JAKARTA – Peneliti Ahli Utama di Pusat Riset Ekonomi Perilaku dan Sirkuler BRIN, Maxensius Tri Sambodo menilai rencana pemerintah untuk mengurangi subsidi energi sudah tepat. Jika subsidi dibiarkan, maka akan membuat ciut potensi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
“Potensi APBN dalam mengalokasikan peningkatan daya saing sumber daya manusia (Human capital) akan menciut,” kata Maxensius dalam dialog bertema ‘Penyesuian Harga BBM Demi Subsidi Tepat Sasaran” di radio Elshinta, Jumat (2/9/2022).
Menurut Maxensius, dengan kondisi harga minyak mentah dunia yang tinggi, subsidi BBM akan membebani APBN. Ia mendukung subsidi energi untuk direalokasi menjadi anggaran yang diperlukan masyarakat miskin.
“Selama ini 80 persen subsidi BBM hanya dinikmati oleh kalangan mampu. Sementara kalangan ekonomi rendah yang menikmati hanya 20 persen,” ujar Maxensius.
Kondisi demikian, kata Maxensius, tidak tercipta dimensi fearness atau keadilan sosial. Selain itu, upaya penghematan energi juga akan sulit terwujud.
“Ada konstruksi makro yang harus kita baca. Isu kenaikan harga BBM selalu terjadi seiring demand dan suply. Dimensi ekonomi politik kebijakan subsidi ibarat gula gula yang membuat kita terlena,” ungkapnya.
Maxensius mengakui, pemerintah sangat menyadari kebijakan menyesuaikan harga BBM sangat politis. Penyesuaian harga BBM juga bukan pilihan yang mudah bagi pemerintah. Terlebih saat ini perekonomian belum pulih sepenuhnya.
“Penyesuaian harga BBM juga mempengaruhi inflasi. Namun sangat tergantung dari kenaikan yang dilakukan pemerintah,” tutur dia.
Ia mengatakan, terkait inflasi akibat penyesuaian harga BBM, pemerintah harus memperhatikan nasib 20 persen masyarakat yang terkena imbas, terutama dalam penyaluran bantuan sosial. Kelompok yang perlu diperhatikan diantaranya nelayan, ojek online, dan UMKM. Sebab mereka dipastikan akan terimbas penyesuaian BBM.
