Jakarta – Aksi demonstrasi buruh yang dijadwalkan berlangsung pada 28 Agustus 2025 di Jakarta dan sejumlah kota besar di Indonesia mendapat perhatian serius dari berbagai pihak.
Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat memastikan 3 juta keluarga besar buruh di bawah organisasi naungannya tidak bakal ikut aksi demo buruh tersebut.
“Saya sudah instruksikan kepada 3 juta keluarga besar buruh anggota KSPSI di seluruh tanah air untuk tidak terlibat dalam aksi demo itu,” tegas Jumhur.
Menurutnya, jika masih bisa berdialog, tidak perlu melakukan demo.
“Jadi saya minta itu tidak dilakukan,” tuturnya.
Jumhur mengatakan, KSPSI bersama sekitar 100 federasi dan konfederasi lainnya sudah membuat draf untuk didialogkan dengan pemerintah, DPR, dan pengusaha. Karena itu, demonstrasi itu adalah jalan akhir.
Dia juga memastikan anggota KSPSI di seluruh kabupaten/kota Indonesia tidak akan melakukan aksi demo buruh pada 28 Agustus 2025. Kendati tidak murni gerakan buruh karena adanya keterlibatan partai politik di dalamnya, dia tetap mempersilakan demo.
“Ini negara demokrasi silakan saja bila mau mencari simpati,” jelas Jumhur.
Pada kesempatan berbeda, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menegaskan aksi buruh 28 Agustus 2025 tak terkait unjuk rasa ricuh pada 25 Agustus di depan gedung parlemen.
Dasco menilai sah-sah saja bila rakyat ingin berdemonstrasi. Menurutnya, penyampaian aspirasi itu sudah dijamin oleh undang-undang. Di sisi lain, penyampaian aspirasi juga memiliki cara-cara yang juga diatur oleh undang-undang.
“Aturan itu juga ada hal-hal yang mengatur, bagaimana cara menyampaikan aspirasi itu,” tuturnya.
Senada, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi, mengingatkan masyarakat untuk waspada terhadap provokasi.
“Silakan menyampaikan pendapat, tapi mari kita lakukan dengan cara tertib dan sesuai aturan hukum. Jangan lupa tetap patuhi aturan yang berlaku,” ungkapnya.
Ade Ary menegaskan bahwa Polri akan memberikan pengamanan berbasis pelayanan agar aspirasi dapat tersampaikan. Namun, ia juga mengingatkan adanya potensi penyusupan kelompok yang ingin memancing kerusuhan.
“Masyarakat harus waspada adanya pihak tidak bertanggung jawab memanfaatkan situasi. Jangan sampai fasilitas umum jadi korban perusakan,” pungkasnya.
Oleh karena itu, masyarakat dituntut kritis agar tidak terprovokasi isu-isu yang justru merugikan stabilitas bangsa.
Untuk diketahui, tuntutan kelompok buruh telah diakomodasi melalui berbagai kebijakan pemerintah. Beberapa di antaranya meliputi pembangunan 3 juta unit rumah, penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU), pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, dorongan terhadap pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) yang sempat tertunda, pembentukan Satgas PHK, hingga penyediaan layanan kesehatan gratis.
Seluruh langkah ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
