Oleh : Janet Theresia )*
Otonomi khusus (Otsus) adalah cara untuk mensejahterakan rakyat Papua sekaligus menjadi jalan pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia. Pemerintah pun terus menjaga agar dana Otsus terserap 100% untuk kemaslahatan masyarakat Papua.
Pembangunan Papua merupakan salah satu program utama Presiden Joko Widodo sejak pertama kali menjabat. Berbagai upaya untuk memajukan Papua terus digencarkan baik dengan menerbitkan regulasi dan melanjutkan program Otsus dalam rangka mengakselerasi pembangunan infrastruktur.
Pembangunan bandar internasional Sentani adalah salah satu hasil dari program otonomi khusus (Otsus). Program yang dimulai sejak tahun 2001 dan diperpanjang pada jilid 2 di tahun 2021 memang digunakan untuk membangun Bumi Cendrawasih demi kemajuan di sana. Dengan begitu, tidak ada gap antara Indonesia bagian barat dan timur, karena Papua adalah bagian dari Indonesia.
Pemanfaatan dana Otsus sudah sangat dinikmati oleh segenap rakyat di Bumi Cendrawasih. Deputi V Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jaleswari Pramodhawaradani menekankan agar implementasi inpres nomor 9 tahun 2020 dan otonomi khusus Papua harus berfokus pada efektivitas program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini agar Otsus dinikmati oleh seluruh rakyat.
Jaleswari menambahkan, dana Otsus harus diberikan demi kemakmuran rakyat Papua, jangan malah dinikmati pihak elite. Tujuannya agar nyata manfaatnya bagi segenap masyarakat sipil. Dalam artian, jangan sampai dana Otsus ternyata salah sasaran dan tidak membuat warga di Bumi Cendrawasih gigit jari karena ternyata dikemplang oleh oknum nakal.
Pengawasan dana Otsus menjadi pekerjaan rumah semua pihak agar dapat digunakan secara efektif. Anggaran Otsus memang makin besar, yakni 2,5% dana alokasi umum (DAU) nasional dan tahun 2021 ini pemerintah mengucurkan 7,6 triliun rupiah. Uang sebanyak itu harus dikawal ketat agar terserap 100% demi kesejahteraan rakyat.
Untuk mengawal dana Otsus maka pengawasan dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta dibantu oleh BPK (badan pengawas keamanan). Rakyat juga turut mengawasi karena Otsus ditujukan untuk mereka, jadi wajib teliti dan melaporkan jika ada proyek Otsus yang tidak sesuai dengan perjanjian awal. Para pejabat di Bumi cendrawasih juga harus mempertanggungjawabkan dana tersebut, karena jika mengemplang akan berhadapan dengan KPK.
Penyerapan dana Otsus telah diawasi dan untuk menaikkan tingkat kesejahteraan di Papua, tidak hanya fokus di bidang infrastruktur (seperti pembangunan jalan raya) tetapi juga di bidang lain. Pertama, anggaran Otsus akan diberikan di bidang ekonomi. Caranya dengan memberikan bantuan modal kepada para mama (sebutan untuk ibu-ibu di Papua) sehingga mereka bisa berdagang dan mendapatkan penghasilan tambahan.
Anggaran Otsus juga diberikan di bidang pendidikan. Selain untuk membangun sekolah dan perpustakaan yang representatif, dana Otsus di bidang pendidikan juga diberikan sebagai beasiswa bagi apra siswa Papua yang berprestasi. Mereka bisa sekolah dan kuliah tanpa memusingkan biayanya.
Dana Otsus untuk beasiswa juga diberikan kepada para alumni SMA yang ingin melanjutkan pendidikan ketentaraan. Mereka bisa mendaftar lalu mendaftar di jalur khusus Otsus dan akan mendapatkan uang saku.
Ketika rakyat Papua mendapat pendidikan tinggi maka bisa memperbaiki masa depan karena bekerja di perusahaan dengan gaji yang juga tinggi. Selain itu, mereka juga bisa membela wilayahnya dengan jadi anggota TNI dan mendapat gaji yang sangat layak. Sehingga kehidupannya akan makin makmur.
Dana Otsus yang diberikan tahun 2021 makin besar nominalnya dan memang diperuntukkan bagi masyarakat Papua. Uang triliunan rupiah dikucurkan tak hanya untuk pembangunan fisik (jembatan dan gedung) tetapi juga untuk beasiswa dan bantuan modal bagi para mama di Bumi Cendrawasih. Dengan begitu, kehidupan mereka akan makin membaik.
)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Bandung
