Oleh: Yohanas Karoba *)
Percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua bukan sekadar agenda pembangunan fisik, melainkan manifestasi nyata dari komitmen negara untuk menghadirkan keadilan sosial dan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia. Selama ini, kesenjangan antarwilayah menjadi tantangan besar dalam pembangunan nasional, dan Papua sering kali dipersepsikan sebagai wilayah yang tertinggal akibat keterbatasan akses, infrastruktur, serta peluang ekonomi.
PSN hadir sebagai jawaban strategis untuk mengatasi persoalan tersebut secara sistematis, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Di Papua Pegunungan, proyek ini difokuskan pada sektor pangan karena relevan dengan karakter wilayah dan kebutuhan riil masyarakat.
Sektor pangan menjadi pintu masuk penting untuk membangun kemandirian ekonomi lokal. Pemerintah memahami bahwa ketahanan pangan bukan hanya soal ketersediaan bahan makanan, tetapi juga tentang stabilitas sosial, kemandirian daerah, dan martabat masyarakat. Di wilayah pegunungan Papua, pertanian bukan sekadar aktivitas ekonomi, melainkan bagian dari identitas budaya. Oleh karena itu, kebijakan PSN yang menghidupkan kembali sentra-sentra produksi pangan menjadi langkah strategis yang menghubungkan pembangunan modern dengan tradisi lokal.
Wakil Gubernur Papua Pegunungan, Ones Pahabol, menilai bahwa kawasan Tulem di Distrik Witawaya, Kabupaten Jayawijaya, memiliki posisi strategis sebagai pusat aktivitas ekonomi Kota Wamena, sehingga layak dikembangkan sebagai sentra produksi pangan baru dalam skema PSN.
Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan telah memastikan percepatan pembukaan lahan persawahan seluas 800 hektare di kawasan tersebut, dengan target jangka menengah mencapai sekitar 2.000 hektare yang tersebar di beberapa distrik. Menurut Pahabol, kebijakan ini berangkat dari kesadaran historis bahwa sekitar enam dekade lalu, Wamena pernah dikenal sebagai salah satu wilayah penghasil padi.
Menghidupkan kembali memori kolektif itu bukan sekadar romantisme masa lalu, melainkan upaya membangun optimisme baru bahwa Papua Pegunungan mampu berdiri di atas kaki sendiri dalam urusan pangan. Pemerintah, sebagaimana ditegaskan Pahabol, memosisikan diri sebagai fasilitator yang mengelola lahan untuk kepentingan bersama, bukan untuk agenda politik atau kelompok tertentu.
Dukungan terhadap PSN juga datang dari Kepala Dinas Pertanian Papua Pegunungan, Petrus Wenda, yang menilai bahwa proyek ini memberikan kepastian anggaran, pendampingan teknis, dan keberlanjutan program. Pandangan ini penting karena pembangunan sering kali gagal bukan akibat kurangnya niat baik, melainkan karena absennya kesinambungan kebijakan.
PSN dirancang sebagai investasi jangka panjang, bukan proyek sesaat. Dengan pola seperti ini, masyarakat tidak hanya menerima manfaat dalam bentuk infrastruktur, tetapi juga memperoleh transfer pengetahuan, peningkatan keterampilan, serta peluang ekonomi yang lebih stabil. Dalam konteks Papua Pegunungan, keberlanjutan inilah yang menjadi kunci agar pembangunan tidak berhenti pada seremoni, melainkan benar-benar mengubah kualitas hidup warga.
Dampak ekonomi PSN tidak berhenti pada produksi pangan. Proses pembukaan lahan, pengelolaan persawahan, hingga distribusi hasil panen menciptakan efek berganda yang signifikan. Tenaga kerja lokal terserap, termasuk generasi muda Papua yang selama ini sering menghadapi keterbatasan pilihan pekerjaan. Dengan terlibat langsung dalam proyek-proyek produktif, anak muda tidak hanya memperoleh penghasilan, tetapi juga pengalaman, keterampilan, dan rasa percaya diri. Dalam jangka panjang, hal ini berkontribusi pada terbentuknya kelas menengah baru di Papua Pegunungan yang mandiri dan produktif, sebuah fondasi penting bagi stabilitas sosial.
Lebih jauh, PSN di Papua Pegunungan tidak dapat dilepaskan dari kerangka besar Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah daerah secara terbuka menyatakan komitmennya untuk menjalankan delapan misi inti tersebut sebagai panduan pembangunan lima tahun ke depan. Menurut Ones Pahabol, Asta Cita mengandung nilai-nilai strategis yang harus diimplementasikan oleh seluruh pemimpin daerah, mulai dari penguatan ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia, hingga kemandirian nasional melalui swasembada pangan dan energi. Dalam konteks ini, PSN bukanlah kebijakan yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari orkestrasi nasional untuk memperkuat ketahanan bangsa dari akar rumput.
Misi Asta Cita juga menekankan penciptaan lapangan kerja berkualitas, pertumbuhan wirausaha, pembangunan infrastruktur, serta peningkatan sumber daya manusia. Semua ini menemukan relevansinya di Papua Pegunungan, di mana tantangan geografis sering kali menghambat akses pendidikan, layanan kesehatan, dan konektivitas ekonomi. Pemerintah daerah memprioritaskan sektor-sektor tersebut karena menyadari bahwa pembangunan tidak bisa hanya mengandalkan beton dan aspal, tetapi harus menyentuh aspek manusia. Tujuan akhirnya adalah mencetak generasi muda Papua Pegunungan yang memiliki keterampilan lintas bidang, mampu bersaing, dan siap memajukan wilayahnya sendiri.
Dalam kerangka ini, pemanfaatan sumber daya lahan dan kehutanan secara bijak menjadi peluang besar. Papua Pegunungan memiliki bentang alam yang luas dan kaya, namun selama ini belum dikelola secara optimal. Melalui PSN, pemerintah mendorong pemanfaatan lahan untuk pertanian, perkebunan, dan budidaya perairan tawar, dengan prinsip keberlanjutan dan pemberdayaan masyarakat lokal. Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa pembangunan tidak merusak lingkungan atau meminggirkan warga, melainkan justru memperkuat posisi mereka sebagai aktor utama pembangunan.
Dukungan terhadap PSN di Papua bukanlah soal keberpihakan politik, melainkan soal keberpihakan pada masa depan. Ketahanan pangan, kemandirian ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan penguatan identitas lokal adalah elemen-elemen yang saling terhubung. Ketika PSN dijalankan dengan konsisten, transparan, dan berorientasi pada rakyat, Papua Pegunungan tidak hanya akan menjadi wilayah yang lebih sejahtera, tetapi juga contoh bagaimana pembangunan nasional dapat berjalan inklusif.
*) Analis Kebijakan Publik dan Otonomi Daerah
