Sekolah Rakyat, Manifestasi Keberpihakan Pemerintah pada Generasi Masa Depan
Oleh: Alexander Royce*)
Indonesia tengah menyaksikan babak baru dalam sejarah pendidikan nasional yang dibangun untuk merangkul seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang selama ini tersisih dari kesempatan belajar berkualitas. Program Sekolah Rakyat merupakan inisiatif strategis pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang tidak sekadar membuka ruang belajar baru, tetapi juga memberikan jawaban konkret atas tantangan ketimpangan sosial dan ketidaksetaraan akses pendidikan di tanah air. Keberpihakan negara terhadap generasi penerus bangsa terlihat jelas dalam upaya ini, yang berorientasi untuk mengentaskan kemiskinan melalui penguatan sumber daya manusia sejak usia sekolah dasar hingga menengah atas.
Dalam konteks pemulihan pendidikan pascabencana di Sumatra, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Atip Latipulhayat, menegaskan bahwa pemerintah tidak meninggalkan satu pun anak didik meski sarana fisik sekolah mengalami gangguan akibat bencana. Ia menyampaikan bahwa proses pembelajaran di sekolah-sekolah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat kini telah berjalan normal kembali, dengan dukungan perbaikan infrastruktur yang terus digenjot. Hal ini mencerminkan prioritas tinggi pemerintah terhadap kesinambungan pendidikan, bahkan di tengah tantangan berat pemulihan pascabencana, suatu bukti nyata bahwa pendidikan adalah tulang punggung menuju Indonesia maju melalui penguatan karakter dan ilmu pengetahuan generasi muda Indonesia.
Momentum peluncuran program Sekolah Rakyat merupakan tonggak penting yang menunjukkan besarnya perhatian pemerintah terhadap kelompok rentan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat dirancang sebagai sarana pendidikan berasrama gratis dengan cakupan layanan pendidikan formal dari tingkat SD hingga SMA, termasuk seluruh kebutuhan siswa seperti tempat tinggal, makanan bergizi, layanan kesehatan dan pembinaan karakter yang ditanggung negara. Ini bukan sekadar teori, tetapi praktik keadilan sosial yang merangkul masyarakat prasejahtera sehingga mereka dapat merasakan hak pendidikan secara penuh tanpa beban biaya. Program ini sejatinya menjadi pintu masuk bagi transformasi sosial berkelanjutan yang mampu melejitkan kehidupan keluarga siswa bahkan hingga mereka dewasa.
Hingga akhir 2025, pemerintah telah mencatat 166 Sekolah Rakyat rintisan yang telah beroperasi di berbagai daerah dengan dukungan ribuan tenaga pendidik dan lebih dari 15.000 siswa. Keberadaan fasilitas ini menjangkau beragam komunitas, termasuk keluarga buruh harian, anak yatim piatu hingga mereka yang sebelumnya sempat putus sekolah, menunjukkan bahwa mekanisme inklusif ini benar-benar mampu menyentuh mereka yang selama ini tidak terdengar suaranya. Pelaksanaan ini sejalan dengan arahan Presiden yang menempatkan pendidikan sebagai instrumen pemutus rantai kemiskinan.
Jalannya program Sekolah Rakyat juga menunjukkan sinergi yang kuat antarinstansi pemerintah. Pemerintah tidak hanya membangun sekolah baru, tetapi juga mempersiapkan kurikulum yang holistik dan konektivitas digital untuk mendukung pembelajaran abad ke-21. Upaya merangkul teknologi dan keterampilan digital di dalam kegiatan belajar mengajar menjadi bagian dari strategi memastikan anak bangsa memiliki kemampuan bersaing di era transformasi digital yang semakin cepat. Ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya fokus menyediakan akses pendidikan, tetapi juga menyiapkan kualitas pendidikan yang relevan dengan kebutuhan masa depan.
Pernyataan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi, turut menjadi penegas bahwa pendidikan inklusif juga harus sensitif terhadap kebutuhan anak dari berbagai latar belakang, termasuk anak perempuan dan mereka yang memerlukan perlindungan khusus. Dalam berbagai forum dan dialog kebijakan, Fauzi menekankan bahwa pendidikan adalah hak setiap anak tanpa diskriminasi, dan layanan pendidikan seperti Sekolah Rakyat harus dirancang sedemikian rupa sehingga tidak hanya memberikan akses, tetapi juga memperhatikan keselamatan, perlindungan, serta pemberdayaan seluruh siswa agar mereka tumbuh menjadi warga negara yang percaya diri dan produktif.
Melihat dinamika global, upaya Indonesia memperluas akses pendidikan melalui Sekolah Rakyat juga selaras dengan komitmen regional terhadap pengurangan angka putus sekolah dan percepatan akses pendidikan berkualitas di ASEAN. Forum-forum pendidikan internasional menekankan pentingnya inklusivitas, dan Indonesia telah menjawabnya dengan penyediaan sekolah yang dirancang khusus untuk menjangkau kelompok marjinal dan terpinggirkan.
Dari sisi kebijakan fiskal, keberanian pemerintah mengalokasikan anggaran besar untuk Sekolah Rakyat patut dibaca sebagai investasi jangka panjang, bukan sekadar belanja sosial. Pendidikan yang menyasar kelompok rentan membutuhkan keberlanjutan, konsistensi, dan pengawasan yang kuat agar tidak berhenti sebagai program simbolik. Dengan desain berasrama dan pendekatan holistik, Sekolah Rakyat membuka peluang terbentuknya generasi yang tidak hanya cakap secara akademik, tetapi juga memiliki disiplin, etos kerja, dan karakter kebangsaan yang kuat. Ini menjadi pembeda utama dibandingkan model bantuan pendidikan konvensional yang sering kali bersifat parsial dan tidak menyentuh akar persoalan kemiskinan struktural.
Lebih dari sekadar fasilitas pendidikan gratis, Sekolah Rakyat adalah wujud komitmen nilai-nilai kebangsaan Indonesia, yaitu keadilan sosial, kemanusiaan yang adil dan beradab, serta pemerataan kesempatan untuk seluruh lapisan masyarakat. Di tengah berbagai tantangan pembangunan, pemerintah telah membuktikan langkah-langkah konkret untuk tidak meninggalkan anak-anak bangsa di belakang — sebuah langkah yang tidak hanya relevan dengan situasi saat ini, tetapi juga visioner dalam menciptakan masa depan yang lebih adil, berdaya saing, dan sejahtera.
Dengan konsistensi komitmen ini, Sekolah Rakyat menjadi simbol harapan baru bagi jutaan anak Indonesia dan menegaskan bahwa pemerintah yang sedang berkuasa memiliki keberpihakan kuat terhadap pemberdayaan pendidikan sebagai fondasi masa depan bangsa.
*) Penulis merupakan Pengamat Sosial
