Presiden Prabowo Perkuat Sinergi Pusat dan Daerah dalam Penanganan Bencana Sumatra
Oleh: Maulana Zikra )*
Penanganan bencana bukan sekadar soal kecepatan, tetapi juga tentang keseriusan negara hadir di saat rakyat membutuhkan, dan di sinilah kita diajak melihat bagaimana kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto mendorong sinergi pusat dan daerah agar pemulihan di Sumatra berjalan nyata, terukur, dan berkelanjutan, sekaligus menjadi refleksi atas capaian pemerintah dalam satu tahun terakhir yang menunjukkan arah kerja semakin tegas dan terkoordinasi.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah memandang penanganan bencana sebagai agenda prioritas negara, bukan sekadar respons sesaat, melainkan bagian dari tanggung jawab konstitusional untuk meringankan beban masyarakat terdampak, terutama di Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara. Dalam pandangan ini, negara tidak boleh absen atau bekerja setengah hati, sehingga koordinasi antarlembaga dan pemerintah daerah harus berjalan disiplin dan tertib. Apresiasi Presiden terhadap inisiatif Danantara dalam percepatan pembangunan hunian sementara menjadi contoh bahwa pemerintah terbuka pada kolaborasi, selama tujuan akhirnya jelas, yakni menghadirkan tempat tinggal layak bagi warga dalam waktu singkat dan dengan kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pendekatan kepemimpinan Presiden Prabowo terlihat dari penekanannya agar setiap upaya penanganan bencana dilakukan secara konkret, bukan simbolik. Ia berulang kali mengingatkan agar tidak ada praktik kunjungan seremonial tanpa kerja nyata, yang sering disebut sebagai wisata bencana, karena kehadiran pejabat di lapangan seharusnya membawa solusi langsung, bukan sekadar dokumentasi. Arahan ini memperlihatkan standar etika baru dalam tata kelola kebencanaan, di mana empati harus diterjemahkan menjadi tindakan yang dirasakan masyarakat, bukan hanya pernyataan di ruang rapat.
Penjelasan mengenai cara kerja pemerintah diperkuat oleh Staf Khusus Kepala Staf Kepresidenan Timothy Ivan Triyono yang menyebut bahwa penanganan bencana di era Presiden Prabowo dijalankan dengan pendekatan TSM, yakni Terstruktur, Sistematis, dan Masif. Pendekatan ini bukan jargon, melainkan arahan langsung Presiden yang disampaikan berulang kali dalam Sidang Kabinet Paripurna, Rapat Terbatas, hingga saat meninjau lokasi bencana. Dengan TSM, setiap tahapan mulai dari tanggap darurat hingga rehabilitasi dirancang jelas, dijalankan lintas sektor, dan dieksekusi secara luas agar dampaknya terasa merata.
Kehadiran Presiden di berbagai wilayah terdampak juga selalu dibarengi dengan kehadiran para pejabat teknis yang relevan, seperti Menteri Pekerjaan Umum, Panglima TNI, Kepala Staf TNI, Menteri ESDM, hingga Direktur Utama PLN. Pola ini menunjukkan bahwa kunjungan Presiden bukan sekadar simbol kepedulian, tetapi forum pengambilan keputusan cepat di lapangan. Hasilnya terlihat dari pembangunan jembatan darurat oleh aparat TNI yang mampu diselesaikan kurang dari satu minggu, jauh lebih cepat dari perkiraan awal, sekaligus menjadi bukti bahwa koordinasi yang tegas dapat memangkas birokrasi berbelit.
Untuk memastikan percepatan berjalan konsisten, Presiden Prabowo menunjuk Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai Ketua Satuan Tugas Percepatan Pemulihan Jembatan. Penunjukan ini mencerminkan gaya kepemimpinan yang menempatkan figur dengan kapasitas lapangan dan komando jelas agar proses pemulihan tidak tersendat. Latar belakang Presiden sebagai prajurit tempur juga membentuk karakter kepemimpinan yang terbiasa mengecek langsung pelaksanaan perintah dan memastikan manfaatnya dirasakan rakyat, termasuk dari sisi psikologis melalui kehadiran negara yang memberi rasa aman dan harapan.
Dalam satu tahun terakhir, keberhasilan pemerintah tidak hanya terlihat dari respons cepat bencana, tetapi juga dari konsistensi kebijakan pemulihan yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Pembangunan hunian sementara dan hunian tetap, percepatan perbaikan fasilitas publik, bantuan stimulan, pemenuhan logistik, perbaikan infrastruktur air bersih, hingga restrukturisasi kredit bagi warga terdampak menjadi rangkaian kebijakan yang menunjukkan kesinambungan antara perencanaan dan eksekusi. Capaian ini memperkuat narasi bahwa negara tidak berhenti pada tahap darurat, melainkan hadir sampai kehidupan warga kembali normal.
Sinergi lintas lembaga juga tercermin dalam pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di rumah dinas Presiden Widya Chandra, Jakarta Selatan. Dalam kapasitasnya sebagai Ketua Satgas Pemulihan Pasca Bencana, Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan laporan perkembangan rekonstruksi dan rehabilitasi di tiga provinsi di Sumatra, sekaligus menegaskan komitmen DPR untuk memastikan pemulihan berjalan optimal melalui koordinasi dengan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa pertemuan tersebut membahas laporan penanggulangan bencana serta penugasan khusus Presiden di awal tahun kepada para peserta rapat. Penugasan ini menandai bahwa agenda kebencanaan tetap menjadi fokus utama pemerintahan, sekaligus memperlihatkan pola kerja yang menuntut akuntabilitas setiap aktor yang terlibat. Dalam konteks ini, penanganan bencana bukan hanya soal respons cepat, tetapi juga tata kelola yang transparan dan berorientasi hasil.
Pada akhirnya, penguatan sinergi pusat dan daerah dalam penanganan bencana Sumatra menunjukkan arah kepemimpinan yang menuntut kerja nyata, kolaborasi, dan empati, sehingga pembaca diajak untuk terus mengawal dan mendukung kebijakan publik yang berpihak pada keselelamatan dan pemulihan rakyat, karena keberhasilan negara dalam menghadapi bencana adalah cerminan kepedulian kita bersama terhadap masa depan Indonesia.
)* Penulis merupakan pemerhati kebijakan publik
