Oleh : Rebecca Marian )*
Gubernur Papua Lukas Enembe terjerat kasus korupsi dan gratifikasi. Akan tetapi proses hukumnya tersendat-sendat karena ia menghindar dari panggilan KPK. Ia harus mematuhi hukum dan aturan yang berlaku, agar berdampak positif bagi pembangunan Papua.
Mangkirnya Lukas Enembe dari panggilan KPK membuat banyak orang kesal karena ia tidak mau mempertanggungjawabkan kesalahannya. Sebagai pejabat, seharusnya ia memberi teladan bagi warganya, tetapi malah mencontohkan hal yang buruk. Seharusnya Lukas mematuhi proses hukum, agar berdampak positif bagi masyarakat di Bumi Cendrawasih.
Advokat anti korupsi Alamsyah Putra Bagaskara menyatakan bahwa tata kelola pemerintahan adalah penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab. Jika tata kelola pemerintahan tidak dikerjakan dengan baik maka akan menimbulkan banyak masalah. Dalam artian, korupsi adalah salah satu perusak tata kelola pemerintahan karena dana untuk pembangunan malah diambil seenaknya sendiri.
Alamsyah menambahkan, proses hukum Lukas Enembe berdampak positif bagi pembangunan peradaban Papua. Dalam artian, jika Lukas mematuhi proses hukum dan kasus korupsinya diusut, maka akan menebas korupsi di Papua. Peradaban masyarakat Papua akan makin baik karena mereka mendapatkan pembangunan tanpa dikikis oleh korupsi.
Peradaban masyarakat Papua dibangun dengan semangat di masa pemerintahan Presiden Jokowi. Caranya dengan membangun infrastruktur, yang akan mendukung kehidupan masyarakat dan memperbaiki perekonomian mereka. Dengan cara ini maka peradaban masyarakat terbangun, karena mereka memiliki kehidupan modern dan tidak lagi identik dengan kemiskinan dan keterbelakangan.
Pembangunan peradaban dan perekonomian masyarakat sangat penting, agar Papua maju dan tidak ada gap yang lebar antara Indonesia timur dengan barat. Oleh karena itu pemerintah mengucurkan dana otsus (otonomi khusus) yang tiap tahun nominalnya ditambah. Semua demi kemajuan Papua dan agar rakyatnya menikmati infrastruktur dan fasilitas yang baik.
Namun peradaban Papua bisa hancur oleh ulah para koruptor yang tega memakan uang rakyat. Korupsi dan gratifikasi yang dilakukan oleh Lukas Enembe, bisa berakibat buruk bagi masa depan Papua.
Bagaimana tidak? Lukas memakan uang rakyat sebesar 2 triliun rupiah, dan dengan liciknya ia sembunyikan di rekening bank luar negeri. Ia juga diduga memakan dana otsus. Padahal otsus demi kesejahteraan rakyat, tapi malah diambil seenaknya sendiri. Rakyat juga kecewa karena uang tersebut malah digunakan untuk berjudi di sebuah kasino di luar negeri.
Lukas harus segera ditangkap oleh KPK dan pihak berwajib. Jika kasusnya tidak segera diusut maka sangat berbahaya karena bisa menyuburkan korupsi di Papua. Korupsi berdampak negatif bagi pembangunan perekonomian dan peradaban Papua, dan membuat rakyat di Bumi Cendrawasih menderita.
Sementara itu, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyatakan bahwa KPK melakukan pendekatan secara persuasif supaya Lukas kooperatif. KPK akan menghargai kesehatannya. Hal ini juga disampaikan melalui penasehat hukumnya dan aparat di Papua. Langkah persuasif akan mengurangi resiko jika ada penjemputan paksa di rumah Lukas Enembe.
Alexander Marwata melanjutkan, pihaknya mengkalkulasi resiko jika dilakukan penjemputan paksa. Dalam artian, KPK tidak akan melakukan pencokokan terhadap Lukas tanpa mengatur strategi. Terlebih ketika masyarakat yang (sayangnya) jadi pendukung Lukas malah berjaga di sekitar rumahnya, di kawasan Koya Tengah, Distrik Muara Tangi, Jayapura.
KPK tentu tidak mau ada kekerasan atau bahkan kerusuhan yang berujung peristiwa berdarah, karena ngotot melakukan penjemputan paksa. Meski ada dukungan dari pihak berwajib, mereka juga memikirkan keselamatan warga Papua. Jangan sampai ada nyawa yang melayang gara-gara bentrokan.
Suasana di sekitar rumah Lukas masih dipenuhi oleh massa dan mereka berjaga sampai radius lebih dari 100 meter. Masyarakat Papua yang jadi pendukung Lukas, masih saja meyakini bahwa gubernur kesayangan mereka tidak bersalah. Mereka tidak rela jika Lukas dijemput KPK untuk diterbangkan ke Jakarta, lalu berjaga sambil membawa senjata tradisional.
Sayang sekali jika masih ada segelintir warga Papua yang tidak percaya bahwa Lukas melakukan tindak korupsi dan gratifikasi. Padahal KPK sudah melakukan penyelidikan sejak tahun 2017 lalu, dan bukti-bukti serta saksi cukup untuk memutuskan bahwa ia seorang tersangka kasus korupsi. Bukti yang tersebar di kalangan netizen adalah rekaman CCTV saat Lukas berjudi, dan diduga memakai uang rakyat.
Oleh karena itu seharusnya rakyat yang masih berjaga di sekitar rumah Lukas, memahami bahwa mereka salah karena dibutakan oleh cinta. Jangan terprovokasi oleh propaganda yang dibuat oleh tim kuasa hukumnya. Lukas sudah fix melakukan korupsi dan gratifikasi, bukannya jadi korban oleh lawan politik.
Lukas Enembe harus patuh pada hukum yang berlaku di Indonesia karena ia adalah seorang WNI. Jangan mentang-mentang pejabat maka merasa kebal hukum. Kasus korupsinya harus diusut dengan tuntas, agar mengetahui apakah ada komplotan yang melakukan korupsi bersama-sama. Pembangunan Papua wajib diawasi termasuk dari tindak pidana korupsi.
)* Penulis adalah Mahasiwa Papua tinggal di Jakarta
