Ditengah upaya memperkuat perdamaian di tanah Papua, baru-baru ini kembali terjadi tindakan anarkisme dari unjuk rasa di dua lokasi yakni Wamena, bermula dari unjuk rasa siswa yang dipicu kabar bohong dan hoaks terkait ujaran rasis. Sedangkan di Jayapura aksi unjuk rasa dari mahasiswa.
Kedua peristiwa itu membuat suasana makin memanas dengan adanya korban warga sipil dan juga aparat keamanan.
Staf Khusus Presiden untuk Papua Lenis Kogoya mengaku prihatin dan mengucapkan bela sungkawa yang mendalam atas korban warga Papua pada kejadian Senin, (23/9/2019) kemarin.
Menurut Lenis, melihat Papua yang harus dilakukan oleh Pemerintah adalah tidak terkotak-kotak, akan tetapi secara utuh dan menyeluruh bahwa Papua adalah bagian dari NKRI. Maka diperlukan langka langka yang dilakukan dalam memberantas kemiskinan yang terjadi di Papua.
Dengan usia Indonesia yang sudah 74 tahun, Papua masuk pangkuan ibu pertiwi sudah sampai 50 tahun lebih. Kalau melihat kedewasaan untuk kemerdekaan yang dimiliki, bukan saja merdeka kemudian dibiarkan. Tetapi kemerdekaan dalam arti soal pembangunan, ekonomi, manusia, dan itu harus disiapkan.
“Kenapa saya katakan terkotak-kotak, kita kan ada sila ke-5 Pancasila, Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” kata Lenis dalam dialog soal Papua NKRI, Jaga Kedaulatan Bangsa di Jakarta, Rabu (25/9/2019).
Dijelaskannya, dari seluruh Presiden RI yang ada, perjuangan untuk pembangunan di Papua adalah sama tahapan atau grand desain-nya. Tetapi di era Presiden Jokowi ada perbedaan.
“Perbedaannya adalah sejak pertama Jokowi datang ke Papua sudah tahu persoalannya apa yang terjadi, tidak perlu diajarkan tapi lebih dulu tahu, tidak dari orang atau katanya-katanya saja,” kata Lenis.
Kemudian perbedaan lainnya adalah, di masa kepemimpinan Jokowi perbaikan Sumber Daya Manusia itu sudah dilakukan dengan banyak Orang Papua Asli (OPA).
“Jadi saja mengajak kepada semua pihak agar melihat Papua secara keseluruhan bukan hanya satu sisi,” terangnya.
Untuk menciptakan perdamaian di Papua, Lenis mengaku sebenarnya adalah sangat mudah. Dengan mengajak dialog tujuh lembaga adat yang ada di Papua apa keinginannya. Berikutnya adalah melakukan perubahan UU Otonomi khusus (Otsus) agar tata kelola lebih baik lagi di Papua.
