Oleh : Willy Siahaan )*
Sejak mulai memimpin Indonesia tepatnya Oktober 2014, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) memiliki target tinggi dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Jokowi-JK memasang target pertumbuhan ekonomi di level 7%. Target itu juga tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN). Catatan positif disematkan kepada Pemerintahan Jokowi-JK terhadap realisasi sasaran program Nawa Cita, yang diterjemahkan dalam RPJMN 2015-2019 atas persetujuan DPR RI. Jika perekonomian sudah bisa tumbuh 7% maka Indonesia bisa keluar dari yang namanya middle income trap country.
Dalam RPJMN, sasaran inflasi tahun 2018 terjaga di level 3,5%. Setidaknya, hingga September lalu laju inflasi bisa dijaga di level 1,94%. Catatan positif inflasi juga ditorehkan tahun lalu yang bisa ditekan di angka 3,61% alias di bawah target RPJMN sebesar 4%. Adanya satuan tugas (satgas) harga pangan, pembangunan infrastruktur berkorelasi terjaganya harga kebutuhan pokok.
Kalangan pengusaha pun memberikan rapor biru terhadap kinerja 4 tahun Jokowi-JK. Banyak penghargaan diberikan oleh dunia internasional kepada Indonesia. Beberapa diantaranya dari lembaga pemeringkat yang menempatkan posisi Indonesia sebagai negara layak investasi. Bank Dunia (World Bank) pun turut menaikkan ranking kemudahan usaha di Indonesia hingga posisi 72 dari posisi 91 tahun sebelumnya.
Sejumlah infrastruktur telah dibangun Jokowi dengan sasaran keadilan ekonomi seperti halnya di Papua. Dari data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), di era Jokowi, sekurangnya 3.103 kilometer dari total 3.259 kilometer jalan Trans Papua telah tembus.
Perhatian pemerintah kepada Usaha Kecil dan Menengah juga dinilai baik karena ada Kredit Usaha Rakyat (KUR), dana desa, hingga sertifikat. Tahun ini, jumlah alokasi KUR tersalur ditargetkan mencapai Rp 120 triliun atau naik signifikan dari 2017 sebesar Rp 96,7 triliun dan Rp 94,4 triliun pada tahun 2016. Jokowi fokus menyeimbangkan sisi pasokan dan permintaan (supply side dan demand side) sehingga transformasi struktural dalam ekonomi bisa terwujud. Kalau hanya demand side, yang diutak-atik hanya kebijakan moneter saja.
Prestasi penurunan tingkat kemisikinan berada di level terendah sepanjang sejarah. Bahkan masalah ketimpangan berada pada posisi rasio terbaik selama 7-8 tahun di angka 0.389, hingga angka pengangguran yang hanya 5,13%. Inflasi empat tahun terakhir bisa dibanggakan karena mendekati negara yang mewujudkan angka inflasi rendah di kisaran 3,5%.
Sampai saat ini, pemerintah masih terus merancang transformasi ekonomi dengan sejumlah kebijakan seperti pendidikan vokasi hingga reforma agraria. Langkah lain seperti perizinan terintegrasi online (OSS) hingga dukungan kebijakan satu peta, tetap dijalankan. Pemerintah juga mengembangkan insentif tax holiday (libur pajak) bagi beberapa sektor investasi.
Prestasi-prestasi pembangunan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi layak mendapat rapor biru dengan nilai di atas rata-rata. Prestasi itu tak bisa lepas dari para menteri andal yang membantu tugas Presiden sesuai bidang dan kapabilitasnya. Di samping itu, peran serta masyarakat untuk menyukseskan program-program tidak dapat dipandang sebelah mata. Masyarakat menjadi faktor kunci keberhasilan pembangunan atas kesadaran dan kekuatan tekad membawa Indonesia menjadi negara yang lebih maju.
)* Mahasiswa Universitas Sumatera Utara
