Oleh : Gavin Asadit )*
Pemerintah terus memperkuat agenda pembangunan berbasis desa melalui pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada bantuan sosial, tetapi juga pada penciptaan aktivitas ekonomi produktif. Salah satu terobosan yang mulai digerakkan pada awal 2026 adalah program gentengisasi yakni gerakan nasional penggantian atap seng menjadi genteng sebagai bagian dari penataan lingkungan sekaligus penguatan industri material bangunan dalam negeri. Program ini diproyeksikan menjadi simpul penghubung antara kebutuhan hunian layak masyarakat dengan pemberdayaan usaha kecil dan koperasi desa.
Gagasan tersebut diperkenalkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul, Bogor. Dalam arahannya, Presiden menekankan bahwa pembangunan tidak hanya berbicara soal infrastruktur besar, tetapi juga menyentuh detail keseharian rakyat, termasuk kualitas atap rumah. Ia menyampaikan bahwa pemerintah ingin mendorong penggunaan genteng secara luas agar lingkungan permukiman terlihat lebih rapi, sejuk, dan sehat, sembari menumbuhkan kegiatan produksi di daerah. Presiden menegaskan bahwa gerakan gentengisasi diharapkan menjadi proyek nasional yang melibatkan masyarakat secara gotong royong.
Penggantian seng ke genteng memiliki dasar teknis dan sosial karena atap seng cenderung menyerap panas berlebih, menimbulkan kebisingan saat hujan, serta lebih mudah berkarat. Sementara itu, genteng tanah liat terbukti lebih ramah terhadap iklim tropis karena mampu meredam panas dan menjaga suhu ruangan lebih stabil. Dengan kualitas hunian yang meningkat, pemerintah menilai beban kesehatan masyarakat dapat berkurang dan kenyamanan hidup keluarga desa menjadi lebih baik. Aspek estetika pun ikut terangkat karena kawasan permukiman tampak lebih tertata.
Lebih jauh, pemerintah melihat gentengisasi sebagai strategi industrialisasi berbasis desa. Produksi genteng bukanlah proses yang sepenuhnya bergantung pada mesin besar, melainkan padat karya dan dapat dikelola dalam skala kecil. Mulai dari pengolahan tanah liat, pencetakan, pengeringan, hingga pembakaran, seluruh tahapan dapat dikerjakan oleh tenaga kerja lokal. Di sinilah program ini ditempatkan sebagai penggerak ekonomi baru: desa tidak hanya menjadi konsumen bahan bangunan, tetapi juga produsen.
Untuk itu, pemerintah mendorong peran koperasi desa dan UMKM sebagai pelaku utama. Melalui penguatan kelembagaan koperasi, masyarakat diberi kesempatan mengelola unit produksi genteng secara kolektif. Skema ini dinilai mampu menciptakan perputaran uang di tingkat lokal, memperluas lapangan kerja, sekaligus memperkuat kemandirian desa. Pemerintah menyiapkan pendampingan teknis, pelatihan produksi, hingga akses pembiayaan agar koperasi mampu memenuhi standar mutu.
Pembiayaan program ini tidak semata-mata bertumpu pada APBN atau APBD. Menurutnya, semangat yang dibangun adalah kolaborasi, sehingga pemerintah membuka partisipasi swasta dan masyarakat untuk terlibat dalam pendanaan maupun penyediaan sarana produksi. Pendekatan gotong royong akan membuat program lebih berkelanjutan dan tidak membebani fiskal negara secara berlebihan.
Dukungan dari kementerian teknis juga mengalir, Kementerian Perindustrian melihat gentengisasi sebagai peluang ekspansi industri bahan bangunan nasional. Kebutuhan genteng dalam jumlah besar akan mendorong utilisasi pabrik yang sudah ada sekaligus membuka ruang bagi tumbuhnya sentra-sentra produksi baru di daerah. Momentum ini penting untuk memperkuat rantai pasok domestik agar tidak terlalu bergantung pada produk impor, sekaligus mempercepat pemerataan industri hingga ke desa.
Sejumlah pemerintah daerah juga menyambut arahan tersebut. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota mulai memetakan wilayah dengan dominasi atap seng serta menyiapkan program percontohan. Melalui proyek awal ini, pemerintah ingin memastikan model produksi, distribusi, dan pemasangan genteng berjalan efektif sebelum diperluas secara nasional. Langkah bertahap dinilai penting agar kualitas tetap terjaga dan masyarakat memperoleh manfaat nyata.
Pemerintah terus menaruh perhatian pada aspek standar mutu dan keberlanjutan lingkungan, genteng yang diproduksi harus memenuhi spesifikasi kekuatan, daya tahan, serta keamanan material. Pelatihan bagi pengrajin dan sertifikasi produk disiapkan agar hasil produksi desa mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Dengan demikian, genteng tidak hanya dipakai untuk kebutuhan lokal, tetapi juga berpotensi dipasarkan ke wilayah lain sebagai komoditas unggulan desa.
Secara keseluruhan, pemerintah memandang gentengisasi sebagai kebijakan yang menyatukan tiga tujuan sekaligus: meningkatkan kualitas hunian rakyat, memperkuat industri dalam negeri, dan menggerakkan ekonomi desa. Program ini tidak sekadar mengganti atap, melainkan membangun ekosistem produksi yang memberi nilai tambah langsung kepada masyarakat. Dengan sinergi antara pusat, daerah, koperasi, dan pelaku usaha, gentengisasi diharapkan menjadi contoh nyata pembangunan yang berpijak pada kekuatan lokal.
Melalui pendekatan tersebut, pemerintah optimistis desa dapat bertransformasi dari objek pembangunan menjadi subjek utama penggerak ekonomi. Ketika genteng-genteng diproduksi di desa, dipasang di rumah warga, dan hasilnya kembali menjadi pendapatan masyarakat setempat, di situlah mata rantai industri dan ekonomi desa benar-benar tersambung..
)* Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial dan Kemasyarakatan
