Jakarta – Setahun pemerintahan Prabowo-Gibran, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terbukti tak hanya memperkuat ketahanan gizi anak, tapi juga menggerakkan ekonomi rakyat lewat pelibatan petani, UMKM, dan koperasi desa dalam rantai pasok pangan nasional.
Anggota Komisi IX DPR RI, Ahmad Safei, menegaskan bahwa MBG adalah langkah strategis yang menjawab kebutuhan gizi masyarakat sekaligus menggerakkan ekonomi daerah.
“Program ini bukan sekadar membagikan makanan bergizi, tetapi membangun ekosistem produksi pangan lokal. Petani, peternak, dan pelaku usaha kecil di desa kini memiliki pasar yang lebih pasti dan berkelanjutan,” ujar Safei.
Ia menambahkan, dengan adanya jaminan permintaan yang stabil, roda ekonomi daerah akan berputar lebih dinamis dan menciptakan efek pengganda bagi kesejahteraan masyarakat.
Sejalan dengan itu, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal Kemendes PDT, Agustomi Masik, menekankan bahwa suplai bahan pangan untuk program MBG diupayakan berasal langsung dari desa.
“Kami ingin desa menjadi pusat produksi. Bahan pangan seperti sayur, telur, dan hasil olahan lainnya diharapkan tidak lagi bergantung dari luar, tetapi disuplai dari unit produksi desa. Dengan begitu, desa tidak hanya menjadi objek program, tetapi menjadi subjek pembangunan ekonomi,” tegas Agustomi.
Menurutnya, penguatan kapasitas desa melalui pelatihan, fasilitasi alat produksi, dan pengelolaan koperasi akan menjadi kunci keberlanjutan program ini.
Sementara itu, Auditor Ahli Pertama dari Badan Gizi Nasional (BGN), Kholiddin, menilai bahwa kolaborasi lintas sektor harus diperkuat agar pelaksanaan MBG berjalan efektif dan tepat sasaran.
“Pengawasan dan pendampingan harus dilakukan secara terpadu. Kami memastikan bahwa seluruh bahan pangan yang digunakan dalam program ini memenuhi standar gizi dan higienitas. Selain itu, partisipasi masyarakat lokal dalam penyediaan bahan makanan akan kami dorong secara terukur,” ungkap Kholiddin.
Ia juga menambahkan bahwa program ini dapat menjadi model inovatif dalam integrasi kebijakan gizi dan ekonomi kerakyatan.
Di sejumlah daerah seperti Kolaka dan Banyumas, pemerintah daerah mulai membangun dapur produksi berbasis UMKM dan koperasi desa untuk mendukung program MBG. Langkah ini terbukti membuka lapangan kerja baru, terutama bagi ibu rumah tangga dan pemuda desa. Selain itu, data dari beberapa pemerintah daerah menunjukkan adanya peningkatan transaksi hasil pangan lokal pasca dimulainya program MBG, yang menandakan potensi besar dalam penguatan ekonomi akar rumput.
Saat ini, pemerintah pusat juga tengah menjajaki integrasi MBG dengan sistem digital monitoring untuk memastikan distribusi bahan pangan berjalan merata dan transparan. Langkah ini sejalan dengan upaya transformasi layanan publik berbasis data dan teknologi yang sedang digencarkan pemerintah guna meningkatkan akuntabilitas program. **
