Jakarta – Pemerintah kembali mencatatkan pencapaian luar biasa dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hingga April 2025, setoran negara melonjak hampir Rp 300 triliun dibanding tahun lalu dan berhasil membalikkan kondisi defisit menjadi surplus sebesar Rp 4,3 triliun. Capaian ini menegaskan bahwa strategi fiskal yang efisien dan pro-rakyat bukan hanya wacana, tapi benar-benar terlaksana secara nyata.
Kementerian Keuangan melaporkan, pendapatan negara telah mencapai Rp 810,5 triliun atau 27% dari target APBN. Sementara itu, belanja negara yang terkendali di angka Rp 806,2 triliun menunjukkan bagaimana efisiensi mampu menciptakan ruang fiskal sehat tanpa mengorbankan kebutuhan rakyat. Di tengah situasi global yang menantang, pemerintah mampu menjaga kestabilan keuangan negara dengan prinsip kehati-hatian dan keberpihakan pada rakyat kecil.
“Pada bulan April terjadi pembalikan dari yang tadinya tiga bulan defisit, posisi akhir April APBN kita surplus sebesar Rp 4,3 triliun,” tegas Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati. Ia menjelaskan bahwa lonjakan ini tak lepas dari kinerja penerimaan pajak yang terus membaik, meski sempat mengalami tekanan di awal tahun. “Kita mampu menghadapi shock restitusi dan penyesuaian teknis penghitungan, lalu membalikkan keadaan hanya dalam waktu satu bulan,” ungkapnya.
Kinerja penerimaan negara pun patut diacungi jempol. Penerimaan pajak mencapai Rp 557,1 triliun, setara 25,4% dari target tahun ini. Penerimaan dari sektor kepabeanan dan cukai pun mencatat angka Rp 100 triliun. Keseimbangan antara penerimaan dan belanja menciptakan posisi APBN yang sehat dan fleksibel, membuka ruang lebih besar untuk pembiayaan sektor publik secara tepat sasaran.
Dari sisi legislatif, Ketua DPR, Puan Maharani juga memberikan dukungan penuh terhadap arah kebijakan efisiensi APBN yang ditempuh pemerintah. “DPR mengapresiasi upaya pemerintah agar dapat sungguh-sungguh menggunakan uang rakyat bagi sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat,” ujar Puan. Ia menilai, keberhasilan efisiensi ini merupakan implementasi langsung dari amanat Undang-Undang Keuangan Negara.
“Pemerintah sudah seharusnya melakukan upaya terbaik dalam membuka jalan bagi rakyat untuk hidup lebih sejahtera, murah dan tentram,” lanjutnya. Menurutnya, pencapaian surplus ini bukan hanya indikator makroekonomi, tetapi juga bukti bahwa kebijakan fiskal telah mulai menyentuh kebutuhan riil masyarakat, khususnya kelompok menengah bawah.
Langkah tegas pemerintah ini tidak hanya menunjukkan kemampuan manajerial negara, tetapi juga menghidupkan harapan masyarakat bahwa anggaran negara benar-benar kembali pada rakyat. Momentum ini menjadi bukti bahwa sinergi antara eksekutif dan legislatif telah berjalan seiring demi menciptakan tata kelola keuangan negara yang sehat, adil, dan mensejahterakan.
