Oleh : Alexander Yosua Galen )*
Menciptakan Suasana Pemilu yang damai tentu saja membutuhkan peran banyak pihak, tidak hanya dari KPU dan Bawaslu saja, melainkan juga seluruh masyarakat yang juga memiliki hak pilih pada pemilu 2024 nanti.
Pemilu 2024 tentu layak disebut sebagai pesta demokrasi, di mana pesta demokrasi sudah pasti menunjukkan suasana yang ramai. Kemeriahan pemilu akan semakin terasa saat para caleg dan timnya membagikan stiker, kaos serta souvenir.
Pergantian kepemimpinan adalah hal pasti yang tidak bisa dielak, sehingga sudah semestinya pergantian pemimpin dilaksanakan dalam suasana damai tanpa kekerasan maupun intimidasi.
Jangan sampai pergantian kepemimpinan nantinya diwarnai dengan pertumpahan darah hanya karena berbeda pilihan. Padahal perbedaan pilihan dalam berdemokrasi adalah hal yang biasa.
Rahmat Bagja selaku Ketua Bawaslu berharap agar pemilu 2024 mendatang akan semakin damai dan aman. Dirinya juga menjelaskan bahwa Bawaslu akan semakin meningkatkan sinergitasnya dengan seluruh stakeholder di tahun 2023 ini. Hal tersebut menandakan bahwa pemilu tidak hanya milik penyelenggara, melainkan seluruh rakyat Indonesia.
Sehingga sudah semestinya masyarakat memiliki tanggung jawab untuk menjaga suasana pemilu agar terhindar dari berbagai potensi kekacauan seperti sebaran berita hoax atau kampanye hitam.
Pada kesempatan berbeda, Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin mengatakan, pengalaman mengajarkan bahwa momen pelaksanaan Pemilu merupakan saat di mana persatuan bangsa diuji. Masyarakat berpotensi terpolarisasi akibat panasnya tensi politik. Oleh karena itu, diperlukan penyatuan langkah agar pelaksanaan Pemilu tahun 2024 mendatang tidak menimbulkan ketegangan dan potensi konflik di masyarakat. Ma’ruf juga berpesan, meski para peserta pemilu tengah bersaing untuk menang, namun strategi pemenangan perlu mengedepankan persatuan nasional.
Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya menambahkan, kesuksesan Pemilu 2023 bukan sekadar indikator kualitatif. Kualitas pesta demokrasi juga mesti diperhatikan.
Pada kesempatan berbeda, Presiden RI Joko Widodo menekankan sejumlah hal yang harus menjadi perhatian seluruh jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam rangka kesiapan pelaksanaan tahapan pemilu serentak di tahun 2024.
Arahan tersebut disampaikan Presiden pada Rapat Konsolidasi Nasional dalam rangka kesiapan pelaksanaan Tahapan Pemilu Serentak 2024, bertempat di Beach City Entertainment Center, Ancol, Jakarta.
Presiden Jokowi mengatakan, momentum yang masih tersisa harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kapasitas teknis persiapan pemilu, memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada, memperbaiki masalah-masalah yang harus diselesaikan, mengatasi kendala-kendala yang ada, mengatasi kelemahan-kelemahan yang masih ada. Harus segera diselesaikan secara bersama. Kemudian juga membangun inovasi agar proses dan hasilnya mendapat dukungan yang luas dari masyarakat.
Pertama, Presiden menekankan agar seluruh kegiatan di semua tahapan pemilu memiliki pengaturan teknis.
Hal tersebut penting, karena setiap tahapan harus memiliki koridor hukum yang jelas. Hal ini juga penting guna mengantisipasi dan juga mengatasi berbagai persoalan-persoalan yang akan muncul.
Kedua, Presiden Jokowi juga mengingatkan kepada seluruh jajaran KPU bahwa hal-hal teknis dalam penyelenggaraan pemilu bisa menjadi hal politis. Untuk itu, Jokowi memerintahkan agar sarana dan prasarana logistik disiapkan secara detail, serta pengadaannya dilakukan dengan jumlah dan waktu yang tepat.
Memang kondisi ini yang perlu dipersiapkan, jangan sampai ketidaksiapan menyebabkan keributan-keributan di lapangan. Hal kecil-kecil ini kalau tidak detail, akan menjadi persoalan di lapangan. Selain itu juga penting untuk melaksanakan pemilu secara transparan, sehingga semuanya terbuka.
Ketiga, Presiden juga mendorong agar dilakukan penguatan sumber daya manusia (SDM) di setiap tahapan pelaksanaan pemilu. Presiden meminta agar seluruh pelaksana tahapan dari paling bawah hingga paling atas dibekali dengan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan-kemampuan lainnya yang dibutuhkan agar seluruh perangkat dan petugas mampu bertugas dengan baik.
Semua jajaran KPU tentunya harus menyadari akan besar dan pentingnya tugas untuk mengawal pesta demokrasi bangsa kita. Momentum berharga untuk menunjukkan komitmen dan integritas, menunjukkan dedikasi dan kemampuan terbaik bagi masa depan bangsa dan negara.
Keempat, Kepala Negara mengingatkan bahwa Pemilu 2024 mendatang akan digelar dalam kondisi ekonomi global yang penuh ketidakpastian sehigga semua pihak termasuk penyelenggara pemilu harus memiliki perasaan yang sama.
Pemilu 2024 ini dilaksanakan saat kondisi ekonomi global yang penuh dengan ketidapastian dan kesulitan, di tengah upaya masyarakat dalam memulihkan ekonomi, Presiden titip pesan kepada KPU agar bekerja secara efisien, memanfaatkan anggarannya dengan cermat, serta mengatur skala prioritas.
Di tengah situasi resesi global tentu saja masyarakat jangan mudah percaya terhadap berbagai narasi yang menyudutkan dan tidak berimbang
Narasi politik yang tidak sehat kerap ditemukan jelang pemilu demi meraih simpati serta dukungan suara untuk pemilu.
Masyarakat perlu memiliki literasi yang mumpuni demi mewujudkan demokrasi bermartabat serta suasana pemilu yang aman dan damai. Hal tersebut merupakan tugas bersama antara masyarakat dengan pemangku kebijakan yang terlibat dalam pelaksanaan pemilu 2024 nanti.
)* Penulis adalah Kontributor Suara Khatulistiwa
