Oleh : Abdul Aziz *)
Aksi Reuni Akbar Alumni 212 akan digelar Minggu mendatang. Aksi besar tersebut akan mengambil tempat yang sama saat diadakan pertama kali 2 tahun lalu, yaitu Monumen Nasional (Monas), Jakarta. Namun, acara tersebut menjadi kontroversi di masyarakat lantaran sebagian orang mempertanyakan esensi acara tersebut dan menggangap aksi ini sarat dengan muatan politik. Meskipun sebenarnya siapa saja warga negara Indonesia berhak menyampaikan aspirasi dan opininya. Dan berpolitik adalah hak setiap warga negara, termasuk umat Islam.
Terdapat beberapa fakta dan opini para pakar serta tokoh Islam yang penulis kumpulkan terkait esensi dari acara tersebut. Pertama datang dari pengajar teologi di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Profesor DR. Qasim Mathar. Ia menelisik kelanjutan kegiatan alumni 212 yang diadakan setelah Basuki Tjahaja Purnama dipenjara terkait kasus penistaan agama dan kalah dalam Pilkada DKI Jakarta. Ia menilai alumni 212 sudah jelas gerakan politik, agenda mereka sebenarnya sudah selesai. Kalau agenda utamanya menjatuhkan Ahok, memberhentikan Ahok sebagai gubernur, itu sudah tercapai. Sekarang dengan mereka melanjutkan demo-demo, terlihat bahwa itu merupakan gerakan politik, bukan gerakan keagamaan”.
Sementara Direktur Lingkar Madani (LIMA) Indonesia, Ray Rangkuti menilai kegiatan reuni Alumni 212 yang rencananya digelar pada 2 Desember 2018, adalah murni kegiatan politik dan tak ada hubungannya dengan agama. Agenda itupun ia katakan sudah kehilangan relevansinya karena Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok yang disebut sebagai pemicu aksi ini. Sudah mendapat hukumannya. Ray menyebut acara itu nantinya akan jadi ajang untuk mengkapitalisasi agama demi kepentingan politik. Jika memang murni untuk dakwah, gelaran acara ini seharusnya diisi dengan syiar-syiar yang menyejukan situasi saat ini.
Menurutnya, kelompok tersebut hanya mau mengkapitalisasi agama untuk kepentingan politik. Tidak ada hubungannya dengan dakwah. Dakwah itu mestinya dalam situasi seperti ini dibuat lebih tenang karena kita sudah mengerti suasana menjelang Pilpers sudah mulai agak tegang. Meski tidak menentang acara reuni 212 tersebut, Ray meminta pihak panitia tak menggunakan kedok agama. Ray mengaku konsep reuni aksi 212 aneh. Menurutnya, sebuah aksi demonstrasi seharusnya terhenti apabila tujuannya telah tercapai. Ia bahkan membandingkan gerakan reformasi 1998 yang lebih besar saja tidak pernah mengadakan reuni semacam ini.
Terkait dengan suasana jelang Pilpres 2019 dan kapitalisasi agama yang dikatakan Ray tadi, Cendikiawan Muslim Luthfi Assyaukanie juga menilai, Aksi Reuni Akbar Alumni 212 adalah upaya penggalangan massa untuk mengkritik pemerintah dan mengumpulkannya ke pihak oposisi. Luthfi mengatakan di tahun politik ini, sesuatu yang berkaitan dengan politik akan dikapitalisasi. Karena di tahun politik sudah pasti setiap ada peristiwa yang berkaitan dengan politik akan dikapitalisasi.
Menurut Luthfi acara 212 2018 bukan lagi sekadar reuni alumni, tapi mengumpulkan masa, mencari dukungan untuk mengkritik pemerintah, mengoleksi dukungan di kalangan oposisi. Hal ini ia ungkapkan saat menghadiri Seminar Nasional Reuni Akbar Alumni 212 di kawasan Cikini, Menteng, Jakarta Pusat. Selain itu, dosen di Universitas Paramadina itu menyebut aksi reuni 212 tidak akan sebesar aksi 212 yang pertama lantaran pendukung alumni 212 sudah terpecah. Dulu mereka disatukan dengan kepentingan Pak Ahok, sekarang tidak ada lagi kepentingan itu, sudah mengecil. Momentum itu menurutnya sudah habis jika ingin dimanfaatkan untuk menunggangi umat islam.
Menambah deretan opini dan pandangan pakar sebelumnya, peneliti dari Institut Demokrasi Republikan, Subairi Muzakki menyampaikan pendapat bahwa terdapat banyak faktor mengapa acara 212 tersebut dapat dikatakan menguntungkan Capres dan Cawapres nomor urut 02. Pertama, panitia penyelenggara, yakni Slamet Maarif merupakan Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi. Kedua, juru bicara aksi reuni 212, Novel Bamukmin merupakan Caleg dari Partai Bulan Bintang, satu di antara partai pendukung Prabowo-Sandi. Subairi menuding bahwa maksud tersirat dari acara ini adalah mendukung Prabowo lantaran sejak awal aksi 212 bertujuan menggulingkan Jokowi yang mendukung para penista agama, terutama Ahok.
Dewan Penasihat Persaudaraan Alumni (PA) 212 Eggi Sudjana menyatakan reuni Akbar 212 digelar sebagai bukti persatuan umat Islam. Ia tak membantah kemungkinan ada nuansa politik dalam acara tersebut mengingat tahun ini adalah tahun politik. Sementara Gubernur Jakarta, Anies Baswedan telah memberikan izin Alumni 212 untuk menggunakan Monas sebagai lokasi reuni, kehadiran Capres dan Cawapres nomor urut 2 yang diagendakan pada acara ini menuai kritik yang serius dari berbagai kalangan. Seperti halnya ormas Nahdlatul Ulama yang juga tidak mendukung aksi ini digelar kembali.
Melalui Ketua Umum Nahdlatul Ulama, Kyai Said Aqil Siroj Ormas ini menyatakan tidak mendukung aksi ini. Sama halnya dengan Muhammadiyah yang di ketuai oleh Haedar Natsir, melalui beliau, Muhammadiyah ini menyatakan tidak setuju dan tidak mendukung reuni 212 ini. Dua ormas ini memaknai ada kepentingan dan unsur politik serta tujuan kampanye terhadap Capres dan Cawapres nomor urut 2 yang dikandidati oleh Prabowo sebagai Capres dan Sandiaga Salahudin Uno sebagai Cawapresnya. Dugaan adanya unsur politik pada aksi yang hendak direunikan ini semakin kuat dengan waktu digelarnya yang berdekatan menjelang pilpres berlangsung.
Bagi masyarakat yang paham dengan taktik ini harusnya sependapat untuk tidak menyetujui acara reuni ini digelar kembali. Sebab, tak sepantasnya mereka mengatasnamakan bela Islam untuk kepentingan politik yang hanya akan menguntungkan pihak berkepentingan saja. Mereka mengelabui masyarakat dengan cara membalut kampanye dengan aksi bela umat Islam. Padahal, tujuan nyatanya untuk kepentingan politik praktis belaka.
Sehingga pihak terkait harus lebih berhati – hati untuk tidak gegabah terlibat dan menggelar aksi reuni yang berpotensi menimbulkan berbagai kerusuhan. Lantas, kerusuhan ini yang kemudian menjadi penyebab munculnya masalah baru yang timbul. Bukannya menentramkan suasana negara yang hendak menggelar Pilpres justru menimbulkan masalah baru yang akan semakin memperburuk suasana.
Selain Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, MUI adalah salah satu diantara mereka yang turut tidak mendukung acara reuni ini. Diwakili H Masduki Baidlowi MUI menyatakan tidak pro dengan aksi reuni ini dikarenakan akan mengganggu ketertiban umum. Jadi, aksi yang rencananya akan digelar pada desember mendatang ini sebenarnya mendapat banyak kontra dari berbagai pihak menimbang tujuannya yang menggendong unsur politik dan banyak menimbulkan kerusuhan serta mengganggu kepentingan umum.
*) Penulis adalah mahasiswa PTN di Jakarta
