Strategi Diplomasi Efektif Cegah Pelemahan Ekonomi Pasca Kebijakan Trump
Jakarta – Kebijakan ekonomi proteksionis yang diterapkan selama masa pemerintahan Donald Trump meninggalkan dampak jangka panjang pada dinamika perdagangan global. Negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, menghadapi tantangan besar dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional akibat perubahan arah kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang cenderung unilateral dan mengabaikan kerja sama multilateral. Oleh karena itu, strategi diplomasi ekonomi yang efektif menjadi sangat krusial untuk mencegah pelemahan ekonomi lebih lanjut.
Direktur Eksekutif The Yudhoyono Institute (TYI) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan bahwa pihaknya mengapresiasi cara Presiden Prabowo Subianto merespons kebijakan tarif tinggi yang diberlakukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Prabowo mengambil dua jalur diplomasi. Pertama, mengirim tim negosiasi ke Washington DC. Kedua, menjalin komunikasi dengan para pemimpin negara Asia dan para pemimpin dunia lainnya.
“Inilah wajah diplomasi strategis yang adaptif dan juga tanggap. Diplomasi yang tidak reaktif, tapi juga tidak pasif,” kata AHY.
AHY mengatakan kebijakan tarif tinggi Trump akan membawa dunia menuju dua arah yang ekstrem. Pertama, terjadinya perlawanan kolektif. Negara-negara akan menjauhi dominasi Amerika Serikat dan membangun ekonomi baru. Kedua, jika kebijakan Trump efektif, dunia justru semakin tunduk pada satu kekuatan yang semakin hegemonik, yaitu Amerika Serikat.
AHY mengatakan, bila negara-negara memilih berhadapan dengan Amerika Serikat dan membangun aliansi tandingan, dunia akan terdorong ke arah fragmentasi blok ekonomi-politik baru. Aliansi-alinasi baru, bisa berkembang menjadi kekuatan yang saling bersain. Tidak hanya bersaing dalam perdagangan, tapi dalam pengaruh strategis.
“Polarisasi ini bisa memperparah konflik regional yang sudah ada, termasuk yang tengah terjadi di kawasan Asia Pasifik,” kata AHY.
Hasilnya yakni relasi internasional tidak lagi dibangun atas dasar keesetaraan dan rasa saling percaya tetapi dominasi satu pihak atas pihak lainnya. Ia pun mengatakan ketegangann akibat berbagai konflik global, seperti perang Russia-Ukraina, eskalasi krisis di Gaza dan Iran, serta konflik klaim teriorial Laut Cina Selatan bisa menjadi jauh lebih berbahaya. “Dunia, kita semua, harus bersiap dengan skenario terburuk, yaitu pecahnya perang terbuka di sejumlah kawasan,” ungkap AHY.
Sebelumnya, Trump menerapkan kebijakan tarif impor seiring memanasnya perang dagang Amerika Serikat-Cina. Terbaru, AS mengenakan total tarif yang mencapai 145 persen untuk Cina. Sebaliknya, negara tirai bambu itu telah menetapkan tarif sebesar 84 persen untuk AS.
Merespons persoalan ini, Presiden Prabowo menyatakan Indonesia tidak akan memihak Cina atau Amerika Serikat dalam perang dagang soal tarif impor. Menurut Prabowo, Cina dan AS adalah sahabat dekat Indonesia. Sehingga tidak mungkin memutus kerja sama ekonomi dengan negara tirai bambu tersebut maupun AS.
“Kami menghormati semua negara. Kami menganggap Cina sebagai teman baik kami. Kami juga menganggap AS sebagai teman baik. Kami ingin menjadi jembatan,” kata Prabowo.
Prabowo berharap Cina dan Amerika Serikat akan mencapai kesepakatan dalam perang dagang ini. Ia juga berharap untuk bertemu dengan Presiden AS Donald Trump untuk membahas masalah ini.
Prabowo juga mengatakan ingin bertemu Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk membahas perang dagang yang semakin memanas antara AS dan Cina.
Ke depan, strategi diplomasi ekonomi Indonesia diharapkan semakin responsif terhadap tantangan geopolitik dan ekonomi global. Penguatan diplomasi publik, pengembangan kapasitas negosiator dagang, dan sinergi antar-kementerian menjadi kunci dalam menciptakan sistem pertahanan ekonomi yang tangguh dan berkelanjutan.
Dengan langkah-langkah ini, Indonesia diharapkan tidak hanya mampu menahan dampak negatif pasca kebijakan Trump, tetapi juga mengambil peran penting dalam menciptakan tatanan perdagangan global yang lebih seimbang.
[edRW]