Akademisi Apresiasi Gelar Pahlawan untuk Soeharto, Simbol Rekonsiliasi dan Kedewasaan Bangsa
Jakarta – Pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto, menuai apresiasi dari kalangan akademisi. Langkah tersebut dinilai sebagai bentuk penghormatan negara terhadap jasa besar pemimpin bangsa yang telah berkontribusi bagi kemerdekaan, pembangunan, dan stabilitas nasional.
Guru Besar Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Abdul Haris Fatgehipon menilai bahwa secara spiritual, Soeharto tidak membutuhkan gelar pahlawan. Namun, secara kenegaraan, penghargaan itu penting sebagai simbol penghormatan bangsa terhadap pemimpin yang berjasa.
“Secara spiritual, Soeharto tidak membutuhkan gelar Pahlawan Nasional. Yang beliau butuhkan adalah doa agar diampuni segala khilafnya. Tetapi, sebagai bangsa yang beradab, kita wajib menghormati jasa para pemimpin terdahulu dengan cara yang layak dan terhormat, salah satunya melalui gelar kenegaraan,” ujarnya.
Abdul Haris menjelaskan, Soeharto memiliki peran besar dalam berbagai fase sejarah bangsa.
“Soeharto memiliki peran besar dalam perjuangan kemerdekaan. Ia turut dalam Serangan Umum 1 Maret 1949 yang memaksa Belanda menandatangani Perjanjian Roem–Roijen,” katanya.
Ia menambahkan, Soeharto juga berperan penting dalam pembebasan Irian Barat serta menjaga keutuhan bangsa saat peristiwa G30S/PKI.
“Ulama besar KH Prof. M. Quraish Shihab pernah berkata, andaikan Soeharto tidak mengambil langkah cepat melawan G30S/PKI, mungkin suara azan masjid dan lonceng gereja tak lagi terdengar di negeri ini,” ujarnya.
Selain menjaga stabilitas politik, Soeharto dinilai berhasil membawa Indonesia bangkit dari krisis ekonomi era sebelumnya melalui program pembangunan nasional.
“Setelah masa krisis ekonomi di era Presiden Soekarno, Soeharto membawa Indonesia ke arah stabilitas dengan program Repelita. Perekonomian tumbuh, dan bangsa ini bahkan mencapai swasembada pangan,” jelasnya.
Sementara itu, Akademisi IAIN Gorontalo Sahmin Madina menyebut pemberian gelar tersebut sebagai simbol rekonsiliasi nasional dan kedewasaan politik bangsa.
“Kalau luka sejarah terus dijadikan alasan politik, kita akan sulit maju. Padahal bangsa yang besar adalah bangsa yang berani mengakui masa lalunya, baik sisi gelap maupun cemerlangnya,” ujarnya.
Sahmin menilai, langkah pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang merangkul seluruh elemen bangsa menunjukkan kebesaran hati dan semangat persatuan.
“Rekonsiliasi bukan berarti melupakan masa lalu, tapi menatap ke depan dengan kesadaran bahwa setiap pemimpin, termasuk Soeharto, punya kontribusi yang tak bisa dihapus begitu saja,” tegasnya.
Pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto pun diapresiasi luas sebagai wujud kedewasaan bangsa dalam menghargai jasa dan menutup perbedaan politik dengan persatuan. (*)
