Oleh : Ahmad Pahlevi )*
Hingga kini manfaat Reuni Akbar 212 masih dipertanyakan. Mengingat, polemik pelaksanaan aksi ini hanya seputar politik yang dikemas dengan kedok keagamaan.
Intensitas advertensi terkait pelaksanaan Reuni 212 agaknya masih terus digelontorkan. Pihak panitia 212 menolak menyerah, sebab acara ini diklaimnya murni acara keagamaan. Padahal, banyak bukti sudah terkuak lantaran plin-plannya pernyataan pengeksekusi acara tentang reuni . Awalnya mereka menyatakan akan mengundang sejumlah tokoh politik termasuk Gubernur DKI Jakarta.
Namun, selang beberapa waktu pendapat panitia berubah. Mereka menyatakan bahwa reuni 212 hanya murni sebagai acara keagamaan dan mempererat ukhuwah Islamiyah. Akan tetapi, lagi-lagi pernyataan tersebut bergeser, mereka akan memikirkan kembali tentang siapa yang akan menjadi tamu kehormatannya.
Dilihat dari tujuan acara yang diutarakan PA 212 mengenai temu kangen serta memperingati Maulid Nabi tidaklah salah. Namun, jika harus mendatangkan massa eks 212 sebelumnya. Bisa jadi akan memicu persepsi yang berbeda. Mengingat, para mantan peserta aksi ini awalnya memperjuangkan keadilan atas kasus penistaan agama. Logikanya, jika sang tersangka sudah dipenjara, tugas 212 sudah rampung tentunya. Dan bisa jadi malah otomatis bubar, kan? Kasus selesai, tujuan dibentuknya aksi juga harus selesai.
Namun, dalam pelaksanaanya memang membuat banyak pihak bertanya-tanya. Apakah tujuan sebenarnya aksi ini, yang mana sampai dilaksanakan hingga berlapis-lapis episode. Dan sang imam besar kontroversial HRS selalu menjadi garda terdepan jika menyinggung masalah reuni 212. HRS seolah tak ingin ketinggalan tiket untuk datang ke acara temu kangen akbar yang mengelu-elukan namanya.
Siapa yang tak ketagihan? Diikuti jemaah yang berjumlah jutaan, didukung meskipun sepak terjangnya sedikit “nyeleneh”. Bahkan, saat tersandung denda overstay di Arab Saudi, pengikutnya rela untuk menggalang dana agar sang imam kesayangan bisa kembali ke pelukan.
Sebelumnya, MUI juga menolak pelaksanaan reuni ini. Pihak MUI juga mempertanyakan apa faedah dari acara ini. Sedangkan Maulid Nabi bisa diselenggarakan di wilayah masing-masing tanpa harus didatangkan ke Jakarta. Yang paling baru ialah, aksi unjuk rasa menolak reuni 212 yang juga mempertanyakan apa esensi dari aksi yang dinilai pernah begitu fenomenal. Bagaimana tak fenomenal, jika pesertanya mampu tembus hingga 8 juta orang, dari seluruh wilayah di Indonesia.
Dalam unjuk rasa, massa menuntut agar reuni tidak usah diselenggarakan. Mereka menganggap acara ini hanya pemanis untuk menyelipkan kepentingan politis. Terlebih, susunan tokoh yang notabene bersilangan dengan pemerintahan. Bukan tak mungkin, acara temu kangen tersebut akan menjadi ajang orasi yang berisi notifikasi keras dan cenderung ke arah makar. Sebab, sebelumnya secara terang-terangan mereka mencoba menggulingkan kepemimpinan Presiden.
Selain itu dilaporkan pula terdapat penolakan dalam bentuk petisi, juga adanya aksi penolakan melalui spanduk. Dalam spanduk itu, tertulis pesan untuk mengajak masyarakat menolak Reuni PA 212 di tengah kondisi masyarakat yang sedang kondusif.
Belum lagi isu-isu lain yang mengitarinya. Sehingga cukup sudah aksi yang pernah menggegerkan Indonesia dan mancanegara ini tutup buku. Kini tak ada lagi urgensi yang harus diperjuangkan bukan? Toh, beragam penolakan dari sejumlah pihak mencerminkan tak adanya manfaat terkait acara reuni.
Di lain pihak Ketua Pusat SPP Persaudaraan Pekerja Muslim (PPMI) ’98 Abdul Hakim Abdallah mengimbau kepada seluruh buruh dan umat Islam untuk tetap melaksanakan kegiatannya sehari-hari. Menurutnya, PPMI 98 menghargai aksi reuni 212, namun berjuang untuk menghidupi keluarga merupakan jihad nyata dalam agama Islam.
Efek samping lainnya ialah terganggunya kinerja publik akan momentum 212. Jalan raya yang seharusnya mampu dioptimalkan harus dijaga dan dialihkan demi keberlangsungan agenda reuni. Yang bekerja harus libur, sebab mereka seolah “wajib” hadir dengan sematan eks peserta reuni.
Sependapat dengan pernyataan Abdul Hakim Abdallah, jika ditilik dari segi ekonomi pastinya hal ini termasuk sebuah kerugian bukan? Kalau hanya peringatan Maulid harusnya bisa dilakukan dimana saja oleh mantan peserta sesuai wilayah asalnya, tanpa harus datang ke Jakarta. Sehingga banyak pihak menyarankan agar agenda ini tidak usah dihelat saja. Karena aksi 212 dinilai minim faedah.
)* Penulis adalah pengamat sosial politik
