Oleh : Made Prawira )*
Berbagai parlemen dunia telah resmi bersidang di Bali sejak 21-24 Maret 2022. Hal tersebut dilaksanakan pasca Presiden Joko Widodo membuka Sidang Inter-Parliamentary Union (IPU) ke 144 pada 20 Maret 2022 yang dilaksanakan secara meriah.
Inter-Parliamentary Union (IPU) telah dibuka dengan antusias dari lebih dari 1.000 delegasi yang hadir. Acara ini dibuka oleh Ir. Joko Widodo selaku Presiden RI. Dalam acara pembukaan sidang IPU tersebut, Presiden menekan tombol tanda Sidang ke-144 IPU resmi dimulai serta memberi sambutan setelahnya.
Upacara pembukaan tersebut tidak hanya diisi oleh sambutan dari Presiden RI Joko Widodo, Presiden IPU Duarte Pacheco dan Ketua DPR RI Puan Maharai, tetapi Ketua perserikatan bangsa bangsa (PBB) Antonio Guteres juga mendapatkan kesempatan untuk memberikan sambutan.
Pada tahun ini, sidang IPU menyoroti masalah iklim, kesetaraan gender, anak muda dalam politik, serta konflik Rusia dan Ukraina. Dalam kesempatan sambutan, Jokowi mengharapkan agar parlemen-parlemen anggota IPU bersama dengan pemerintahan negara masing-masing dapat membantu dalam hal memobilisasi untuk mewujudkan aksi nyata dan konkret dalam mengatasi perubahan iklim.
Jokowi mengatakan “Saya sangat menghargai apabila seluruh parlemen negara-negara anggota IPU bisa memobilisasi bersama-sama pemerintahnya sehingga muncul sebuah keputusan, muncul sebuah aksi yang betul-betul nyata dan konkret.”
Dirinya mengatakan bahwa dunia dapat menghadapi hal yang mengerikan jika berbagai pihak tidak berani memobilisasi kebijakan-kebijakan di parlemen maupun di pemerintahan untuk mengatasi perubahan iklim.
Mantan Walikota Surakarta tersebut menilai, isu perubahan iklim kerap menjadi topik pembahasan di berbagai agenda global. Namun, belum terlihat aksi lapangan atau aksi konkret untuk merealisasikan kebijakan dalam mengatasi perubahan iklim tersebut.
Ia mencontohkan salah satu kebijakan untuk mengatasi perubahan iklim yakni dengan mengimplementasikan transisi energi yang memindahkan penggunaan sumber energi dari fosil ke sumber baru dan terbarukan.
Kebijakan transisi energi itu, menurut Jokowi terlihat mudah namun sulit dipraktikkan, terutama bagi negara-negara berkembang. Sehingga yang perlu dibicarakan dan dimobilisai adalah pendanaan iklim.
Presiden Jokowi juga berharap agar investasi untuk penyediaan energi baru dan terbarukan serta transfer teknologi dapat segera terealisasi dalam bentuk konkret. Karena jika tidak dilakukan secara riil, Jokowi pesimis bahwa perubahan iklim akan betul-betul tidak bisa dicegah.
Jokowi juga menuturkan bahwa Indonesia memiliki sumber energi terbarukan yang melimpah. Sumber tersebut antara lain energi air atau hydropower dari 4.400 sungai. Indonesia juga memiliki sumber energi panas bumi atau geotermal hingga 29.000 megawat.
Untuk merealisasikan transisi energi dengan sumber energi terbarukan tersebut, menurut Presiden, Indonesia membutuhkan investasi yang besar. Sambutan dari Presiden Jokowi tersebut menunjukkan bahwa Presiden ingin agar IPU memilii concern dalam hal perubahan iklim. Untuk menunjukkan komitmen terhadap penanggulangan dampak perubahan iklim, setiap delegasi yang hadir dalam IPU akan menanam masing-masing satu pohon di pulau Bali.
Presiden IPU Duarte Pacheco menilai bahwa aksi bersama menanam pohon tersebut merupakan cerminan dari nilai-nilai dasar terselenggaranya pertemuan parlemen tersebut. Pohon-pohon yang akan ditanam tersebut juga dimaknai sebagai pengingat bahwa di Bali pernah diselenggarakan event internasional yang didasari oleh kesadaran bersama akan pentingnya menyelamatkan bumi sebagai rumah bersama.
Dalam kesempatan penanaman pohon, Ketua DPR RI Puan Maharani bersama Presiden IPU Duarte Pacheco dan Sekjen IPU Martin Chungong melakukan penanaman pohon kelengkeng di halaman BICC Nusa Dua, Bali.
Penanaman pohon kelengkeng itu merupakan wujud komitmen IPU terhadap penanggulangan dampak perubahan iklim sesuai dengan tema yang dalam IPU ke 14 yaitu ‘Getting to Zero: Mobilizing Parliament to Act on Climate Change’.
Perlu kita ketahui bahwa isu perubahan iklim dan lingkungan hidup tidak dapat dilepaskan dari isu tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Artinya, perlu ada keseimbangan antara menjaga alam dan menciptakan pembangunan.
Sebelumnya, pemerintah juga telah meluncurkan berbagai instrumen untuk pendanaan perubahan iklim. Salah satu yang dilakukan adalah dengan menerbitkan obligasi berwawasan lingkungan (global bonds) yang dananya dikucurkan untuk proyek-proyek ramah lingkungan.
Pembukaan Sidang IPU ke-144 di Nusa Dua, Bali dapat berjalan dengan meriah, selain itu pembukaan ini juga menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia serius dalam menangani permasalahan yang terkait dengan perubahan iklim.
)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute
