Oleh : Rania Putri )*
Masih teringat jelas di benak kita tentang peristiwa 98, dimana kerusuhan rasial terhadap etnis Tionghoa ini banyak meninggalkan kenangan luka. Indonesia saat itu sungguh – sungguh dilanda masalah serius. Kerusuhan yang terjadi sekitar tanggal 13 – 15 Mei 1998 ini menyisakan banyak trauma dan kepedihan. Dimulai dari krisis ekonomi dan berujung pada penembakan beberapa orang mahasiswa Universitas Trisakti.
Yang menjadi sasaran amukan adalah warga keturunan Tionghoa, dimana toko – toko mereka dijarah dan dihancurkan. Bejatnya lagi, perempuan – perempuan Tionghoa kemudian diperkosa dan dilecehkan secara seksual. Hal ini jelas – jelas merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Kerusuhan memang berpusat di Jakarta, namun di daerah lain seperti Medan dan Surakarta juga terjadi. Sungguh memilukan waktu itu.
Hal ini dinilai merupakan kegagalan pemerintah saat itu, dalam menangani perdamaian dan kasus rasial semacam ini. Kerusuhan ini juga merupakan kerusuhan yang direncana secara sistematis. Tewasnya aktivis belia yang masih duduk di bangku SMA, Ita Martadinata Haryono menjadi bukti bahwa kerusuhan ini terstruktur. Hingga bertahun – tahun kasus ini berlalu, pemerintah masih saja bungkam dan tidak melakukan tindakan apapun. Padahal, pihaknya sudah mengantongi nama – nama yang terlibat dalam kerusuhan tersebut.
Baru sekitar tahun 2004, Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) memberikan laporan mengenai dalang dan orang – orang yang terlibat dalam kerusuhan pemerkosaan, pembantaian, dan kekerasan tersebut. Tak disangka – sangka, pihak TGPF mencatat nama Wiranto, yang kemudian dipertanyakan ke pihak Kejaksaan Agung namun tidak mendapatkan respon.
Sungguh miris melihat dan mengingat peristiwa 98 ini. Tumpahan darah seakan hal sepele yang tak perlu dipermasalahkan. Tidak heran, banyak warga Indonesia yang menilai jika ini benar – benar perampasan HAM.
Berita mencengangkan juga datang dari Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto yang namanya terus disebut – sebut sebagai sosok di balik peristiwa 98 ini. Tidak disangka juga, gelar Pangkostrad Letjen yang disandangnya kala itu justru melibatkan dirinya pada kerusuhan yang kelam. Padahal, seharusnya beliaulah yang menuntaskan kasus – kasus kerusuhan yang ada. Terkait gosip tersebut benar atau tidak, namun saat itu juga Prabowo diberhentikan dari jabatannya sebagai Panglima Kostrad dan TNI AD.
Pemberhentiannya itu masih menjadi tanda tanya bagi semua pihak. Adakah keterlibatan Prabowo pada peristiwa ini ataukah ada sebab lain sehingga dia harus melepaskan jabatannya itu. Hal ini masih tersimpan rapat. Apapun alasannya, mestinya publik harus tahu soal ini. Agar kasus kerusuhan 98 juga segera terungkap secara tuntas. Bagaimanapun, HAM telah dilanggar dalam kerusuhan tersebut secara besar – besaran. Sejarah juga mencatat, peristiwa ini merupakan kasus yang sangat kelam di akhir tahun itu.
Terkait isu keterlibatan Prabowo pada tragedi 98, tentu saja turut mempengaruhi namanya di kancah pertarungan Pilpres mendatang. Masyarakat mulai mencari kebenaran dan fakta keterlibatan Ketua Partai Gerindra ini dalam peristiwa 98. Jika benar terbukti, maka bisa dipastikan masyarakat tidak akan respek lagi terhadapanya mengingat kejinya kerusuhan 98 itu. Sebagian masyarakat tidak akan sudi memilih pemimpin yang notabene telah mendukung kerusuhan yang berimbas pada perampasan HAM. Pemimpin yang melarang sejumlah aktivis menggerakan suatu organisasi. Jelas pemimpin yang seperti ini tidaklah patut memimpin Indonesia yang demokratis.
Masyarakat juga pastinya was – was jika semua kejadian masa kelam itu akan terulang di era milenial saat ini. Namun demikian, masyarakat masih berharap Capres nomor urut 2 ini jauh dari dugaan tersebut. Masyarakat menginginkan Pilpres mendatang bersih dari hal – hal semacam itu. Menyikapi hal tersebut, masyarakat tetap harus waspada. Jangan sampai gegabah untuk menentukan pemimpin. Sebab, pemimpinlah yang akan membawa kejayaan suatu bangsa. Jika suatu bangsa berada pada kejayaannya maka dapat dipastikan warganya juga akan jaya.
Pada kasus ini, masyarakat dihimbau untuk tidak terpengaruh pada ajakan – ajakan radikal seperti kejadian 98, yang mengukir trauma dan kesedihan bangsa. Jangan sampai tragedi 98 yang erat hubungannya dengan Orde Baru kala itu terulang kembali di era sekarang. Oleh sebab itu, Indonesia harus cerdas memilih pemimpin mendatang, jangan sampai negara ini dipimpin oleh orang – orang yang justru pro terhadap gerakan – gerakan ataupun kelompok ekstrim yang mengarah pada perampasan HAM. Selain itu, masyarakat juga harus cerdas memilih visi misi dan program – program yang diajukan para Capres. Tidak serta merta menelan janji manis. Namun rakyat juga harus menilik masa lalu dan track record masing – masing calon. Hal ini dilakukan untuk menghindari kepemimpinan yang berpotensi menciptakan kerusuhan di negeri tercinta Indonesia.
)* Penulis adalah Mahasiswa UNAS Jakarta.
