Presiden Prabowo Lantik 961 Kepala Daerah, Sinergi dengan Pusat Jadi Kunci Efektvitas Indonesia Maju
Jakarta – Sebanyak 961 kepala daerah resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sebuah prosesi bersejarah di Istana Negara, Jakarta, Kamis (20/2). Pelantikan yang mencakup 33 gubernur dan wakil gubernur, 363 bupati dan 362 wakil bupati, serta 85 wali kota dan wakil wali kota ini menandai babak baru dalam tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia.
“Menandai babak baru dalam tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia,” ujar Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana.
Sebagai bagian dari pemerintahan yang lebih luas, para kepala daerah yang baru dilantik diharapkan dapat menjalankan kebijakan yang sejalan dengan program nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo. Konsistensi antara kebijakan daerah dan pusat dinilai krusial untuk mendukung pembangunan serta menjaga stabilitas di berbagai sektor.
Kapolda Lampung, Irjen Pol Helmy Santika, menegaskan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat pasca pelantikan. Ia menekankan bahwa sinergitas antara kepala daerah dan instansi terkait harus diperkuat demi mendukung kebijakan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
“Apabila terdapat program-program yang selaras dengan program pemerintah daerah, hal ini harus dikomunikasikan agar dapat disinergikan antara pemerintah dan instansi terkait di Lampung,” katanya.
Dukungan serupa juga disampaikan kepada Gubernur Lampung terpilih, Rahmat Mirzani Djausal, serta seluruh kepala daerah di provinsi tersebut. Irjen Helmy mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung penuh kepemimpinan baru demi kemajuan daerah.
“Mari kita bergandeng tangan, saling merangkul, dan mendukung kebijakan-kebijakan gubernur serta wakil gubernur yang memberikan manfaat besar bagi masyarakat Lampung,” imbuhnya.
Di Riau, Pj Gubernur Rahman Hadi turut menekankan pentingnya dukungan aparatur sipil negara (ASN) terhadap pemerintahan daerah yang baru. Ia menegaskan bahwa setiap kebijakan daerah harus selaras dengan program nasional guna memastikan pembangunan yang berkelanjutan.
“Ada beberapa hal yang menjadi atensi pemerintah pusat, salah satunya adalah penyesuaian terhadap program-program daerah agar sesuai dengan program nasional sesuai dengan Astacita,” jelas Rahman Hadi.
Menurutnya, ASN memiliki kewajiban untuk bekerja secara profesional dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan di daerah. Ia menegaskan bahwa transisi kepemimpinan harus disikapi dengan kesiapan dan dukungan penuh.
“Saya berharap kita memberikan dukungan penuh kepada penyelenggaraan program pembangunan di Provinsi Riau ini,” tandasnya.
Dengan pelantikan kepala daerah ini, harapan besar tertuju pada kesinambungan kebijakan antara pemerintah daerah dan pusat. Dukungan penuh dari seluruh elemen masyarakat dan instansi terkait menjadi kunci dalam mewujudkan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.
