Oleh : Yasin )*
Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf langsung tancap gas pasca pelantikan dengan menerapkan program prioritas. Dengan adanya program ini maka diharapkan dapat membawa Indonesia menjadi semakin maju.
5 program prioritas Jokowi-Ma’ruf Amin, ternyata mendapatkan dukungan dari pemerintah Jepang. Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe dalam pertemuan bilateral dengan Jokowi di sela-sela KTT ke-35 ASEAN yang dihelat di Impact Exhibithion and Convention Center Bangkok.
Ia menuturkan, Jepang ingin bekerjasama di bidang yang merupakan prioritas utama, terutama dalam bidang pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia. Hal ini tentu saja merupakan angin segar, bahwa Indonesia siap bersinergi menuju Negara yang lebih maju.
Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, memaparkan program-program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di hadapan Komisi VI DPR, yang dipimpin Ketua Komisi VI DPR Sudin di Gedung DPR.
Dirinya mengatakan, Rencana Jangka Menengah Pembangunan Kelautan dan Perikanan pada tahun 2020-2024 mengacu pada visi dan misi Presiden Jokoi yakni ‘Terwujudnya Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, berkepribadian dan berlandaskan gotong royong.
Untuk itu, KKP telah menyatakan kesiapannya untuk melaksanakan 5 program prioritas presiden yaitu membangun sumber daya manusia (SDM), melanjutkan pembangunan infrastruktur, menghapus kendala regulasi, menyederhanakan birokrasi dan melakukan transformasi ekonomi.
Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan diarahkan pada peningkatan SDM; pemberdayaan dan perlindungan usaha; pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan (SDKP); peningkatan pengawasan SDKP; Industrialisasi kelautan dan perikanan; peningkatan usaha dan investasi; penguatan kebijakan dan regulasi berbasis data, informasi, pengetahuan faktual dan komunikasi dengan stakeholders dan reformasi birokrasi,
Langkah operasional yang akan dilakukan adalah dengan membangun komunikasi dengan stakeholders kelautan dan perikanan; mengoptimalkan perikanan budidaya; membangkitkan industri kelautan dan perikanan melalui pemenuhan kebutuhan bahan baku industri dan penguatan sistem karantina ikan; pengelolaan laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil; penguatan pengawasan SDKP; serta penguatan SDM dan Inovasi riset kelautan dan perikanan.
Kita patut bersyukur bahwa Indonesia dianugerahi laut yang begitu luas dengan berbagai sumber daya ikan di dalamnya. Indonesia merupakan negara kelautan yang besar karena memiliki laut seluas 5,8 juta dan pulau sejumlah 17.504 yang terbentang dari Sabang sampai Merauke.
Tentu hal ini menjadi potensi sekaligus tantangan bagi bangsa untuk mengelola, memanfaatkan dan melindungi potensi ini secara bijak, lestari dan berkelanjutan guna tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia.
Presiden Jokowi pernah mengatakan, pada 5 tahun pertama kepemimpinannya, Pemerintah telah menyusun sebuah pondasi bagi arah pembangunan nasional agar lebih tangguh, lebih produktif, lebih merata. Selain itu, pemerintah juga telah melakukan reformasi di bidang fiskal, sehingga APBN menjadi semakin sehat dan semakin mandiri.
Jokowi juga menegaskan, bahwa Indonesia harus meninggalkan cara–cara lama. Pola yang lama. Baik dalam mengelola organisasi, lembaga maupun dalam mengelola pemerintahan. Yaitu dengan cara mengubah yang sudah tidak efektif diubah menjadi efektif.
Manajemen tersebut dirasa perlu karena menurut Jokowi, Indonesia harus menuju pada sebuah negara yang lebih produktif, memiliki daya saing dan fleksibilitas tinggi dalam menghadapi segala perubahan yang ada.
Mantan Walikota Surakarta tersebut juga menegaskan, bahwa pada periode keduanya ini, dirinya tidak akan segan-segan untuk mencopot menteri hingga pejabat terkait apabila kinerjanya kurang memuaskan.
Presiden juga mengancam akan mencopot menteri yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Hal tersebut ternyata tidak sekedar ungkapan saja. Melainkan untuk memberikan efek jera bagi yang tidak bekerja sesuai harapan memang perlu dilakukan sehingga sasaran setiap kementerian dapat mencapai target.
Hal tersebut sejalan dengan salah satu 5 program prioritas Jokowi-Ma’ruf Amin dalam melaksanakan reformasi birokrasi secara besar-besaran. Penyederhanaan birokrasi akan dilakukan demi menciptakan iklim investasi dan peningkatan jumlah lapangan kerja.
Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut juga akan melaksanakan reformasi birokrasi secara besar-besaran. Penyederhanaan birokrasi tersebut akan dilakukan demi menciptakan iklim investasi dan peningkatan jumlah lapangan kerja.
5 Program Prioritas yang dicanangkan tentu saja sebagai upaya persiapan Indonesia menuju revolusi industri 4.0. Dimana saat ini arus globalisasi memaksa kita untuk berinovasi untuk mengikuti perkembangan zaman. Selain itu Indonesia juga tidak boleh alergi dengan investasi, karena hal itulah yang akan membuat Indonesia menjadi lebih berdaya saing.
)* penulis adalah pengamat sosial politik
