Kondusivitas pasca perayaan Pemilu 2024, merupakan fondasi yang sangat penting bagi negara demokratis seperti Indonesia. Kondusifitas ini menciptakan lingkungan yang aman dan stabil bagi proses penghitungan suara, serta memastikan bahwa hasil rangkaian Pemilu benar-benar mencerminkan kehendak rakyat.
Masifnya aksi protes atas hasil Pemilu, utamanya Pilpres hingga wacana pengajuan hak angket ke DPR RI oleh dua kubu pasangan calon (paslon) presiden-wapres nomor urut 01 dan 03 mendapat sejumlah respon dari berbagai elemen masyarakat. Salah satunya Ketua Kaukus Muda Indonesia (KMI), Edi Homaidi yang menyatakan bahwa kondusifitas pasca Pemilu 2024 sangat penting untuk mencegah konflik sosial yang dapat mengganggu stabilitas nasional. Apalagi, dalam era yang penuh dengan perbedaan dan potensi konflik yang kerap muncul akibat perbedaan pilihan.
Menurutnya, suasana kondusif pasca Pemilu 2024 sangat lah diperlukan agar tidak terjadi instabilitas politik, yang pada akhirnya berimbas pada keterpurukan perekonomian nasional kita. Jadi, lanjutnya, yang kalah seharusnya bersikap legowo. Sementara itu, apabila ada ketidakpuasan atas hasil Pemilu maupun pilpres, terdapat mekanisme yang bisa ditempuh, misalkan melalui Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) ataupun mengajukan gugatan melaui Mahkamah Konstitusi atau MK. Sehingga jangan merasa tidak puas atas hasil Pemilu, lalu mengumbarnya di media sosial saja.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Hadi Tjahjanto menyatakan akan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga (K/L) terkait guna menjaga situasi politik dan keamanan di tanah air tetap kondusif. TNI dan Polri menjadi garda terdepan dalam menjaga keutuhan NKRI dan seluruh komponen bangsa untuk turut serta menjaga situasi yang kondusif tersebut.
Subsatgas Binmas Operasi Mantap Brata Rinjani 2023-2024 Polres Lombok Tengah secara intersif melaksanakan patroli dialogis guna menghimbau masyarakat untuk tetap menjaga kamtibmas pasca pemilihan umum (Pemilu) 2024 di wilayah Kabupaten Lombok Tengah. Kasubsatgas Binmas, IPTU Nyoman Juliawan mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk memberikan himbauan kepada masyarakat untuk tetap menjaga kamtibmas pasca Pemilu dan saat ini juga sudah memasuki tahap pleno di tingkat PPK.
Ia berharap perbedaan pandangan politik tidak menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat Kabupaten Lombok Tengah. Masyarakat dan simpatisan diimbau agar tidak terhasut oleh berita negatif dan hoaks tentang hasil Pemilu 2024. Dirinya juga menekankan, boleh beda pilihan tapi persatuan dan kesatuan yang utama, tetap jaga situasi Kamtibmas tetap aman dan damai di Kabupaten Lombok Tengah.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Samri Shaputra, mengimbau masyarakat dan semua pihak untuk menerima hasil Pemilu 2024 demi menjaga kondusifitas di Kota Tepian. Meski tahapan pemungutan suara telah selesai, terdapat sejumlah pihak yang mengungkapkan ketidakpuasan mereka terhadap hasil yang diduga penuh kontroversi.
Pihaknya menanggapi dugaan kecurangan dengan menekankan pentingnya peran MK dalam penyelesaian permasalahan tersebut. Samri mengatakan bahwa kecurangan dari berbagai pihak telah mempersulit situasi, menciptakan kebingungan terkait kebenaran dan kesalahan. Oleh karena itu, pentingnya menjaga kedamaian dan stabilitas masyarakat pasca Pemilu. Kita semua berharap proses ini berjalan dengan damai tanpa adanya konflik.
Berbagai elemen masyarakat pun menolak segala bentuk apapun yang mengganggu suasana kondusif pasca Pemilu 2024. Penanggungjawab Aliansi Masyarakat Cinta Damai (AMCD) Kota Depok, Kasno mengatakan bahwa kami menolak segala bentuk dan sikap maupun perilaku, dari beberapa oknum tertentu yang patut diduga melakukan Intervensi dan Intimidasi terhadap kinerja KPU Kota Depok.
Hal tersebut, sangat mengganggu keamanan, kenyamanan dan ketertiban tahapan penyelenggara Pemilu tahun 2024. Oleh karena itu, seluruh peserta Pemilu tahun 2024, tanpa terkecuali secara bersama-sama, wajib menghargai dan menghormati hasil Pemilu tahun 2024, sesuai dengan undang-undang maupun ketentuan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Sebagai bentuk masyarakat yang taat dan tunduk terhadap seluruh regulasi dan demokrasi yang berlaku, jika ada pihak-pihak yang menemukan adanya indikasi dan bukti-bukti kecurangan di Pemilu 2024, maka untuk sama-sama mengumpulkan bukti-bukti kecurangannya, untuk melaporkan ke lembaga-lembaga terkait khususnya ke Bawaslu, Gakumdu dan Mahkamah Konstitusi.
Bukan sebaliknya, lanjutnya, malah melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengganggu keamanan, kenyamanan dan ketertiban kinerja KPU khusunya KPUD Kota Depok. Oleh karena itu, seluruh warga masyarakat, agar tidak mudah terprovokasi apalagi terhasut dengan munculnya berita-berita Hoax. Khususnya, yang terkait dengan penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 hingga penghitungan suara di KPU.
Untuk mewujudkan kondusifitas aparat keamanan pun, terus berpatroli dan melakukan pengawasan di sejumlah wilayah, dengan aktif berkoordinasi dengan tokoh masyarakat dan para pemangku kepentingan lainnya untuk menjaga situasi agar tetap stabil pasca Pemilu. Sebagai anak bangsa dan Negarawan yang baik, siapapun yang terpilih menjadi seorang pemimpin dan menjadi wakil rakyat dari hasil Pemilu 2024, sejatinya mereka adalah salah satu putra maupun putri terbaik sebagai asset bangsa yang besar ini. Maka dari itu, mari kita sama-sama menjaga kesatuan, persatuan dan kerukunan untuk bangsa dan negara yang kita cintai ini.
