Presiden Prabowo Pastikan Penanganan Banjir Sumatera yang Efektif dan Akuntabel

SUMATERA — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen kuat pemerintah untuk memastikan penanganan banjir dan tanah longsor di wilayah Sumatera berjalan secara efektif, cepat, dan akuntabel.

Sejak awal Januari 2026, Presiden secara aktif mengawal seluruh proses pemulihan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dengan menekankan kerja nyata serta pengawasan ketat terhadap setiap kebijakan yang dijalankan.

Dalam arahannya, Presiden memprioritaskan pemulihan infrastruktur dan layanan dasar.

Pemerintah menginstruksikan kementerian terkait untuk segera memfungsikan kembali sekolah dan puskesmas agar layanan pendidikan dan kesehatan masyarakat tidak terhenti.

Presiden juga meminta seluruh jajaran bekerja secara nonstop demi mempercepat normalisasi kehidupan warga terdampak.

Pembangunan hunian menjadi fokus berikutnya.

Pemerintah menargetkan pembangunan 15.000 unit hunian bagi warga terdampak, dengan progres awal 500 unit yang ditargetkan rampung dalam waktu dekat.

Presiden turut menjanjikan bantuan penggantian rumah bagi masyarakat yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana tersebut.

Presiden Prabowo menegaskan pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran bencana.

Pengawasan ketat diterapkan guna mencegah penyimpangan dan memastikan seluruh bantuan tersalurkan secara transparan.

Kehadiran Presiden di lokasi bencana, termasuk menghabiskan momen pergantian tahun 2026 bersama pengungsi di Tapanuli Selatan serta peninjauan ke Aceh Tamiang, memperkuat pesan keseriusan pemerintah.

Dalam rapat koordinasi di Aceh Tamiang, Presiden menjelaskan pendekatan kepemimpinannya yang mengutamakan bukti nyata dibandingkan retorika.

“Salah satu kewajiban seorang pemimpin adalah siap untuk dihujat, siap untuk difitnah siap untuk di… tapi tidak boleh kita apa, tidak boleh kita terpengaruh dan tidak boleh kita patah semangat,” ujar Prabowo.

“Saya percaya dengan bukti, evidence based itu cara bekerja saya,” tambahnya.

Presiden juga menegaskan keterbukaan pemerintah terhadap bantuan publik.

“Kita tidak menolak bantuan hanya mekanisme dan prosedurnya harus jelas ya kan dan harus ikhlas,” kata Prabowo.

Upaya mitigasi jangka panjang turut diperkuat melalui rencana normalisasi sungai.

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin memaparkan strategi pengerukan sungai dangkal.

“Ini upaya besar yang harus kita kerjakan,” ujarnya.

“Kuala-kuala itu, kita akan normalisasi,” tegas Presiden menyambut langkah tersebut.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menambahkan efektivitas penggunaan alat dredging.

“Sudahlah! Kita bikin operasi besar saja. This is a big…big engineering operation,” tegas Kepala Negara.

Pemerintah memastikan seluruh langkah tersebut dijalankan tanpa menghambat pembiayaan demi meringankan penderitaan masyarakat terdampak. (*)