Pembangunan infrastruktur di Papua terus dilakukan agar wilayah tersebut makin maju. Untuk mendukung pembangunan maka perlu ada kerja sama dari seluruh pihak. Tak hanya pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Namun masyarakat Papua juga mendukung pembangunan infrastruktur agar wilayahnya makin maju.
Di era pemerintahan Presiden Jokowi, pembangunan di Papua dipercepat dan diperbanyak. Sejumlah infrastruktur mulai dari jembatan, jalan raya, hingga bandara, dibuat demi masyarakat. Pembangunan fasilitas umum ini akan mempermudah mobilitas warga di Bumi Cendrawasih. Pembangunan infrastruktur dilakukan untuk kemajuan Papua.
Pemerintah sangat serius dalam membangun berbagai infrastruktur. Pertama, ada Jalan Trans Papua yang membentang sepanjang lebih dari 4.000 KM. Jalan ini akan membuat waktu tempuh saat perjalanan jadi dipersingkat. Jika dulu ingin ke kampung lain bisa sehari semalam karena hanya ada jalan setapak, sekarang hanya butuh beberapa jam.
Untuk mendukung pembangunan infrastruktur maka diperlukan peranan dan kerja sama semua pihak. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Akmal Malik, menyatakan bahwa diperlukan adanya kerja sama dari seluruh pihak dalam mendorong dan mewujudkan terciptanya grand design dalam percepatan pemerataan pembangunan untuk wilayah Papua.
Akmal melanjutkan, aparat keamanan dan masyarakat wajib bekerja sama mendukung pembangunan infrastruktur Papua karena mereka sehari-hari terlibat dalam berbagai kebijakan pemerintah. Dalam artian, untuk membangun infrastruktur Papua tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah daerah atau pemerintah pusat. Namun juga perlu ada dukungan dari aparat keamanan.
Aparat keamanan di Papua tidak sekadar bertugas mencegah serangan dari kelompok separatis dan teroris (KST) dan melindungi masyarakat. Namun mereka juga setia mendukung pembangunan infrastruktur. Misalnya ketika ada pembangunan Jalan Trans Papua. Para pekerja proyek dikawal oleh aparat untuk mencegah serangan KST sehingga mereka bisa bekerja dengan lancar, dan tidak takut akan tembakan KST.
Pengawalan oleh aparat keamanan juga dilakukan di proyek pembangunan infrastruktur lain seperti pembuatan jembatan dan bandara. Apalagi di daerah yang rawan seperti di Kabupaten Puncak. Dengan pengamanan maka para pekerja akan menyelesaikan tugasnya dengan lancar dan infrastrukturnya jadi sesuai dengan jadwal, dan bisa digunakan oleh masyarakat Papua.
Kemudian, masyarakat Papua mendukung pembangunan infrastruktur dan mereka berterima kasih karena mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat. Berkat pemerintahan Presiden Jokowi maka Papua memiliki berbagai infrastruktur seperti Jalan Trans Papua dan Jembatan Youtefa.
Masyarakat mendukung pembangunan infrastruktur dan mereka tidak melakukan demonstrasi untuk menentang suatu proyek infrastruktur. Mereka sadar bahwa pembangunan ditujukan untuk seluruh rakyat Papua, dan efeknya sampai puluhan tahun ke depan. Dengan infrastruktur maka mobilitas mereka makin cepat dan berdampak positif pula pada perekonomian rakyat Papua.
Sementara itu, Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menyatakan bahwa pemerintah telah telah mengesahkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) Tahun 2022-2041 pada tanggal 17 April 2023. RIPPP memuat tiga misi besar, yaitu Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif.
Wapres menambahkan, beliau telah mengukuhkan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP), yang memiliki salah satu tugas utama adalah mengawal implementasi RIPPP.
Sebagai upaya tindak lanjut, Sekretaris Eksekutif BP3OKP yang juga menjabat sebagai Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan dan Wawasan Kebangsaan Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres), Velix Vernando Wanggai, menyelenggarakan Rapat Konsolidasi RIPPP di Auditorium Setwapres.
Velix Wanggai menyatakan bahwa pihaknya melangkah dengan beberapa poin tentang arahan Wapres, tentang melihat semangat baru, paradigma baru, cara kerja, dan desain baru agar ada sebuah lompatan. lompatan-lompatan tersebut salah satunya dapat dilakukan melalui implementasi program-program yang memberikan hasil secara cepat dan baik (quick win).
Velix Wanggai melanjutkan, strategi percepatan pembangunan yang terpadu, di sini hal-hal yang sifatnya teknokratik. Pihaknya ingin memastikan rencana induk di dalam Otsus dan Perpres, kemudian memastikan BP3OKP berjalan, dan memastikan proyek-proyek yang quick win, yang fokus dan prioritasnya harus dilakukan.
Program quick win ini perlu dilakukan utamanya pada sektor yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat seperti pembangunan infrastruktur penunjang kehidupan sehari-hari. Desain baru pembangunan provinsi baru sangat penting, termasuk prioritas dalam pembangunan sarana dan prasarana.
Program Quick Win akan dapat terlaksana dengan baik apabila dilakukan melalui pendekatan komprehensif dan humanis berbasis teritorial untuk memberikan afirmasi kepada masyarakat asli Papua bahwa pembangunan yang akan dilakukan di daerahnya adalah untuk kesejahteraan dan kemajuan masyarakat.
Masyarakat, aparat keamanan, dan berbagai pihak siap mendukung pembangunan infrastruktur di Papua. Mereka menyokong proyek-proyek pembangunan demi Papua yang lebih maju dan tertata rapi. Masyarakat mendukung pembangunan infrastruktur karena berkat pembangunan, mobilitas dan perekonomiannya akan jauh lebih baik.
