Oleh : Salsa Aulia *)
Presidensi G20 Indnesia menjadi momentum bagi pemerintah untuk mengembangkan transformasi digital inklusif. Tata Kelola dan penanganan kejahatan siber menjadi salah satu agenda yang didorong Indonesia dalam Presidensi G20.
Presidensi G20 Indonesia juga merupakan kesempatan bagi Indonesia sebagai negara berkembang untuk menyeimbangkan diskusi yang didominasi oleh negara – negara industri, guna membangun tata kelola dunia yang lebih adil dan Indonesia akan mengusung beragam hasil kerjadalam bentuk pengayaan isu, diskusi kebijakan, serta keluar wujuduntuk mendorong pengembangan sektor digital Indonesia.
Untuk mewujudkan target tersebut Indonesia mengambil strategi kolaborasi di level Internasional dan Nasional. Di level Internasional, Digital Economy Working Group (DEWG) menjadi sarana diskusi dan potensi kerja sama dengan negara-negara anggota G20 maupun organisasi-organisasi Internasional.
Sebelumnya Kementrian Komunikasi dan Informasi telah melaksanakan rangkaian pertemuan Digital Economy Working Group (DEWG) dalam Presidensi G20 Indonesia 2022. Salah satu isu prioritas yang diangkat dalam forum tersebut yakni cross border data flow and free flow with trust atau aliran data lintas batas dan aliran data bebas dengan kepercayaan. Pembahasan dalam forum DEWG diarahkan untuk mencapai pemahaman bersama mengenai lingkungan digital yang aman, terlindungi dan terhubung.
Isu yang diangkat dalam forum DEWG tersebut salah satunya yaitu perlindungan data. Hal ini juga guna untuk mencegah terjadinya kejahatan siber. Penanganan kejahatan siber cukup penting seiring dengan terjadinya transformasi digital.
Selain tata kelola dan manajemen mengenai keamanan siber, Menkominfo juga menyebut Indonesia harus memiliki talenta digital yang memadai, sehingga diharapkan bisa menangani ekosistem secara lebih cepat.
Dalam pertemuan tersebut, Menkominfo juga mengajak Cisco sebagai perusahaan teknologi asal Amerika Serikat untuk berpartisipasi dalam membangun dan memperkuat keamanan teknologi digital di Indonesia. Keterlibatan Cisco diharapkan dapat menjaga ruang digital tetap bersih, mengingat Indonesia saat ini juga menjadi negara dengan ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara.
Keamanan siber merupakan tugas penting yang perlu diselesaikan agar bisa mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Cisco juga memiliki komitmen dalam membantu pemerintah Indonesia untuk menyiapkan teknologi yang tepat untuk membersihkan ruang digital.
Kejahatan siber merupakan kejahatan jenis baru dan untuk melawannya harus dengan membangun keamanan siber. Keamanan siber ini perlu melibatkan semua pihak dan bukan hanya tingkat Nasional melainkan juga kerja sama Internasional. Hal itu dikarenakan kejahatan siber sudah bukan lagi kejahatan individu tetapi sindikat dan melibatkan Internasional.
Presidensi G20 merupakan momentum yang bagus untuk menjalin kerja sama Internasional dalam menanggulangi kejahatan siber lintas negara. Kerja sama ini tidak hanya saja dalam hal tukar menukar informasi, namun juga teknologi dan bagaimana sumber daya manusia Indonesia juga menjaga keamana siber nasional.
Dari sisi Indonesia, kejahatan lintas negara perlu diberikan perhatian khusus mengingat letak Indonesia yang sangat strategis sehingga rentan terhadap berbagai bentuk kejahatan lintas negara salah satunya yaitu kejahatan siber. Untuk itu Kementerian Luar Negeri sebagai ujung tombak Pemerintah Indonesia dalam bekerja sama Internasional senantiasa mengintensifkan kerja sama Internasional dalam mengatasi kejahatan-kejahatan lintas negara guna melindungi kepentingan dan kedaulatan nasional Indonesia. Selain kejahatan, kerjasama juga perlu dibangun untuk bagaimana antar negara G20 ini saling menajaga data pribadi.
Melihat hal ini, Presidensi G20 juga dapat menjadi momentum bagi Indonesia untuk memperbaiki tata kelola dan penanganan sibernya. Pasalnya, dalam kegiatan ini, Indonesia bisa belajar penanganan kejahatan siber yang ideal dari negara-negara maju, khususnya yang ada di kawasan Eropa Barat. Negara–negara di Eropa Barat yang tergabung dalam Uni Eropa menjadi kiblat dunia dalam menentukan kebijakan keamanan siber.
Dengan posisi Indonesia sebagai tuan rumah Presidensi G20, Indonesia akan mempunyai banyak keuntungan karena akan didengarkan oleh banyak negara yang tergabung dalam Presidensi G20. Negara-negara tersebut menyambut kerja sama yang ditawarkan Indonesia sehingga momentum ini perlu dimanfaatkan secara maksimal.
Kepercayaan dan sikap saling menghormati di antara setiap anggota G20 merupakan kunci untuk mengedepankan dialog dan kesepakatan bersama. Disamping itu, Sherpa bertugas untuk memelihara hubungan kerja kondusif yang menjadi faktor sangat penting dalam mengubah saran berupa kebijakan dan permasalahan teknis yang kompleks menjadi berbagai Tindakan berani dan nyata bagi seluruh kepala negara anggota G20.
Institusi yang terlibat dalam tata kelola dan penanganan kejahatan siber di Indonesia harus mau terus belajar dan mengembangkan diri. Ada tiga kejahatan siber yang penting sekali untuk diperbaiki penanganannya, yaotu kejahatan keuangan siber, kebocoran data pribadi, dan peredaran berita bohong akibat meningkatnya tensi politik.
Penanganan kejahatan siber cukup penting seiring dengan terjadinya transformasi digital. Selain memberikan kemudahan, transformasi digital juga memberikan tantangan terbukanya pintu lebih banyak untuk terjadinya kejahatan siber.
* Penulis adalah kontributor untuk Pertiwi Institute
