Oleh : Abdul Razak )*
Reuni 212 akan diadakan lagi tetapi langsung ditolak oleh masyarakat. Mereka tentu menentang karena acara ini tidak ada gunanya. Selain itu, saat ini masih pandemi, sehingga reuni yang mengundang banyak orangakan melanggar protokol kesehatan.
Tidak ada habisnya Persaudaraan Alumni (PA) 212 membuat sensasi. Setelah dibuat tahun 2016, ada saja pemberitaan mengenai mereka, dan mayoritas bernada negatif. Penyebabnya karena mereka terlalu sering menghujat pihak lain dan melontarkan kritik, tetapi nol dalam praktik alias hanya bicara berbusa-busa. Padahal di era sekarang yang dibutuhkan adalah langkah nyata,bukan hanya perkataan yang kontroversial.
Masyarakat tidak memberikan simpati sama sekali pada rencana Reuni 212, karena mereka sudah mengendus aroma politik di dalamnya. Memang Pilpres masih 3 tahun lagi tetapi kegiatan ini mencurigakan. Katanya hanya reuni, mengapa malah ada tendensi untuk memojokkan pemerintah dan menaikkan nama seseorang dalam Pilpres mendatang?
Menurut sejarah, gerakan 212 dimulai tanggal 4 November dan diteruskan tanggal 2 Desember 2016. Saat itu massa berkumpul di monas, demi rencana politik busuk. Sehingga ketika ada Reuni (dan memang tiap tahun ada reuni) selalu dikaitkan dengan politisasi dan provokasi aktivitas masyarakat. Meski PA 212 tidak mengakuinya.
Masyarakat tidak suka akan Reuni 212 karena mereka menghujat pemerintah, dan warga sipil ikut terluka karena nama Presiden Jokowi dibawa-bawa. Memang Indonesia adalah negara demokrasi, tetapi tidak boleh sampai menyerang sang pemimpin secara verbal, dan disamarkan dalam acara reuni.
Pemerintah sudah berusaha keras untuk memulihkan Indonesia, terutama dalam mengatasi dampak pandemi. Akan tetapi, PA 212 malah selalu menyalahkan pemerintah. Padahal mereka tidak memberi kontribusi secaar nyata, tetapi hanya bisa menghujat dan menghujat. Oleh karena itu masyarakat antipati terhadap rencana reuni ini.
Oleh karena itu Reuni 212 malah mendapat cibiran karena dianggap tidak ada gunanya. Buat apa mengumpulkan massa lalu makan bersama, dengan alasan menyampaikan aspirasi? Lagipula, reuni ini tidak mendapat dukungan dari berbagai pihak.
Pertama, pengelola monumen nasional (Monas) mengeluarkan statement bahwa monas masih ditutup karena masa pandemi covid. Sehingga jika lokasi ditutup maka buat apa meneruskan rencana reuni? Malah bisa jadi reuni akan dibatalkan seperti pada tahun 2020 lalu.
Pemerintah DKI Jakarta melalui wakil gubernur Riza Patria juga tidak menyetujui Reuni 212. Alasannya karena masih masa pandemi, sehingga berbahaya dan bisa membuat kluster corona baru. Jangan sampai Jakarta yang level PPKM-nya turun jadi level 1naik jadi level 3, bahkan 4, gara-gara reuni 212.
Reuni 212 juga ditentang keras oleh para epidemiolog, karena ada pengumpulan massa dan resiko penularan corona. Penyebabnya karena ada potensi pelanggaran protokol kesehatan. Poin dalam prokes yang dilanggar, yang pertama, adalah penggunaan masker. Ketika berkumpul mereka pasti akan melepas masker, agar dikenali oleh teman yang lain.
Padahal melepas masker amat berbahaya karena bisa menyebabkan masuknya droplet yang mengandung virus Covid-19. Apalagi di Indonesia sudah ada corona varian Delta yang bisa menular hanya dengan berpapasan dengan OTG. Apakah para peserta reuni tidak takut jika mayoritas temannya berstatus OTG?
Selain itu, potensi pelanggaran Prokes lain adalah terbentuknya kerumunan dan tidak adanya jaga jarak. Acara reuni selalu tumplek-blek oleh massa. Sehingga jelas melanggar protokol kesehatan. Jangan amrah jika akhirnya dibubarkan oleh aparat dan tim satgas penanganan covid.
Batalkan saja rencana reuni 212 di Monas, karena tidak mendapat dukungan sama sekali dari masyarakat. Mereka antipati karena PA 212 bernafaskan politik dan selalu menghujat pemerintah. Selain itu dalam acara reuni juga ada banyak pelanggaran Prokes.
)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute
