera yang terdampak bencana banjir, banjir bandang, dan tanah longsor. Pemerintah menempatkan pemulihan pascabencana sebagai prioritas utama agar masyarakat dapat segera kembali menjalani aktivitas sosial, ekonomi, dan pendidikan secara bertahap. Pendekatan ini mencerminkan komitmen negara untuk tidak hanya hadir pada fase darurat, tetapi juga memastikan proses pemulihan berlangsung menyeluruh dan berkelanjutan.
Kunjungan Presiden ke sejumlah posko pengungsian di Sumatera Utara dan Aceh menjadi wujud nyata kepedulian langsung kepala negara terhadap kondisi masyarakat terdampak. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa meskipun Presiden baru kembali dari lawatan luar negeri, ia segera turun ke lapangan untuk memastikan kondisi para pengungsi serta mendorong percepatan penanganan di wilayah terdampak. Kehadiran Presiden dinilai memberi dorongan moril sekaligus memastikan seluruh jajaran pemerintah bekerja secara terkoordinasi.
Dalam peninjauan ke Posko Pengungsian MAN 1 Langkat di Kabupaten Langkat, Presiden memastikan bahwa proses penanganan darurat telah berjalan dan kini memasuki tahap pemulihan. Pemerintah pusat membawa serta sejumlah menteri terkait guna memastikan kebijakan yang diambil dapat langsung diterjemahkan menjadi langkah teknis di lapangan.
Menurut Prasetyo Hadi, Presiden ingin memastikan bahwa proses penanganan, pemulihan, dan rehabilitasi berjalan cepat serta tidak terhambat oleh kendala koordinasi antarinstansi.
Rangkaian peninjauan juga dilanjutkan Presiden ke Provinsi Aceh, tepatnya di posko pengungsian SMPN 2 Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah. Pemerintah menilai bahwa kehadiran langsung di wilayah yang sempat terisolasi penting untuk melihat secara nyata kondisi masyarakat dan hambatan yang dihadapi dalam distribusi bantuan. Pemerintah pusat memastikan berbagai langkah pemulihan telah disiapkan, termasuk perbaikan jembatan, pembukaan akses jalan yang tertutup longsor, serta pemulihan jaringan listrik yang terdampak.
Dalam proses normalisasi kehidupan warga, pemerintah mengerahkan seluruh sumber daya yang dimiliki, termasuk dukungan transportasi udara untuk menjangkau daerah-daerah yang sulit diakses. Langkah ini dipandang penting agar distribusi bantuan, pemulihan infrastruktur, dan layanan dasar dapat berjalan paralel, sehingga aktivitas masyarakat dapat kembali pulih secara bertahap.
Seiring dengan mulai terkendalinya kebutuhan logistik dasar, pemerintah mengarahkan fokus pemulihan pada aspek yang lebih luas, termasuk pemulihan aktivitas pendidikan. Pemerintah menilai keberlanjutan proses belajar mengajar memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas psikologis anak-anak pascabencana. Dengan memastikan sekolah kembali beroperasi, anak-anak diharapkan dapat kembali ke rutinitas yang aman dan terstruktur, sehingga membantu proses pemulihan mental mereka.
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menegaskan bahwa normalisasi sekolah merupakan bagian integral dari pemulihan menyeluruh yang dilakukan pemerintah. Ia menyampaikan bahwa pemerintah pusat dan daerah terus bekerja keras agar sekolah-sekolah di wilayah terdampak dapat kembali berjalan secara normal. Langkah ini dilakukan untuk memastikan hak anak atas pendidikan tetap terpenuhi meskipun berada dalam situasi pascabencana.
Pemerintah juga memastikan bahwa tidak ada Sekolah Rakyat yang terdampak secara langsung, namun tetap memberikan asistensi kepada sekolah-sekolah yang mengalami gangguan akibat bencana. Tim khusus telah dikerahkan untuk membantu pengamanan fasilitas pendidikan serta mempercepat pemulihan lingkungan sekolah. Pemerintah menargetkan bahwa kendala di wilayah yang masih terisolasi dapat diatasi dalam waktu singkat dengan pengerahan seluruh kekuatan yang ada.
Di sisi lain, dukungan logistik bagi warga terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terus diperkuat. Kementerian Sosial mencatat penyaluran bantuan bufferstock senilai sekitar Rp14,5 miliar, serta bantuan natura melalui dapur umum dan dapur mandiri senilai sekitar Rp4,5 miliar. Kehadiran dapur umum di puluhan titik di tiga provinsi tersebut memastikan kebutuhan pangan masyarakat tetap terpenuhi selama masa pemulihan.
Distribusi makanan siap saji dilakukan secara masif, dengan puluhan ribu bungkus makanan diproduksi setiap hari di berbagai titik layanan. Pemerintah daerah bersama kementerian terkait terus memperbarui jumlah dan lokasi dapur umum sesuai dengan perkembangan kondisi di lapangan, sehingga bantuan dapat menjangkau masyarakat secara tepat sasaran.
Pemulihan kehidupan warga pascabencana tidak dapat dilepaskan dari koordinasi lintas lembaga yang solid. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, BPBD, serta berbagai unsur terkait menjalankan koordinasi intensif untuk mempercepat pemulihan layanan dasar, termasuk pendidikan dan infrastruktur. Di wilayah yang masih menghadapi kendala akses, pembukaan jalur terus dilakukan agar distribusi bantuan dan layanan publik dapat berjalan lancar.
Data BNPB menunjukkan bahwa dampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sangat besar, dengan ratusan korban jiwa, ribuan korban luka, serta jutaan warga terdampak dan mengungsi. Kondisi ini menegaskan bahwa proses pemulihan membutuhkan langkah terukur dan berkelanjutan. Pemerintah memastikan bahwa upaya normalisasi kehidupan warga akan terus berjalan seiring dengan perbaikan infrastruktur, pemulihan lingkungan, dan perhatian khusus bagi kelompok rentan, sehingga masyarakat dapat bangkit dan menata kembali kehidupan mereka secara lebih kuat.
)* Penulis adalah pemerhati kebijakan publik
