Oleh : Otjih.S )*
Dalam kurun periode 2 tahun Kabinet Kabinet Indonesia Maju, mahasiwa BEM UI menilai sejumlah K/L pada tingkat capaian kinerja yang buruk, 6 K/L bernilai rapor merah karena gagal dalam mengoordinasikan kementerian di bawahnya. Mereka menyoroti langkah pemerintah membuat Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja dan merevisi UU tentang Mineral dan Batubara, karena bertolak belakang dengan janji Jokowi-Ma`ruf mewujudkan prinsip hijau dan keberlanjutan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Apakah benar pernyataan BEM UI ini? Secara ditelisik secara mendalam ternyata tidak benar. Ini bukti-bukti keberhasilan Jokowi-Amin.
Sampai saat ini masih ada sekitar 10,8 juta penduduk dengan tingkat kemiskinan ekstrem yang belum mendapatkan akses program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan BPJS Kesehatan. Target Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ingin tingkat kemiskinan ekstrem mencapai nol persen pada 2024. Untuk itu akan diupayakan untuk segera meningkatkan akses layanan JKN kepada para penduduk miskin ekstrem.
Pemberantasan kemiskinan ekstrem akan difokuskan di tujuh provinsi dan 35 kabupaten/kota di Indonesia, dari kegiatan pemetaan ditemukan daerah-daerah ini memiliki konsentrasi kemiskinan ekstrem yang tinggi dan sangat tinggi. Untuk itu akan dibuat akses JKN lebih kuat ke masyarakat, setidaknya mereka punya akses untuk kesehatan.
Tetapi program kesehatan sudah membaik dari waktu ke waktu, tercermin dari peningkatan partisipasi masyarakat dalam program ini. Jumlah partisipasi masyarakat dalam JKN setidaknya sudah naik 48 persen pada 2015-2019. Begitu pula dari segi kemampuan bayar peserta, di mana iuran naik dari Rp28 ribu ke Rp42 ribu untuk kelas terendah pada periode yang sama. Adapun kontribusi dari Pemda, di mana daerah yang lebih maju berkontribusi lebih besar kepada rakyatnya agar bisa mendapat akses layanan (JKN) yang lebih merata.
Selama dua tahun pemerintahan, Presiden Joko Widodo menciptakan keseimbangan antara penanganan pandemi, kebijakan keberlanjutan pembangunan nasional, serta pengawalan keadilan, hukum dan HAM.
Pertama, Kebijakan penanganan pandemi difokuskan pada penyelamatan kesehatan dan daya tahan sosial ekonomi rakyat secara simultan. Penyelamatan kesehatan di antaranya pembentukan Satgas COVID-19, pendirian rumah sakit rujukan COVID-19, hingga upaya vaksinasi Corona. Presiden telah melakukan diplomasi internasional terkait pengadaan vaksin sejak pertengahan tahun 2020. Pengadaan vaksin baik produk jadi dan bahan mentah sehingga Indonesia menjadi negara dengan vaksinasi tertinggi nomor 6 (enam) di dunia. Penanganan pandemi COVID-19 Indonesia diakui sebagai salah satu yang terbaik di dunia pada September 2021. Membaiknya kondisi pandemi di Tanah Air diiringi dengan pertumbuhan ekonomi yang melejit.
Kedua, kebijakan pembangunan dalam narasi Indonesia Sentris tetap dilaksanakan antara lain pembangunan sumberdaya manusia (SDM), melanjutkan pembangunan infrastruktur, dan transformasi ekonomi melalui ekonomi hijau dan hilirisasi industri. Pembangunan jalan tol, jembatan, bendungan hingga embung, sangat masif dilakukan di 2 tahun kepemimpinan Jokowi-Ma`ruf. Selain itu juga pembangunan SDM seperti merdeka belajar, digitalisasi pendidikan, beasiswa semua level pendidikan, dan peningkatan gizi anak-anak Indonesia.
Ketiga, kebijakan terkait keadilan, hukum dan HAM menjadi bagian penting dari implementasi transformasi progresif. Termasuk melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi HAM, juga hak konstitusional untuk melakukan kritik. Keadilan juga ditandai oleh pelaksanaan PON XX Papua sehingga Indonesia bagian timur khususnya rakyat Papua memiliki kesempatan terhadap akses fasilitas olahraga berkualitas, pembuktian kapasitas SDM, dan berpartisipasi menjadi simbol persatuan Bangsa Indonesia.
Gelombang tiga virus corona (Covid-19) merupakan suatu hal yang niscaya atau pasti terjadi di Indonesia. Kendati masih belum diketahui secara pasti kapan akan terjadi, karena banyak negara yang sudah saat ini mengalami gelombang tiga padahal cakupan vaksinasi tinggi, tingkat protokol kesehatan (prokes) sudah baik.
Bahwa pemerintah berupaya untuk mengantisipasi lonjakan, karena sejumlah negara mengalami lonjakan kasus virus corona, diantaranya Rusia, Inggris, Jerman, China, Singapura, Belgia, Slovenia, Polandia, hingga Republik Ceko. Di China, akibat klaster dari turis, penerbangan jadi banyak yang dibatalkan kembali. Setidaknya sembilan provinsi mencatatkan kasus baru dalam jumlah yang tak sedikit.
Di Inggris, kasus virus corona mencapai 43.324 dalam sehari yakni pada 19 Oktober lalu. Alasan lonjakan terjadi karena kegiatan masyarakat sudah benar-benar dilonggarkan. Sementara di Rusia, ada penambahan lebih dari seribu kasus baru dalam sehari. Jumlah kematian pun lebih dari seribu kasus dalam sehari tepatnya pada 19 Oktober lalu sehingga pembatasan kegiatan diterapkan kembali (Red dari berbagai sumber).
)* Penulis adalah pengamat kebijakan publik
