Oleh: Zahra Safira )*
Pemerintah terus mengoptimalkan program Sekolah Rakyat sebagai instrumen strategis dalam membangun masa depan sumber daya manusia Indonesia. Di tengah tantangan kemiskinan struktural dan ketimpangan akses pendidikan, Sekolah Rakyat diposisikan sebagai kebijakan afirmatif yang dirancang untuk memastikan setiap anak Indonesia, tanpa memandang latar belakang sosial ekonomi, memiliki kesempatan berkembang secara setara.
Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menempatkan peningkatan kualitas SDM sebagai fondasi utama pengentasan kemiskinan jangka panjang. Pendidikan dipandang bukan sekadar layanan publik, melainkan investasi negara untuk memutus mata rantai ketertinggalan antargenerasi. Dalam kerangka tersebut, Sekolah Rakyat hadir sebagai implementasi konkret visi pembangunan nasional, khususnya dalam misi Asta Cita yang menempatkan pendidikan sebagai pengungkit keadilan sosial.
Sekolah Rakyat dirancang sebagai gerakan edukasi masif yang bertujuan memperluas pemahaman publik mengenai pentingnya pendidikan setara bagi seluruh anak bangsa. Program ini menyasar anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem yang selama ini menghadapi hambatan serius untuk mengakses pendidikan berkualitas, baik karena keterbatasan biaya maupun kondisi sosial yang tidak mendukung.
Pemerintah menargetkan pengoperasian hingga 500 Sekolah Rakyat pada 2029. Target tersebut menunjukkan keseriusan negara dalam membangun sistem pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan. Hingga saat ini, sebanyak 166 Sekolah Rakyat telah beroperasi dan mencakup jenjang pendidikan dasar hingga menengah atas, menandai fase awal dari perluasan skala nasional program tersebut.
Presiden menilai capaian ini sebagai langkah signifikan dalam memperluas jangkauan pendidikan bagi kelompok masyarakat paling rentan. Anak-anak yang selama ini tercatat dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional pada desil satu dan dua kini mendapatkan akses pendidikan yang sebelumnya nyaris tertutup bagi mereka. Banyak di antara mereka berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi paling bawah, bahkan sebagian sebelumnya tidak pernah mengenyam pendidikan formal.
Melalui Sekolah Rakyat, anak-anak tersebut kini dapat bersekolah secara gratis dengan sistem berasrama yang terintegrasi. Negara menanggung seluruh kebutuhan dasar peserta didik, termasuk pendidikan, tempat tinggal, dan pemenuhan gizi. Pendekatan ini dirancang untuk memastikan bahwa faktor ekonomi tidak lagi menjadi alasan terputusnya proses belajar anak.
Presiden memandang program ini sebagai langkah berani negara dalam memutus rantai kemiskinan. Menurutnya, latar belakang ekonomi keluarga tidak seharusnya menentukan masa depan seorang anak. Dengan intervensi pendidikan yang tepat, anak dari keluarga miskin memiliki peluang yang sama untuk meningkatkan kualitas hidupnya dan berkontribusi bagi bangsa.
Dalam konteks pembangunan SDM jangka panjang, Sekolah Rakyat diharapkan menjadi fondasi bagi terwujudnya Indonesia Emas 2045. Penguatan kualitas manusia sejak usia dini hingga remaja dipandang sebagai prasyarat agar Indonesia mampu bersaing secara global dan keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah.
Dukungan terhadap program ini juga datang dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Menteri Abdul Mu’ti menegaskan bahwa aspek akademik Sekolah Rakyat menjadi perhatian serius pemerintah. Penyediaan kurikulum yang relevan, pelatihan guru, serta penguatan tata kelola pembelajaran terus dilakukan agar kualitas pendidikan tetap terjaga seiring dengan perluasan jumlah sekolah.
Menurut Abdul, Sekolah Rakyat tidak hanya berfungsi sebagai tempat transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai ruang tumbuh bagi peserta didik untuk mengembangkan karakter, keterampilan dasar, dan kepercayaan diri. Oleh karena itu, pendekatan pembelajaran dirancang adaptif melalui sistem multi-entry dan multi-exit agar mampu mengakomodasi keragaman latar belakang peserta didik.
Pelatihan khusus bagi guru juga menjadi bagian penting dari optimalisasi program. Pemerintah memastikan bahwa tenaga pendidik memiliki kapasitas untuk mendampingi anak-anak dengan pengalaman sosial yang kompleks, sekaligus mendorong penguatan kompetensi literasi, numerasi, dan karakter.
Sinergi lintas kementerian turut diperkuat untuk mendukung keberlanjutan Sekolah Rakyat. Kemendikdasmen bekerja sama dengan Kementerian Sosial dalam memastikan kapasitas sekolah dan kesiapan pendidik sejalan dengan tujuan afirmatif program. Kolaborasi ini mencerminkan pendekatan pemerintah yang tidak sektoral, melainkan terintegrasi.
Ke depan, pemerintah juga memprioritaskan pengembangan Sekolah Rakyat di wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi. Penentuan lokasi dilakukan secara selektif agar program benar-benar menjangkau kelompok sasaran dan memberikan dampak maksimal bagi peningkatan kualitas SDM di daerah.
Apresiasi terhadap inisiatif ini juga disampaikan Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid. Ia menilai Sekolah Rakyat sebagai langkah strategis dalam memutus mata rantai kemiskinan antar-generasi melalui pendidikan yang layak dan berkualitas. Menurutnya, dengan pendidikan yang tepat, anak-anak dari keluarga miskin dapat tumbuh menjadi generasi yang mandiri dan berdaya saing.
Hidayat juga memandang Sekolah Rakyat sebagai bagian dari upaya besar negara dalam mencetak generasi muda yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga siap menghadapi tantangan global. Pendidikan yang merata dinilai sebagai kunci untuk mengejar ketertinggalan SDM Indonesia.
Melalui optimalisasi Sekolah Rakyat, pemerintah menegaskan komitmennya untuk menjadikan pendidikan sebagai alat utama transformasi sosial. Dengan kebijakan yang terarah, terukur, dan berkelanjutan, Sekolah Rakyat diharapkan menjadi fondasi kuat bagi pembangunan SDM unggul dan masa depan Indonesia yang lebih adil serta berdaya saing.
)* Penulis adalah kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia
