Oleh : Reza Herlambang )*
Pemerintah melakukan pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM yang bertujuan untuk memberikan bantalan sosial bagi masyarakat yang dinilai layak untuk mendapatkan bantuan tersebut.
Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengatakan, pembagian BLT sebesar Rp. 600.000 merupakan pengalihan dari subsidi BBM yang selama ini diberikan oleh pemerintah.
Sebab selama ini, penikmat BBM bersubsidi bukan dari kalangan menengah ke bawah, melainkan turut dinikmati masyarakat menengah ke atas. Oleh karena itu, pembagian BLT BBM menjadi lebih tepat sasaran.
Mantan Walikota Surabaya tersebut juga menuturkan bahwa BLT BBM sebesar Rp 600.000 tersebut bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat.
Dirinya juga memastikan bahwa penyaluran BLT tepat sasaran. Sebab setiap bulan data penerima selalu diperbarui karena setiap hari data KPM ada yang lahir, pindah maupun meninggal dunia.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengklaim bahwa realisasi penerima BLT BBM sudah hampir selesai. Menurutnya, pemberian bantuan subsidi kenaikan harga bahan bakar tersebut akan selesai pada waktu dekat.
Selain BLT BBM, Jokowi menyebutkan bahwa realisasi bantuan subsidi upah atau BSU bagi karyawan dengan penghasilan rendah juga sudah hampir menyentuh angka 50%. Bantuan BSU juga digelontorkan pemerintah sebagai kompensasi dari naiknya harga BBM.
Sebelumnya, sebagai kompensasi kenaikan harga BBM pemerintah memberikan BLT sebesar Rp 600.000 untuk empat bulan kepada 20,65 juta keluarga yang kurang mampu. Selain itu Jokowi juga akan menyalurkan BSU yang sebesar Rp 600.000 untuk 16 juta pekerja yang memiliki penghasilan maksimum Rp 3,5 per bulan.
Sri Mulyani Indarwati selaku Menteri Keuangan (Menkeu) mengatakan pemerintah telah memberikan payung hukum dalam menggunakan instrumen anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan APBD, yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) di mana dua persennya itu bisa digunakan untuk meredam kemungkinan potensi kenaikan harga di daerah-daerah.
Sri juga berharap agar pemerintah daerah bisa menyalurkan bantuan secara cepat, tepat dan akuntabel untuk bisa menangani potensi dari kemungkinan kenaikan harga-harga.
Pemerintah pusat akan memantau melalui data BPS setiap bulannya kemampuan daerah dalam menangani inflasi dan menstabilkan harga di wilayahnya. Sri menambahkan, sebagai intervensi pemerintah pusat akan memberikan insentif dalam bentuk Dana Insentif Daerah (DID) untuk pemerintah daerah yang bisa mengendalikan atau menjaga inflasinya lebih rendah dari level nasional.
Sri menuturkan, terkait dengan masalah pengendalian inflasi terutama di daerah-daerah di mana peranan dari para gubernur, walikota, bupati itu menjadi sangat penting, mendeteksi secara dini kemungkinan pergerakan dari harga-harga terutama yang berasal dari pangan, angkutan dan lain-lain.
Sri juga berharap agar pemerintah daerah bisa menyalurkan bantuan secara cepat, tepat dan akuntabel untuk bisa menangani potensi dari kemungkinan kenaikan harga-harga.
Pemerintah pusat akan memantau melalui data BPS setiap bulannya kemampuan daerah dalam menangani inflasi dan menstabilkan harga di wilayahnya. Sri menambahkan, sebagai intervensi pemerintah pusat akan memberikan insentif dalam bentu Dana Insentif Daerah (DID) untuk pemerintah daerah yang bisa mengendalikan atau menjaga inflasinya lebih rendah dari level nasional.
Sementara itu, Luhut Binsar Pandjaitan selaku Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) menyebutkan bahwa BLT BBM tahap 1 tersebut telah diberikan kepada 19,95 juta keluarga penerima manfaat. Selain itu, pemerintah juga telah menyalurkan BSU kepada lebih dari 7 juta pekerja atau 48,3% dari anggaran.
Luhut juga melaporkan, terkait penggunaan belanja tidak terduga rata-rata realisasi tingkat provinsi baru tercapai 11,23% di tingkat kabupaten/kota baru 15,69%. Selanjutnya, realisasi bansos tingkat provinsi 46% dan tingkat pemerintah kabupaten 39.82%.
Pemerintah juga memberikan dana insentif daerah atas kinerja tahun berjalan 2022, apresiasi diberikan kepada 40 daerah yang terdiri dari 10 provinsi dan 30 kabupaten kota dengan kategori kinerja penurunan inflasi.
Pada kesempatan berbeda, PT Pos Indonesia (Persero) masih berjibaku menyelesaikan penyaluran BLT BBM ke seluruh Indonesia sesuai target, seperti penyaluran di Tanjungpinang, Kepulauan Riau (Kepri), yang hampir 100%.
Tanjungpinang sendiri rupanya merupakan daerah yang masuk ke dalam kategori daerah tertinggal, terdepan, terluar (3T). Hal tersebut tentu saja menjadi tantangan tersendiri bagi petugas Pos Indonesia untuk menyalurkan BLT BBM hingga ke tangan KPM.
Perlu diketahui, sekitar 80% masuk ke wilayah 3T, bahkan ada yang membutuhkan perjalanan selama 8 jam perjalanan dengan kapal untuk mencapai kantor pos.
Warga Tanjungpinang yang menerima bantuan tersebut merasa sangat terbantu, karena 60% warga tanjungpinang merupakan Nelayan, Buruh dan sebagian lautnya tidak bekerja.
Penyaluran atau distribusi BLT BBM memang harus terus dipercepat, hal tersebut dilakukan guna menyelamatkan daya beli masyarakat yang terdampak pada penyesuaian harga BBM.
)* Penulis adalah kontributor Ruang Baca Nusantara
