Program MBG Kolaborasi Jaga Rantai Pasokan Makanan hingga Gerakkan Ekonomi Lokal
Oleh: Alexandro Dimitri*)
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah dijalankan pemerintah bukan hanya bertujuan menyediakan makanan sehat bagi pelajar dan kelompok prioritas, tetapi juga menjadi strategi besar untuk menggerakkan ekonomi rakyat melalui rantai pasokan yang terkoordinasi dengan baik. Di tengah situasi global yang masih diliputi ketidakpastian akibat gejolak harga pangan dan tantangan distribusi internasional, MBG hadir sebagai pendekatan domestik yang menyeluruh dan berorientasi pada pembangunan jangka panjang. Program ini menunjukkan bahwa kebijakan sosial dapat dirancang secara selaras dengan penguatan ekonomi daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat luas.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyampaikan bahwa MBG bukan sekadar kegiatan pemberian makanan, melainkan upaya membangun pola ekonomi masyarakat yang lebih hidup. Ia menggambarkan bahwa meningkatnya kebutuhan bahan makanan seperti telur, sayuran, ikan, hingga produk olahan lokal dapat menggerakkan berbagai sektor sekaligus, mulai dari petani, peternak, nelayan, hingga pelaku usaha kecil yang mengelola distribusi dan penyediaan jasa pengolahan makanan. Menurutnya, ketika seluruh bahan pasokan bersumber dari produsen dalam negeri, potensi ekonomi yang tercipta dapat mencapai angka yang sangat besar setiap tahun. Gagasan ini memperlihatkan bahwa pemerintah ingin memastikan manfaat MBG tidak berhenti pada aspek gizi, tetapi juga memberi ruang tumbuh bagi pelaku ekonomi kecil yang selama ini menjadi tulang punggung penghidupan masyarakat.
Lebih jauh, Zulkifli menekankan bahwa program ini dapat menjadi fondasi penting bagi kemandirian pangan nasional. Apabila permintaan bahan pangan terus meningkat secara merata di seluruh daerah, maka pemerintah juga akan terdorong memperbaiki ekosistem produksi dan memperluas akses pasar bagi pelaku usaha lokal. Di beberapa wilayah, sudah terlihat bagaimana aktivitas sentra pangan mulai menggeliat kembali seiring tersedianya pasar yang stabil melalui MBG. Bagi daerah yang selama ini berada di pinggiran arus ekonomi nasional, peluang ini akan sangat berarti untuk mempercepat pemerataan pertumbuhan.
Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa keberhasilan MBG bergantung pada kesiapan tiga unsur penting, yaitu anggaran yang memadai, sumber daya manusia yang kompeten, serta infrastruktur yang mendukung. Ia menegaskan bahwa pemerintah sedang mematangkan kerangka aturan yang akan menjadi pedoman teknis, mulai dari standar kualitas pangan, tata cara kebersihan dapur, sampai pengawasan terhadap jalur distribusi. Menurutnya, rancangan aturan tersebut disusun agar pelaksanaan MBG berjalan konsisten, serta dapat mencegah potensi penyimpangan yang dapat merugikan masyarakat.
Dadan juga menyoroti perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap dapur penyelenggara agar insiden terkait keamanan pangan tidak terulang. Ia menekankan bahwa setiap penyedia harus memenuhi prosedur standar pengolahan makanan dan menjalani proses sertifikasi sebelum dapat terlibat dalam program. Pemerintah, sambungnya, telah mengambil langkah korektif di sejumlah daerah dengan melakukan pembinaan langsung kepada penyelenggara, serta memberikan pendampingan agar proses persiapan dan penyajian makanan berlangsung lebih aman. Langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah memastikan bahwa setiap makanan yang diterima masyarakat benar-benar memenuhi aspek gizi dan higienitas yang diharapkan.
Dari sisi ekonomi, Ekonom Awalil Rizky memandang bahwa MBG mulai memperlihatkan dampak positif di daerah. Ia mencatat bahwa aktivitas jual beli bahan pangan di pasar tradisional kembali stabil, bahkan meningkat, karena terdapat permintaan rutin dari penyedia makan gratis. Kondisi ini ikut membantu menahan fluktuasi harga di tingkat lokal dan memberikan kepastian pendapatan bagi para pelaku usaha kecil. Awalil menilai bahwa MBG berpotensi menjadi pendorong ekonomi daerah yang signifikan apabila tata kelolanya dijaga secara konsisten dan terus diperbaiki. Menurutnya, ketika jalur produksi hingga distribusi berjalan tertata, program ini dapat memberi kepastian pasar bagi produsen kecil yang selama ini sangat bergantung pada musim dan variasi permintaan harian.
Ia menambahkan bahwa keberhasilan MBG akan bergantung pada kemampuan pemerintah daerah menyinergikan sektor pertanian, perikanan, dan perdagangan lokal agar semua pihak mendapatkan manfaat seimbang. Melalui pendekatan ini, MBG dapat menjadi ruang kolaborasi yang mempertemukan kebutuhan pangan dengan kapasitas produksi masyarakat sekitar. Lebih dari itu, Awalil menilai program ini dapat menjadi cermin bagaimana kebijakan sosial dapat menciptakan ekosistem ekonomi yang berkelanjutan, bukan sekadar intervensi jangka pendek.
Ketika rantai pasok pangan global masih menghadapi guncangan yang tidak menentu, Indonesia memilih strategi yang menitikberatkan pada kekuatan domestik. MBG menjadi bukti bahwa pemerintah berupaya memperkuat ketahanan pangan dengan memaksimalkan potensi produsen lokal. Selain menciptakan pasar baru, langkah ini sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap produk impor yang rentan terhadap perubahan harga dunia. Pemerintah juga mendorong agar daerah mengutamakan bahan lokal sehingga nilai tambah ekonomi kembali mengalir ke masyarakat sekitar.
Dengan kesiapan regulasi, pengawasan yang diperketat, serta kolaborasi antarsektor yang semakin kuat, MBG menjadi representasi nyata keberpihakan pemerintah kepada rakyat. Program ini menyatukan agenda gizi, kesejahteraan, dan ekonomi dalam satu kebijakan yang saling menguatkan. Melalui MBG, pemerintah memberi pesan jelas bahwa pembangunan tidak boleh meninggalkan rakyat kecil, dan pertumbuhan ekonomi harus melibatkan seluruh lapisan masyarakat.
*) Penulis merupakan Pengamat Ekonomi
